Banyak pelaku usaha mengira bahwa kepemilikan satu Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya mewajibkan mereka mengirimkan satu Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Jawabannya, belum tentu. Sistem Online Single Submission (OSS) menetapkan aturan bahwa pelaporan investasi tidak berdasarkan jumlah lembar dokumen NIB Anda. Regulasi mewajibkan pelaku usaha menyampaikan LKPM untuk setiap jenis kegiatan serta lokasi usaha yang berbeda. Oleh karena itu, Anda harus memahami struktur perizinan baru agar terhindar dari sanksi administratif. Mengenal Nomor Kegiatan Usaha (NKU) Sistem OSS menggunakan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) sebagai identitas unik untuk setiap aktivitas bisnis di bawah payung NIB yang sama. Satu perusahaan bisa memiliki banyak…

Kepada setiap Pelaku Usaha di Kabupaten Sintang, kami imbau untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2026 Periode Triwulan II (untuk Non Usaha Mikro dan Kecil) dan Periode Semester I (untuk Usaha Mikro dan Kecil).Penyampaian LKPM dapat dilakukan melalui laman https://oss.go.id pada tanggal 1 Juli 2026 s.d 15 Juli 2026.Jika Anda mengalami kendala dalam menyampaikan LKPM, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial, email, WhatsApp 082254126005, atau datang langsung ke Kantor DPMPTSP di Jalan Pattimura Nomor 1 Sintang (Gedung Mal Pelayanan Publik Bumi Senentang, Lantai 2). Petugas kami selalu siap mendampingi pelaporan Anda.Yuk, segera sampaikan LKPM usahamu!#lkpm#OSS#dpmptsp#sintang#dpmptspsintang

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menegaskan bahwa investasi dan hilirisasi bukan sekadar alat untuk meningkatkan nilai komoditas. Kebijakan strategis ini merupakan fondasi utama untuk membangun industri nasional yang produktif, transparan, dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan Keynote Speech pada Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan investasi kini tidak hanya bersandarkan pada besaran modal. Pemerintah juga mengukur dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguasaan teknologi,…

Dinamika ekonomi global yang fluktuatif sering kali memicu sentimen jangka pendek di pasar keuangan. Namun, untuk mengukur tingkat kepercayaan investor jangka panjang, Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) tetap menjadi indikator utama. Indonesia berhasil membuktikan komitmennya sebagai destinasi investasi yang aman dan menjanjikan. Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Dendy Apriandi, menjelaskan bahwa investasi langsung berbeda dengan aliran modal di pasar saham. Investor global mengambil keputusan FDI berdasarkan pertimbangan fundamental ekonomi, prospek pasar, serta kepastian regulasi yang berkesinambungan. "Menarik investasi bukanlah pekerjaan yang mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik…

Pemerintah mempercepat pengembangan industri bioetanol domestik sebagai strategi utama hilirisasi dan transisi energi. Langkah nyata ini bermula dari penjajakan proyek bioetanol terintegrasi di Provinsi Lampung. Proyek tersebut akan menjadi model percontohan energi terbarukan berbasis pertanian yang memanfaatkan sumber daya lokal. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan di Lampung. Sinergi ini melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung, PT Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dan PT Toyota Tsusho Indonesia (TTI). Para pihak resmi menandatangani Joint Declaration bertajuk “Collaboration in Establishing Bioethanol Ecosystem Development in Lampung…

Pemerintah memperkuat komitmen pembangunan ekosistem hilirisasi nasional. Langkah nyata ini terlihat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Rabu (13/5), di Jakarta. Sejumlah instansi penting menandatangani MoU ini. Mereka adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sinergi ini bertujuan memperkuat konektivitas logistik, mendukung hilirisasi energi, serta meningkatkan daya tarik investasi daerah. Hilirisasi Membutuhkan Konektivitas Efisien Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menjelaskan…

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menghadiri Pencanangan Pembangunan (Project Launching) Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (9/4). Proyek ini merupakan langkah krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur logistik strategis guna mendukung transformasi ekonomi berbasis hilirisasi. Pencanangan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada 31 Oktober 2025 mengenai pembangunan dan pengoperasian pelabuhan tersebut. Efisiensi Logistik Sebagai Kunci Daya Saing Dalam sambutannya, Wamen Todotua menekankan bahwa Pelabuhan Tanjung Carat adalah solusi atas tantangan utama di Sumatera Selatan, yakni biaya logistik dan komersialisasi sumber daya alam. “Persoalan utama kita bukan pada…

Pemerintah terus memperkuat reformasi kemudahan berusaha melalui penyesuaian Sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan memastikan layanan perizinan semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Hingga 25 Februari 2026, sistem OSS tercatat telah menerbitkan sekitar 15,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Menariknya, lebih dari 96 persen atau sekitar 14,9 juta di antaranya adalah pelaku usaha mikro. Hal ini menegaskan posisi OSS sebagai instrumen strategis dalam formalisasi dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. NIB Sebagai Jantung Kegiatan…