Job Creation Increases by 8.5% with 594,104 Workers Absorbed

Amid global economic uncertainties, Indonesia has once again recorded positive investment growth. Investment realization throughout the first quarter of 2025 reached IDR465.2 trillion, up 2.7% compared to Q4 2024 and significantly increased by 15.9% compared to the same period last year. This achievement has fulfilled 24.4% of the 2025 investment realization target of IDR1,905.6 trillion.

This investment performance has also had a positive impact on job creation, with direct labor absorption reaching 594,104 people, an 8.5% increase compared to Q1 2024. This was announced by the Minister of Investment and Downstream Industries/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani during the Q1 2025 Investment Realization Press Conference on Tuesday (29/04).

National Economic Resilience Amid Global Dynamics

According to Rosan, this achievement reflects national economic resilience and the implementation of government strategies in maintaining investment attractiveness and climate amid global dynamics.

"If we look at the trend, it's very good, because in 2025, the investment increase compared to 2024 is 15.9%, which is quite high. We see this from the incoming appetite and ongoing investment realization, and God willing, we can achieve that figure," said Rosan.

Rosan added that global trade tensions, such as the increase in US import tariffs, have not directly impacted investment flows to Indonesia. Investment realization figures reflect capital expenditure for physical projects such as factory construction, infrastructure, and production facilities involving long-term business calculations and risks.

"This achievement is a very good and positive indicator amid increasing geopolitical and geoeconomic tensions. Alhamdulillah, we see investment interest, both from domestic and foreign sources, continuing to increase in Indonesia," explained Rosan.

Manufacturing Industry Sector Dominates Investment Realization

The manufacturing industry sector dominates investment realization by business sector, with a value of IDR67.3 trillion, followed by:

• Transportation and telecommunications (IDR66.5 trillion)
• Mining (IDR48.6 trillion)

More Balanced Investment Distribution

The investment distribution between Java and outside Java has also become more balanced:

• Outside Java: IDR235.9 trillion (50.7% of total investment)
• Java: IDR229.3 trillion (49.3% of total investment)

Investment growth outside Java of 17.4% emphasizes the direction of national development equity. Central Sulawesi Province has become one of the growth engines outside Java with a realization of IDR32.7 trillion, placing it in the national top five alongside DKI Jakarta (IDR69.8 trillion) and West Java (IDR68.5 trillion).

Balanced Growth in Foreign and Domestic Investment

Amid external pressures, Foreign Direct Investment (FDI) continues to contribute significantly with IDR230.4 trillion, or 49.5% of total investment realization. Meanwhile, Domestic Direct Investment (DDI) amounts to IDR234.8 trillion or 50.5%.

The five sectors contributing the largest FDI figures are:

1. Basic metal industries, metal goods, non-machinery and other equipment (US$3.6 billion)
2. Mining (US$1.2 billion)
3. Transportation, warehousing, and telecommunications (US$1.1 billion)
4. Other services (US$1.1 billion)
5. Chemical and pharmaceutical industries (US$0.9 billion)

Singapore remains the largest source of investment (US$4.6 billion), followed by Hong Kong, China, Malaysia, and Japan.

Downstream Program Drives Investment

The natural resource downstream program continues to be a main pillar in driving investment. In Q1 2025, investment realization in the downstream sector reached IDR136.3 trillion or 29.3% of total national investment.

The largest contributions came from:

• Mineral sector (IDR97.60 trillion)
• Plantation and forestry sector (IDR31.12 trillion)
• Oil and gas (IDR6.55 trillion)
• Fisheries and marine (IDR1.03 trillion)

5.3% Economic Growth Target

Entering 2025, the government is targeting investment realization of IDR1,905.6 trillion, up 11.14% from last year's achievement of IDR1,714.2 trillion, to support the national economic growth target of 5.3%.

"With a strong foundation and ongoing structural reforms, Indonesia is optimistic about maintaining investment growth momentum while strengthening the national economic foundation amid global challenges," concluded Rosan.

Korea Selatan Catat Investasi USD11,3 Miliar di Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menghadiri Indonesia-Korea Business Roundtable yang diselenggarakan oleh The Federation of Korean Industries (FKI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Senin (28/4/2025) di Jakarta. Forum ini menghadirkan lebih dari 20 pimpinan perusahaan terkemuka asal Korea Selatan sebagai ajang dialog untuk memperkuat kerja sama investasi antara kedua negara.

Apresiasi Komitmen Investasi Korea Selatan

Dalam sambutannya, Wamen Investasi dan Hilirisasi menyampaikan apresiasi terhadap Korea Selatan atas kepercayaan dan komitmen mereka pada peluang dan iklim investasi di Indonesia. Beliau menjelaskan capaian realisasi investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan.

"Di tengah tantangan ekonomi global, Indonesia tetap resilience mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, semua komponen ekonomi tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga dan investasi berkontribusi masing-masing sebesar 54% dan 29% terhadap PDB Indonesia, diikuti oleh konsumsi pemerintah dengan angka 8% dan net ekspor dengan angka 2%," ungkap Todotua.

Prestasi Investasi Korea Selatan di Indonesia

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Korea Selatan tercatat telah mengucurkan investasi ke Indonesia setidaknya sebesar USD11,3 miliar dan menjadi negara sumber investasi asing terbesar ke-7 di Indonesia. Kontribusi investasi Korea Selatan terutama di sektor:

• Utilitas (listrik, gas, dan air)
• Industri otomotif
• Industri mesin dan elektronik

Komitmen Pemerintah Tingkatkan Iklim Investasi

Todotua menekankan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang probisnis, termasuk melakukan revisi regulasi.

"Ada tiga hal yang menjadi target utama kami untuk mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Penyederhanaan layanan perizinan
2. Perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif
3. Peningkatan daya saing investasi di Indonesia

Hal ini kami lakukan untuk lebih memberikan kepastian pada para pelaku usaha," jelasnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara APINDO dengan FKI untuk mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Sebagai penutup, Wamen Investasi dan Hilirisasi mengajak para pengusaha Korea Selatan untuk meningkatkan investasi berkualitas di Indonesia, dengan fokus pada:

• Penciptaan nilai tambah yang nyata
• Transfer teknologi dan keterampilan
• Integrasi dengan rantai pasok global

Investasi berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat luas di berbagai sektor strategis di Indonesia.

Jakarta, 8 Januari 2025 - Dalam upaya memastikan tercapainya target investasi nasional tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, memimpin rapat konsolidasi penting pada Kamis (8/1) di Jakarta. Fokus utama rapat tersebut adalah evaluasi capaian realisasi investasi triwulan IV (Oktober-Desember 2024) sekaligus meninjau proses pengumpulan data dari pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam forum tersebut, Todotua Pasaribu menegaskan bahwa meskipun tantangan ekonomi dan investasi global tidak dapat diabaikan, dirinya tetap optimis bahwa target ambisius tersebut akan dapat dicapai. “Kami tetap yakin bahwa kerja keras bersama, pengawasan yang baik, dan partisipasi aktif pelaku usaha akan membantu kita mencapai target investasi tahun 2024,” ungkap Todotua dengan penuh keyakinan.

Imbauan Bagi Pelaku Usaha: Segera Sampaikan LKPM

Wakil Menteri juga menekankan pentingnya pelaku usaha segera menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan IV. Laporan ini wajib dilaporkan oleh pelaku usaha menengah dan besar, sementara untuk usaha kecil, laporan dilakukan untuk periode semester II (Juli-Desember 2024).

“Batas waktu penyampaian LKPM adalah Jumat, 10 Januari 2025. Kami mengimbau agar seluruh pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan segera memenuhi kewajibannya,” jelasnya. Proses pelaporan ini bertujuan untuk memastikan data investasi dapat tercatat dengan akurat sehingga kebijakan strategis yang dirumuskan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.

Pentingnya Ketepatan Waktu dalam Pelaporan

Todotua mengingatkan bahwa keterlambatan pelaporan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan yang strategis. Dengan data yang lengkap dan terverifikasi, pemerintah dapat memetakan peluang dan kendala investasi di seluruh wilayah. "Kita perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, dan data yang valid menjadi fondasi utamanya," tegasnya.

OSS Sebagai Solusi Efisiensi Pelaporan

Dalam mendukung upaya pencatatan data investasi, sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus dioptimalkan. Platform ini memungkinkan pelaku usaha untuk menyampaikan laporan secara daring, memudahkan proses pelaporan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

Laporan LKPM meliputi berbagai informasi penting, seperti:

• Perkembangan proyek investasi
• Penyerapan tenaga kerja
• Kendala yang dihadapi selama proses investasi

Komitmen Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi

Rapat ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi. Dengan target Rp1.650 triliun, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Dengan adanya sinergi dari seluruh pihak, kami optimis target investasi ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi perekonomian nasional,” tutup Todotua Pasaribu.

DPMPTSP Kabupaten Sintang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Peaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada Selasa, 28 Mei 2024 di Jakarta.

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman modal (lkpm) periode triwulan I tahun 2024 dapat dilakukan melalui https://oss.go.id mulai 20 maret hingga 20 april 2024

Penanam modal skala usaha menengah dan besar wajib untuk menyampaikan lkpm periode triwulan i (januari-maret) tahun 2024 melalui sistem oss pada menu pelaporan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang membuka layanan konsultasi dalam rangka penyampaian LKPM di Bagian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Pada Tanggal 20 Maret sampai dengan 20 April 2024 sesuai dengan jam kerja.

Kementerian Investasi/bkpm juga membuka layanan konsultasi virtual dalam rangka fasilitasi pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM (Klinik LKPM) melalui zoom meeting dengan kuota terbatas pada:

tanggal : 20 maret  - 20 april 2024
waktu : 09.00-12.00 wib
kuota : 100 peserta/hari
tautan pendaftaran : https://linktr.ee/lkpm2024

kendala penyampaian LKPM yang dialami oleh pelaku usaha dapat disampaikan melalui surel ke alamat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan subyek:

Kendala Penyampaian LKPM, Kendala Pelaporan LKPM, atau juga dapat mengisi form melalui tautan https://linktr.ee/lkpm2024

DPMPTSP Kabupaten Sintang menjadi Koordinator Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sintang Tahun 2024 Bidang Transformasi Ekonomi. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 4 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Sintang.

Forum OPD dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2025. Dalam forum ditentukan program dan kegiatan prioritas yang dapat diselaraskan dengan usulan Musrenbang Kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyepakatan lokasi kegiatan, dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan.