Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta pada Rabu (6/3). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara kedua kementerian dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung investasi, khususnya dalam sektor industri hilirisasi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil agar dapat memenuhi tuntutan industri modern yang semakin berkembang. Ia menjelaskan bahwa realisasi investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut proyeksi BKPM, dalam lima tahun mendatang, realisasi investasi berpotensi menciptakan lapangan kerja sebanyak 2,8 hingga 2,9 juta tenaga kerja per tahun.

"Tahun lalu saja, dengan realisasi investasi sebesar Rp1.700 triliun, tercipta sekitar 2,45 juta lapangan kerja. Proyeksi kami, pada tahun ini hingga lima tahun ke depan, rata-rata tenaga kerja baru yang akan tercipta mencapai 2,8 sampai 2,9 juta orang setiap tahunnya," ujar Rosan.

Ia juga menambahkan bahwa kesiapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Menurutnya, investor biasanya membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun dalam pembangunan pabrik, tetapi secara paralel mereka juga menginginkan tenaga kerja yang siap pakai saat proses produksi dimulai.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki infrastruktur pelatihan yang cukup memadai untuk mendukung pengembangan tenaga kerja di Indonesia. Yassierli menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri.

"Kami berkomitmen memaksimalkan potensi BLK untuk melatih tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan industri secara optimal. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi untuk memastikan tenaga kerja Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional," jelas Yassierli.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua kementerian sepakat untuk segera menyusun perjanjian kerja sama teknis yang akan mencakup pelatihan tenaga kerja dan integrasi data untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan industri.

Sinergi yang kuat antara Kementerian Investasi dan Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.