Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu memperkenalkan terobosan terbaru dalam sistem perizinan berusaha, yaitu Fiktif Positif (FikPos) yang telah diimplementasikan pada sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko sejak awal Juni 2025. Inovasi ini disampaikan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Apa itu Fiktif Positif?

Fiktif Positif adalah prinsip revolusioner dalam sistem perizinan berusaha yang menyatakan bahwa permohonan perizinan yang telah memenuhi semua persyaratan akan secara otomatis dianggap disetujui jika tidak mendapat tanggapan dari pihak berwenang dalam jangka waktu sesuai Service Level Agreement (SLA).

Sistem ini berlaku secara hukum dan menjadi terobosan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan di seluruh Indonesia.

Transformasi Persyaratan Perizinan

Todotua menjelaskan perubahan signifikan dalam pengelolaan persyaratan dasar perizinan. "Persyaratan seperti PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), izin lokasi, AMDAL, dan PBG kini dibuat post-audit, sehingga prosesnya dapat berjalan sambil beroperasi," ungkapnya.

Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha memulai kegiatan bisnis lebih cepat tanpa terhambat proses perizinan yang panjang.

Pentingnya Peran Daerah dalam Investasi

Dalam kesempatan tersebut, Todotua menekankan peran krusial kepala daerah dan aparaturnya dalam mendorong investasi untuk meningkatkan perekonomian daerah. DPMPTSP sebagai ujung tombak pelayanan investasi di daerah memiliki tanggung jawab besar dalam implementasi sistem ini.

"Forum ini adalah momentum bertatap muka langsung dengan Pemda, karena kementerian kami akan banyak berinteraksi dengan fungsi-fungsi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota," tegas Todotua.

Kolaborasi Pusat-Daerah

BKPM membuka kesempatan luas bagi Pemerintah Daerah untuk berkonsultasi mengenai investasi. Semua perizinan dikelola dalam satu platform OSS dengan kendali terpusat namun implementasi yang melibatkan daerah.

"Ini momentum koordinasi pusat dan daerah agar berjalan cepat. Semua perizinan dikelola dalam satu platform OSS dengan kendali di pusat," jelas Todotua.

Dampak Positif untuk Kabupaten Sintang

Implementasi Fiktif Positif OSS memberikan peluang besar bagi Kabupaten Sintang untuk:

• Mempercepat Proses Perizinan: Otomatisasi persetujuan sesuai SLA
• Meningkatkan Daya Tarik Investasi: Kemudahan berbisnis yang lebih baik
• Mengurangi Birokrasi: Proses yang lebih efisien dan transparan
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Investasi masuk lebih cepat

Keunggulan Sistem Fiktif Positif

1. Otomatisasi Persetujuan: Tidak perlu menunggu keputusan manual
2. Transparansi Waktu: SLA yang jelas dan terukur
3. Kepastian Hukum: Status persetujuan yang sah secara hukum
4. Efisiensi Birokrasi: Mengurangi hambatan administratif
5. Post-Audit System: Kontrol kualitas setelah persetujuan

Deputy Minister of Investment and Downstream Industries/Deputy Head of BKPM Todotua Pasaribu introduced the latest breakthrough in business licensing system, namely Fictitious Positive (FikPos) which has been implemented in the Risk-Based Online Single Submission (OSS) system since early June 2025. This innovation was presented at the Regional Leaders Leadership Orientation Wave II at IPDN Jatinangor, Sumedang Regency.

What is Fictitious Positive?

Fictitious Positive is a revolutionary principle in the business licensing system stating that licensing applications that have met all requirements will be automatically considered approved if they do not receive responses from authorities within the timeframe according to Service Level Agreement (SLA).

This system is legally valid and becomes a bureaucratic reform breakthrough to improve efficiency and transparency of licensing services throughout Indonesia.

Transformation of Licensing Requirements

Todotua explained significant changes in managing basic licensing requirements. "Requirements such as PKKPR (Spatial Utilization Activity Conformity Approval), location permits, AMDAL, and PBG are now made post-audit, so the process can run while operating," he explained.

This approach allows business actors to start business activities faster without being hindered by lengthy licensing processes.

Importance of Regional Role in Investment

On this occasion, Todotua emphasized the crucial role of regional heads and their apparatus in encouraging investment to improve regional economy. DPMPTSP as the spearhead of investment services in regions has great responsibility in implementing this system.

"This forum is a moment for direct face-to-face meetings with Regional Governments, because our ministry will interact extensively with functions at Provincial and Regency/City levels," Todotua emphasized.

Central-Regional Collaboration

BKPM opens wide opportunities for Regional Governments to consult on investment. All licensing is managed in one OSS platform with centralized control but implementation involving regions.

"This is a momentum for central-regional coordination to run quickly. All licensing is managed in one OSS platform with central control," Todotua explained.

Positive Impact for Sintang Regency

Implementation of Fictitious Positive OSS provides great opportunities for Sintang Regency to:

• Accelerate Licensing Process: Automation of approvals according to SLA
• Increase Investment Attractiveness: Better ease of doing business
• Reduce Bureaucracy: More efficient and transparent processes
• Drive Economic Growth: Faster investment entry

Advantages of Fictitious Positive System

1. Approval Automation: No need to wait for manual decisions
2. Time Transparency: Clear and measurable SLA
3. Legal Certainty: Legally valid approval status
4. Bureaucratic Efficiency: Reducing administrative barriers
5. Post-Audit System: Quality control after approval

Minister of Investment and Downstream Industries/Head of BKPM Rosan Perkasa Roeslani together with Batam Mayor Amsakar Achmad officially signed a Memorandum of Understanding (MoU) for investment development in the Batam Free Trade Zone and Free Port (KPBPB). This strategic step becomes a breakthrough in accelerating investment facilitation and improving more responsive investment climate.

8% Economic Growth Target by 2029

Minister Rosan emphasized the importance of investment as a main pillar to achieve the national economic growth target of 8% by 2029 according to President Prabowo's directive. "Investment contribution is the second largest (29-30%) after domestic consumption which is around 53-55%," he stated.

This MoU aims to create a better, faster, more transparent, and more open investment climate, especially in Batam.

Establishment of Permanent Investment Desk

One concrete breakthrough in the MoU is the re-establishment of the Investment Realization Enhancement Desk at KPBPB Batam. Rosan committed to placing a special team from the Ministry of Investment and Downstream Industries/BKPM permanently in Batam.

"With the Desk placed in Batam, investment facilitation processes will be faster. Some of our authorities will be distributed to Batam so licensing can run more efficiently," Rosan emphasized.

Response to Business Community Needs

Batam Mayor Amsakar Achmad welcomed this step positively as a response to business community aspirations who have been facing long bureaucratic challenges. "This is a manifestation of our joint commitment to create an area that is not only investment-friendly, but also adaptive and responsive to global developments," said Amsakar.

Strategic Projects Attracting Investors

Amsakar outlined several flagship projects that are attracting investor attention:

• Nongsa Digital Park: Focus on artificial intelligence (AI) and digital technology
• Solar Home System: Renewable energy project with high interest
• Sekupang Health SEZ: Collaboration with Mayapada Group

"Solar Home System has very high interest, at least there are already two companies planning to invest. The impact will be extraordinary," Amsakar explained.

Investment Realization Reaches Rp100.5 Trillion

BKPM data shows investment realization in Batam for the period 2020-Q1 2025 reached Rp100.5 trillion with the largest sector distribution:

• Machinery and Electronics Industry: Rp23.93 trillion
• Housing, Industrial Estates, and Offices: Rp15.78 trillion
• Chemical and Pharmaceutical Industry: Rp9.33 trillion
• Food Industry: Rp8.33 trillion
• Other Services: Rp6.92 trillion

Singapore became the largest FDI source with total investment of Rp33.78 trillion.

Investment Opportunities for Other Regions

The success of the investment facilitation model in Batam can serve as a reference for other regions, including Sintang Regency. DPMPTSP Sintang is ready to adopt best practices to improve investment services in West Kalimantan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersama Wali Kota Batam Amsakar Achmad resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Langkah strategis ini menjadi terobosan dalam mempercepat fasilitasi investasi dan meningkatkan iklim investasi yang lebih responsif.

Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Tahun 2029

Menteri Rosan menekankan pentingnya investasi sebagai pilar utama mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo. "Kontribusi investasi merupakan yang terbesar kedua (29-30%) setelah konsumsi dalam negeri yang berada pada kisaran 53-55%," ungkapnya.

MoU ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terbuka khususnya di Batam.

Pembentukan Desk Investasi Permanen

Salah satu terobosan konkret dalam MoU adalah pembentukan kembali Desk Peningkatan Realisasi Investasi di KPBPB Batam. Rosan berkomitmen menempatkan tim khusus dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara permanen di Batam.

"Dengan adanya Desk yang ditempatkan di Batam, proses fasilitasi investasi akan lebih cepat. Beberapa kewenangan kami akan didistribusikan ke Batam sehingga perizinan dapat berjalan lebih efisien," tegas Rosan.

Respons Kebutuhan Pelaku Usaha

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut positif langkah ini sebagai respons atas aspirasi pelaku usaha yang selama ini menghadapi tantangan birokrasi panjang. "Ini manifestasi komitmen bersama menciptakan kawasan yang tidak hanya ramah investasi, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap perkembangan global," kata Amsakar.

Proyek Strategis yang Menjadi Magnet Investor

Amsakar memaparkan sejumlah proyek unggulan yang tengah menarik perhatian investor:

• Nongsa Digital Park: Fokus pada artificial intelligence (AI) dan teknologi digital
• Solar Home System: Proyek energi terbarukan dengan peminat tinggi
• KEK Kesehatan Sekupang: Kerja sama dengan Mayapada Group

"Solar Home System peminatnya sangat banyak, setidaknya sudah ada dua perusahaan yang merencanakan investasi. Dampaknya akan luar biasa," jelas Amsakar.

Realisasi Investasi Mencapai Rp100,5 Triliun

Data BKPM menunjukkan realisasi investasi di Batam periode 2020-triwulan I 2025 mencapai Rp100,5 triliun dengan distribusi sektor terbesar:

• Industri Mesin dan Elektronik: Rp23,93 triliun
• Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran: Rp15,78 triliun
• Industri Kimia dan Farmasi: Rp9,33 triliun
• Industri Makanan: Rp8,33 triliun
• Jasa Lainnya: Rp6,92 triliun

Singapura menjadi sumber PMA terbesar dengan total investasi Rp33,78 triliun.

Peluang Investasi untuk Daerah Lain

Keberhasilan model fasilitasi investasi di Batam dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Sintang. DPMPTSP Sintang siap mengadopsi best practices untuk meningkatkan layanan investasi di Kalimantan Barat.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengumumkan pencapaian gemilang realisasi investasi nasional kuartal I 2025 yang mencapai Rp465,2 triliun atau 24,4% dari target Presiden. Sektor jasa, termasuk pariwisata, menjadi kontributor utama dengan nilai Rp41 triliun, menandai kebangkitan industri pariwisata Indonesia.

Momentum Kebangkitan Sektor Pariwisata

Pengumuman ini disampaikan saat peresmian Westin Nirup Island Resort and Spa di Pulau Nirup, Batam, yang menandai komitmen serius pemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelas dunia.

"Sektor jasa lainnya menjadi kontributor terbesar ke-4, di mana pariwisata termasuk di dalamnya. Ini menunjukkan potensi besar sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional," tegas Wamen Todotua.

Peresmian resort mewah ini tidak hanya melibatkan pejabat nasional, tetapi juga dihadiri Menteri Transmigrasi, Walikota Batam, Konjen Singapura, serta manajemen Marriott International, menunjukkan skala internasional proyek ini.

Kepulauan Riau: Model Pengembangan Pariwisata

Kepulauan Riau menunjukkan potensi luar biasa sebagai destinasi investasi dengan realisasi Rp148,65 triliun selama periode 2020-2024. Kota Batam memimpin dengan kontribusi 61,99% atau setara Rp92,15 triliun.

"Meskipun sektor industri teknologi masih dominan, peluang pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah ini sangat besar," ungkap Todotua.

Model pengembangan ini menunjukkan bagaimana daerah dapat mengoptimalkan potensi geografis dan budaya untuk menarik investasi pariwisata berkualitas tinggi.

Investasi PMDN Rp240 Miliar

PT Tritunas Sinar Benua, perusahaan PMDN yang mengembangkan Westin Nirup Island Resort and Spa, berkomitmen investasi total Rp240,13 miliar dengan realisasi Rp7,68 miliar hingga kuartal I 2025. Proyek ini berlokasi strategis di Pulau Nirup, Kelurahan Sekanak Raya, Belakang Padang, Kota Batam.

Konsep Pariwisata Terpadu

Wamen Todotua meyakini resort ini akan membawa konsep baru pariwisata terpadu yang tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dan melestarikan lingkungan.

"Westin Nirup Island Resort and Spa akan membawa konsep baru pariwisata terpadu, khususnya di Batam, dan akan menarik lebih banyak investasi di Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia," pungkasnya.

Peluang Emas untuk Kabupaten Sintang

Kesuksesan investasi pariwisata di Kepulauan Riau membuka inspirasi besar bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Sintang. Dengan potensi alam yang luar biasa - dari Sungai Kapuas, danau-danau indah, hingga kekayaan budaya Dayak - Kabupaten Sintang memiliki modal dasar yang kuat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

DPMPTSP Kabupaten Sintang berkomitmen memfasilitasi investor yang ingin mengembangkan destinasi wisata ramah lingkungan dan berbasis komunitas lokal. Pembelajaran dari model Batam menunjukkan pentingnya:

• Perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder
• Infrastruktur pendukung yang memadai
• Promosi internasional yang efektif
• Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian integral industri wisata

Dukungan Penuh Pemerintah

Komitmen pemerintah mendukung investasi sektor pariwisata sejalan dengan arah kebijakan penanaman modal jangka panjang. Ini memberikan kepastian bagi investor untuk mengembangkan proyek-proyek pariwisata berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Target 2025 dan Seterusnya

Dengan pencapaian 24,4% dari target Presiden di kuartal pertama, optimisme tinggi bahwa target investasi tahunan akan tercapai bahkan terlampaui. Sektor pariwisata diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi global dan meningkatnya minat wisatawan domestik maupun internasional.

Informasi Investasi Pariwisata

Untuk konsultasi dan fasilitasi investasi pariwisata di Kabupaten Sintang, hubungi:

Alamat: Jl. Pattimura No. 1, Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telepon: 0565-2060001

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyelenggarakan Cross-Government Framing Workshop untuk menyusun Handbook on Obligations in International Investment Treaties. Kerja sama strategis dengan APEC, DFAT Australia, dan National University of Singapore ini bertujuan meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah tentang hak dan kewajiban Indonesia dalam perjanjian investasi internasional.

Panduan Komprehensif untuk Pengambil Kebijakan

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama menegaskan pentingnya handbook sebagai panduan strategis bagi para pengambil kebijakan di semua tingkatan pemerintahan.

"Handbook ini akan sangat berguna bagi kita semua selaku pejabat negara untuk memahami dan mengimplementasikan kewajiban kita di setiap perjanjian investasi internasional, guna menunjukkan komitmen kita kepada negara mitra dan investor asing," ucap Tirta.

Inisiatif ini memastikan setiap keputusan pemerintah selaras dengan ketentuan perjanjian investasi yang berlaku, sekaligus mencegah potensi sengketa yang dapat merugikan negara.

Tinjauan Menyeluruh Perjanjian Investasi

Proyek penyusunan handbook akan mencakup:

• Tinjauan komprehensif perjanjian investasi bilateral dan regional yang telah ditandatangani Indonesia
• Penilaian mendalam terhadap regulasi domestik yang berlaku
• Studi kasus sengketa investasi yang pernah terjadi
• Arahan praktis untuk respon dinamika investasi yang tepat dan akuntabel

Dukungan Australia Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Minister Counsellor for Economic, Investment and Infrastructure Kedutaan Besar Australia Jonathan Gilbert menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas negara untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi.

"Investasi membutuhkan keterlibatan erat dari berbagai pihak untuk membangun lingkungan investasi yang menarik dan memfasilitasi hubungan ekonomi, tidak hanya antara Indonesia dan Australia, tetapi juga dengan semua anggota APEC," ujar Gilbert.

Dukungan DFAT Australia menandai kelanjutan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya di bidang investasi.

Forum Kolaborasi Lintas Kementerian

Workshop ini menjadi forum awal membangun kesadaran kolektif lintas kementerian dan lembaga, agar pengelolaan kewajiban internasional dilakukan secara harmonis dan terkoordinasi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong keterlibatan aktif seluruh peserta dan mengharapkan masukan konstruktif selama proses penyusunan handbook.

Dampak untuk Ekosistem Investasi Daerah

Handbook ini akan memberikan dampak signifikan bagi daerah dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban internasional akan membantu daerah:

• Menyusun kebijakan investasi yang selaras dengan standar internasional
• Mencegah sengketa investasi yang merugikan
• Meningkatkan kepercayaan investor asing
• Memperkuat daya saing investasi regional

Komitmen DPMPTSP Kabupaten Sintang

DPMPTSP Kabupaten Sintang berkomitmen mengimplementasikan panduan handbook ini untuk meningkatkan kualitas layanan investasi sesuai standar internasional. Hal ini akan memperkuat posisi Kabupaten Sintang sebagai destinasi investasi yang terpercaya dan profesional.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perjanjian investasi internasional, DPMPTSP siap memberikan fasilitasi investasi yang tidak hanya menarik tetapi juga meminimalkan risiko sengketa bagi investor.

Menuju Investasi Berkelanjutan

Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen Indonesia menciptakan ekosistem investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah.

Alamat: Jl. Pattimura No. 1, Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telepon: 0565-2060001

The Ministry of Investment and Downstream/BKPM organized a Cross-Government Framing Workshop to develop the Handbook on Obligations in International Investment Treaties. This strategic collaboration with APEC, Australia's DFAT, and National University of Singapore aims to enhance government officials' understanding of Indonesia's rights and obligations in international investment agreements.

Comprehensive Guide for Policy Makers

Deputy for Investment Cooperation of the Ministry of Investment and Downstream/BKPM Tirta Nugraha Mursitama emphasized the importance of the handbook as a strategic guide for policy makers at all government levels.

"This handbook will be very useful for all of us as state officials to understand and implement our obligations in every international investment agreement, to demonstrate our commitment to partner countries and foreign investors," said Tirta.

This initiative ensures every government decision aligns with applicable investment agreement provisions while preventing potential disputes that could harm the state.

Comprehensive Review of Investment Agreements

The handbook development project will include:

• Comprehensive review of bilateral and regional investment agreements signed by Indonesia
• In-depth assessment of applicable domestic regulations
• Case studies of investment disputes that have occurred
• Practical guidance for appropriate and accountable investment dynamics response

Australia's Support Strengthens Economic Cooperation

Minister Counsellor for Economic, Investment and Infrastructure of the Australian Embassy Jonathan Gilbert emphasized the importance of cross-sector and cross-country synergy to create a stable and predictable investment climate.

"We all know that investment requires close involvement from various parties to build an attractive investment environment and facilitate economic relations, not only between Indonesia and Australia, but also with all APEC members," Gilbert stated.

DFAT Australia's support marks the continuation of both countries' commitment to strengthening economic cooperation, particularly in investment.

Cross-Ministry Collaboration Forum

This workshop serves as an initial forum to build collective awareness across ministries and institutions, ensuring international obligations management is conducted harmoniously and coordinately.

The Ministry of Investment and Downstream/BKPM encourages active participation from all participants and expects constructive input during the handbook development process.

Impact on Regional Investment Ecosystem

This handbook will significantly impact regions in creating a healthy, competitive, and sustainable investment ecosystem. Comprehensive understanding of international obligations will help regions:

• Formulate investment policies aligned with international standards
• Prevent detrimental investment disputes
• Increase foreign investor confidence
• Strengthen regional investment competitiveness

DPMPTSP Sintang Regency's Commitment

DPMPTSP Sintang Regency is committed to implementing this handbook guidance to improve investment service quality according to international standards. This will strengthen Sintang Regency's position as a trusted and professional investment destination.

With deep understanding of international investment treaty obligations, DPMPTSP is ready to provide investment facilitation that is not only attractive but also minimizes dispute risks for investors.

Towards Sustainable Investment

This strategic step aligns with Indonesia's commitment to creating a healthy, competitive, and sustainable investment ecosystem supporting national and regional development agendas.

International Standard Investment Information

For investment consultation with international standards in Sintang Regency, contact:

Address: Jl. Pattimura No. 1, Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0565-2060001

South Korean Investment in Indonesia Reaches USD11.3 Billion in the Last 5 Years

South Korean investors' interest in Indonesia remains high. This is marked by the inauguration of Dongsung Chemical, a South Korean chemical company that produces polyurethane (PU), on Wednesday (30/04), in Karawang, West Java.

Minister of Investment and Downstream Industries/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, who participated in the factory operational inauguration ceremony, conveyed the importance of this investment as an indicator that Indonesia remains an attractive investment destination, even for companies with high-technology products.

Dongsung Chemical's Largest Production Facility

Built on a 82,000 square meter land with a building area of 23,000 square meters, this factory is the largest production facility owned by the company, even exceeding production capacity in its home country.

Dongsung Chemical's products are used in various sectors, such as:

• Automotive industry (seats, headrests, interior linings)
• Footwear (shoe soles and adhesives)
• Household goods (mattresses, sofas, waterproof coatings)
• Manufacturing and construction (sealants, adhesives, surface protection)

Indonesia as a High-Technology Production Hub

Minister Rosan emphasized the importance of this investment as an indicator that Indonesia remains an attractive investment destination, even for companies with high-technology products.

"The presence of this factory once again proves that Indonesia is not only an investment destination that remains attractive to investors but is also trusted to become a center for the production and export of high-technology products. This investment will create jobs and strengthen Indonesia's position in the global supply chain," said Rosan.

Open for Business and Industrial Downstream

On this occasion, Rosan also stated that the government actively continues to enhance cooperation with Indonesia's strategic partners to invest in the country. Moreover, according to him, currently, based on the direction of President Prabowo, Indonesia is very open for business, especially those aligned with the government's agenda in promoting industrial downstream and creating quality jobs.

South Korea: Indonesia's Strategic Investor

In the last five years (2020-2024), South Korea has been recorded as the 7th largest source of foreign direct investment (FDI) in Indonesia, with a total investment of USD11.3 billion.

Rosan believes that the cooperation between South Korea and Indonesia that has been going well must be maintained and even enhanced. "I believe the actual investment realization figures are much larger, as there are investments from Korea entering through other countries such as Malaysia or Singapore," continued Minister Rosan.

Karawang as a Global Strategic Hub

For Dongsung Chemical, the factory in Karawang is an important part of the company's long-term growth plan. Dongsung Chemical Chairman Baek Jeong-ho said that his investment in Indonesia is not only to increase production capacity but also part of the company's strategy to continue growing.

"This new factory in Indonesia is the best PU system production base in Southeast Asia, serving as a global strategic hub reaching from Asia, Latin America, to Europe. This is not just an expansion of production facilities but also an important milestone in expanding Dongsung Chemical's technology and global vision," said Baek.

Positive Trend of South Korean Investment

Based on data from the Ministry of Investment and Downstream Industries/BKPM, in the first quarter of 2025, South Korea recorded an impressive investment performance by ranking seventh as the largest country of origin for Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia. During this period, South Korea's investment value reached USD683.29 million spread across various sectors.

This trend reflects the consistent interest and optimism of South Korean investors toward investment opportunities in Indonesia.

Supporting Domestic Industry Collaboration and Sustainable Investment

Deputy Minister of Investment and Downstream Industries/Deputy Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Todotua Pasaribu attended the launch of PT Lenovo Indonesia's latest products that have met the Domestic Component Level (TKDN) requirements in Batam (29/4). These new products include the Lenovo K14 Gen 3 and ThinkCentre Neo 50a Gen 5, which were officially launched today.

"On this occasion, we appreciate the collaboration between PT Sat Nusapersada and Lenovo Indonesia to produce two new products in Indonesia and meet TKDN regulations. This collaboration is expected to enhance the empowerment of domestic industries," said Deputy Minister Todotua.

Government Commitment to Contributing Investors

Deputy Minister Todotua added that the government is committed to providing support to investors who have contributed to national economic growth. This is also part of the government's strategy to not only attract new investments but to provide full facilitation and support to existing investors who have proven their contribution through:

• Job creation
• Technology transfer
• Strengthening local industries

"The government is present to ensure that investments that have been made truly receive support to develop and become sustainable. We pay serious attention to investors who have shown positive impacts on the economy, especially in the regions where they operate," said Deputy Minister Todotua.

Profile of PT Lenovo Indonesia

PT. Lenovo Indonesia is a multinational technology company operating in more than 60 countries and selling its products in around 180 countries. Lenovo sells and produces various electronic goods in Indonesia, including:

• PC/Notebooks
• Smart home devices
• Data center products

Since 2019, PT Lenovo Indonesia has partnered with PT. Sat Nusapersada (Tbk) in developing its products.

Batam: Electronics Industry Hub and Strategic Investment

Batam City, as part of Riau Islands Province, has long been a magnet for manufacturing sector investments, particularly in electronics. The total investment realization in Riau Islands Province for the First Quarter of 2025 reached IDR13.22 trillion, ranking 12th by location.

From this total realization:

• Domestic Direct Investment (PMDN): IDR3.69 trillion with 5,001 projects
• Foreign Direct Investment (PMA): USD595.65 million with 2,126 projects

Penciptaan Lapangan Kerja Meningkat 8,5% dengan 594.104 Tenaga Kerja Terserap

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan investasi yang positif. Realisasi investasi sepanjang Triwulan I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, naik 2,7% dibandingkan Triwulan IV 2024 dan meningkat signifikan 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini telah memenuhi 24,4% target realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 Triliun.

Kinerja investasi ini juga membawa dampak positif pada penciptaan lapangan kerja, dengan serapan tenaga kerja langsung mencapai 594.104 orang, meningkat 8,5% dibandingkan Triwulan I 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I 2025, pada Selasa (29/04).

Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global

Menurut Rosan, capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta berjalannya strategi pemerintah dalam menjaga daya tarik dan iklim investasi di tengah dinamika global.

"Kalau kita lihat trennya sangat baik, karena di tahun 2025 ini, kenaikannya investasi dibandingkan tahun 2024 itu 15,9%, di mana kenaikan yang cukup tinggi, ini kami lihat dari appetite yang masuk dan realisasi investasi yang terus berjalan, insyaAllah angka itu bisa kita capai," ujar Rosan.

Rosan menambahkan bahwa ketegangan perdagangan global seperti kenaikan tarif impor Amerika Serikat belum berdampak langsung terhadap arus investasi ke Indonesia. Angka realisasi investasi mencerminkan pengeluaran modal untuk proyek fisik seperti pembangunan pabrik, infrastruktur, dan fasilitas produksi yang melibatkan kalkulasi bisnis dan risiko jangka panjang.

"Capaian ini menjadi indikator yang sangat baik dan positif di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi. Alhamdulillah, kami melihat minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat di Indonesia," jelas Rosan.

Sektor Industri Manufaktur Dominasi Realisasi Investasi

Sektor industri manufaktur mendominasi realisasi investasi berdasarkan sektor usaha, dengan nilai Rp67,3 triliun, diikuti:

• Transportasi dan telekomunikasi (Rp66,5 triliun)
• Pertambangan (Rp48,6 triliun)

Distribusi Investasi Semakin Berimbang

Distribusi investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa juga semakin berimbang:

• Luar Jawa: Rp235,9 triliun (50,7% dari total investasi)
• Jawa: Rp229,3 triliun (49,3% dari total investasi)

Pertumbuhan investasi di luar Jawa sebesar 17,4% mempertegas arah pemerataan pembangunan nasional. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu motor pertumbuhan luar Jawa dengan capaian realisasi Rp32,7 triliun, menempatkannya dalam lima besar nasional bersama DKI Jakarta (Rp69,8 triliun) dan Jawa Barat (Rp68,5 triliun).

PMA dan PMDN Tumbuh Seimbang

Di tengah tekanan eksternal, Penanaman Modal Asing (PMA) tetap berkontribusi signifikan sebesar Rp230,4 triliun, atau 49,5% dari total realisasi investasi. Sementara angka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp234,8 triliun atau 50,5%.

Lima sektor penyumbang angka PMA terbesar adalah:

1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan lainnya (US$3,6 miliar)
2. Pertambangan (US$1,2 miliar)
3. Transportasi, gudang dan telekomunikasi (US$1,1 miliar)
4. Jasa lainnya (US$1,1 miliar)
5. Industri kimia dan farmasi (US$0,9 miliar)

Singapura tetap menjadi sumber investasi terbesar (US$4,6 miliar), diikuti Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang.

Program Hilirisasi Dorong Investasi

Program hilirisasi sumber daya alam terus menjadi pilar utama dalam mendorong investasi. Pada Triwulan I 2025, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp136,3 triliun atau 29,3% dari total investasi nasional.

Kontribusi terbesar berasal dari:

• Sektor mineral (Rp97,60 triliun)
• Sektor perkebunan dan kehutanan (Rp31,12 triliun)
• Minyak dan gas bumi (Rp6,55 triliun)
• Perikanan dan kelautan (Rp1,03 triliun)

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

Memasuki tahun 2025, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.905,6 triliun, naik 11,14% dari capaian tahun lalu sebesar Rp1.714,2 triliun, guna menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3%.

"Dengan fondasi yang kuat dan reformasi struktural yang terus berjalan, Indonesia optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan investasi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tantangan global," pungkas Rosan.