On Wednesday, April 16, 2025, the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Sintang Regency held an evaluation meeting led by the Head of DPMPTSP, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si. The meeting, attended by the Functional Position Group for Investment, took place in the Meeting Room of DPMPTSP Sintang Regency.

The objective of this meeting was to assess the performance of DPMPTSP Sintang Regency during the first quarter of 2025. The discussion covered the achievements attained and the challenges encountered during this period in detail. This evaluation is a vital step to ensure that DPMPTSP continues to enhance its service quality and foster an investment-friendly environment in Sintang Regency.

In addition, the meeting addressed the division of tasks for the Functional Position of Investment Management. This task allocation aims to optimize team performance by ensuring that each member has a defined role in achieving the organization’s goals.

Beyond performance evaluation, the meeting also outlined work plans for the upcoming quarter. These plans include strategies and concrete steps to improve services and promote investment growth in Sintang Regency.

In his opening remarks, the Head of DPMPTSP, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, emphasized the significance of teamwork in meeting the established targets. He also expressed his appreciation for the team’s efforts in the first quarter and hoped that the same level of dedication would continue moving forward.

This evaluation meeting reflects DPMPTSP Sintang Regency’s commitment to enhancing public services and supporting regional economic development through meticulous planning and periodic assessments.

Pada hari Rabu, 16 April 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang menggelar rapat evaluasi yang dipimpin oleh Kepala DPMPTSP, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si. Rapat ini dihadiri oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan berlangsung di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang pada triwulan pertama tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam capaian kinerja yang telah diraih serta kendala yang dihadapi selama periode tersebut. Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa DPMPTSP terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung iklim penanaman modal di Kabupaten Sintang.

Selain itu, rapat ini juga membahas pembagian tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Pembagian tugas tersebut dirancang untuk mengoptimalkan kinerja tim, dengan memastikan setiap anggota memiliki peran yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi.

Tak hanya mengevaluasi kinerja, rapat ini juga merumuskan rencana kerja untuk triwulan berikutnya. Rencana tersebut mencakup strategi dan langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan serta mendukung pertumbuhan investasi di wilayah Kabupaten Sintang.

Dalam sambutannya, Kepala DPMPTSP, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, menegaskan pentingnya kerja sama tim dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas kinerja tim selama triwulan I dan berharap semangat kerja tersebut dapat terus dipertahankan.

Rapat evaluasi ini mencerminkan komitmen DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui perencanaan yang matang dan evaluasi berkala.

On Monday, 14 April 2025, an evaluation meeting regarding billboard licensing was convened at the Meeting Room of the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Sintang Regency.

The meeting was chaired by the Head of DPMPTSP Sintang Regency, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si., and attended by Functional Officers within DPMPTSP as well as Technical Teams from relevant regional agencies.

This activity aimed to conduct a comprehensive evaluation of billboard licensing processes to ensure effective regulatory implementation and to support orderly management of billboards in accordance with prevailing regulations.

Pada hari Senin, 14 April 2025, telah dilaksanakan rapat evaluasi terkait perizinan reklame (billboard) di Kabupaten Sintang. Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang.

Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si., serta dihadiri oleh Pejabat Fungsional di lingkungan DPMPTSP dan Tim Teknis dari perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan reklame guna memastikan pelaksanaan regulasi yang efektif serta mendukung terciptanya tata kelola reklame yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indonesia's Ministry of Investment and Hilirisasi/Investment Coordinating Board (BKPM) is aggressively pursuing foreign investment, as evidenced by Deputy Minister Todotua Pasaribu's recent visit to Australia (March 19-20, 2025). During his trip, coordinated with the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Mr. Pasaribu engaged in high-level meetings with Australian government officials, investors, and business leaders. Key events included a keynote address at the Australia-Indonesia Business Forum (AIBF), attended by 40 Australian companies, and the opening of the Indonesia Investment Roundtable and Networking event.

Mr. Pasaribu highlighted significant investment opportunities, particularly in the USD 618 billion hilirisasi (downstream processing) sector and national strategic projects (PSN). These initiatives align with President Prabowo Subianto's ambitious 8% economic growth target. He emphasized key sectors identified in the "Asta Cita" national program, including renewable energy, hilirisasi industries, digital economy, infrastructure, and education. Furthermore, he drew attention to 77 prioritized PSN projects for 2025-2029, many involving private sector participation, such as hilirisasi programs for salt, soda ash, palm oil, coconut, seaweed, nickel, tin, bauxite, and copper.

The Deputy Minister underscored the importance of investment in hilirisasi and green energy for sustainable economic growth. He invited Australian investors to capitalize on Indonesia's identified 28 hilirisasi commodities, with a combined investment potential of USD 618 billion, focusing on priority sectors like nickel and bauxite hilirisasi, renewable energy development, and digital infrastructure.

Australian Minister for Trade and Tourism Don Farrell expressed strong interest in these opportunities, emphasizing Australia's advanced food production technology as a key asset for collaboration. He also highlighted potential synergies in Indonesia's new capital city (IKN) development, where Australia possesses considerable expertise.

The AIBF, supported by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade, KADIN, Fitzpatrick & Co, and KPMG, also featured addresses by New South Wales' Minister for Finance and Minister for Regulatory Reform and Fair Trading. Mr. Pasaribu showcased the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) and successful Australian investments in Indonesia.

KADIN's Deputy Chairman for Foreign Relations, Benardino M. Vega, echoed Mr. Pasaribu's sentiments, advocating for stronger Indonesia-Australia business partnerships, particularly in supporting Indonesia's priority sectors. He noted the shared vision of both countries regarding ASEAN's strategic importance and the ongoing exploration of collaborative opportunities, including in critical minerals.

Over the past five years (2019-2024), Australia ranked 10th among countries with the largest realized investments in Indonesia, totaling USD 2.7 billion. The most popular sectors were mining (59.4%), hotels and restaurants (7.9%), other services (7.1%), housing, industrial estates, and offices (4.7%), and fisheries (4.7%).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia secara aktif berupaya menarik investasi asing, dibuktikan dengan kunjungan kerja Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, ke Australia pada 19-20 Maret 2025. Dalam kunjungan yang dikoordinasikan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tersebut, Bapak Pasaribu melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat pemerintah, investor, dan pemimpin bisnis Australia. Puncaknya adalah pidato kunci di Australia-Indonesia Business Forum (AIBF) yang dihadiri oleh 40 perusahaan Australia, serta pembukaan Indonesia Investment Roundtable and Networking.

Bapak Pasaribu menyoroti peluang investasi yang signifikan, terutama di sektor hilirisasi (pengolahan hilir) senilai USD 618 miliar dan proyek strategis nasional (PSN). Inisiatif ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beliau menekankan sektor-sektor utama yang teridentifikasi dalam program nasional "Asta Cita", termasuk energi terbarukan, industri hilirisasi, ekonomi digital, infrastruktur, dan pendidikan. Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan 77 proyek PSN yang diprioritaskan untuk periode 2025-2029, banyak di antaranya melibatkan partisipasi swasta, seperti program hilirisasi untuk garam, soda abu, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, nikel, timah, bauksit, dan tembaga.

Wakil Menteri tersebut juga menggarisbawahi pentingnya investasi di sektor hilirisasi dan energi hijau untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Beliau mengundang investor Australia untuk memanfaatkan potensi 28 komoditas hilirisasi Indonesia dengan total potensi investasi mencapai USD 618 miliar, dengan fokus pada sektor prioritas seperti hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan energi terbarukan, dan infrastruktur digital.

Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia, Don Farrell, menyatakan ketertarikan yang kuat terhadap peluang-peluang ini, menekankan teknologi produksi pangan canggih Australia sebagai aset kunci untuk kolaborasi. Beliau juga menyoroti potensi sinergi dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia, di mana Australia memiliki keahlian yang signifikan.

AIBF, yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, KADIN, Fitzpatrick & Co, dan KPMG, juga menampilkan pidato dari Menteri Keuangan dan Menteri Reformasi Regulasi dan Perdagangan Adil New South Wales. Bapak Pasaribu memaparkan kerja sama Indonesia-Australia melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dan keberhasilan investasi Australia di Indonesia.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Luar Negeri, Benardino M. Vega, menyampaikan hal senada dengan Bapak Pasaribu, mendorong kemitraan bisnis yang lebih kuat antara pengusaha Indonesia dan Australia, khususnya dalam mendukung sektor-sektor prioritas Indonesia. Beliau mencatat visi bersama kedua negara mengenai pentingnya ASEAN sebagai kawasan strategis dan eksplorasi peluang kerja sama yang berkelanjutan, termasuk di bidang mineral kritis.

Selama lima tahun terakhir (2019-2024), Kementerian Investasi/BKPM mencatat Australia berada di peringkat ke-10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, dengan total investasi mencapai USD 2,7 miliar. Sektor investasi yang paling diminati antara lain pertambangan (59,4%), hotel dan restoran (7,9%), jasa lainnya (7,1%), perumahan, kawasan industri dan perkantoran (4,7%), dan perikanan (4,7%).

Sintang Regency officials recently took proactive steps to ensure ample food supplies and stable prices for the upcoming Idul Fitri holiday. On Monday, March 24, 2025, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, along with Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, and other key officials, conducted surprise inspections (SIDAK) at various traditional markets, modern markets, and agencies across Sintang City.

The inspections were part of a broader effort to monitor and manage food availability, safety, distribution, and price stability for essential and strategic food items in anticipation of the Idul Fitri 1446 H celebrations. The inspection teams, one led by the Bupati and the other by the Wakil Bupati, included representatives from Forkopimda Sintang, various government departments, Bulog Sintang, and other relevant agencies.

Representing the DPMPTSP Kabupaten Sintang, Dra. Warnida, M.Si., Head of Licensing, actively participated in the inspection led by Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny. This involvement underscores DPMPTSP's commitment to supporting a smooth and prosperous holiday season for the community by ensuring businesses are operating within regulations and contributing to a stable market environment. The DPMPTSP plays a crucial role in licensing and permitting businesses, and their presence during these inspections helps ensure compliance and consumer protection.

The joint efforts of Sintang officials demonstrate a strong commitment to safeguarding consumer interests and maintaining a stable and secure food supply during this important holiday period. By working together, these agencies aim to create a positive and worry-free experience for the people of Sintang as they prepare for Idul Fitri.

Pemerintah Kabupaten Sintang mengambil langkah proaktif untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada Senin, 24 Maret 2025, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, bersama Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, dan jajaran pejabat lainnya, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pasar tradisional, pasar modern, dan agen di Kota Sintang.

Sidak ini merupakan bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan ketersediaan, keamanan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga bahan pokok dan pangan strategis menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Kabupaten Sintang. Tim Sidak, yang terbagi dua dengan satu tim dipimpin oleh Bupati dan tim lainnya oleh Wakil Bupati, melibatkan perwakilan dari Forkopimda Sintang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bulog Sintang, dan instansi terkait lainnya.

Dari DPMPTSP Kabupaten Sintang, Dra. Warnida, M.Si., selaku Penata Perizinan Madya, turut serta dalam Sidak yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny. Keikutsertaan DPMPTSP ini menunjukkan komitmen dalam mendukung kelancaran dan kesejahteraan masyarakat selama masa liburan dengan memastikan bahwa pelaku usaha beroperasi sesuai aturan dan berkontribusi pada stabilitas pasar. DPMPTSP memiliki peran penting dalam perizinan usaha, dan kehadiran mereka dalam Sidak ini membantu memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen.

Upaya bersama dari para pejabat Sintang ini mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga kepentingan konsumen dan menjaga pasokan pangan yang stabil dan aman selama periode hari raya yang penting ini. Dengan bekerja sama, instansi-instansi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang positif dan bebas dari kekhawatiran bagi masyarakat Sintang dalam menyambut Idul Fitri.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Tools for Humanity Corporation (TFH) hari ini menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki peluang investasi di sektor digital Indonesia. Kerja sama ini berfokus pada fasilitasi investasi TFH dalam pengembangan dan produksi Orb, sebuah perangkat kamera khusus yang digunakan dalam sistem identitas digital berbasis kecerdasan buatan, World ID.

TFH adalah perusahaan teknologi global yang berbasis di Amerika Serikat, yang memiliki visi untuk menciptakan solusi inovatif dalam bidang identitas digital. Dengan adanya MoU ini, diharapkan dapat mempercepat pengembangan teknologi identitas digital di Indonesia, yang merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi menyatakan bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi ekosistem investasi di Indonesia. "Kami percaya bahwa kolaborasi dengan TFH akan membuka peluang baru bagi inovasi dan investasi di sektor digital, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global," ungkapnya.

Lebih lanjut, TFH juga menyampaikan komitmennya untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem identitas digital. "Dengan adanya Orb, kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam pengelolaan identitas digital, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia," kata perwakilan TFH.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat melibatkan pelaku usaha lokal, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Keterlibatan UMKM dalam pengembangan teknologi ini akan menjadi salah satu fokus utama, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam ekosistem digital yang sedang berkembang.

Sebagai langkah awal, kedua belah pihak akan melakukan kajian mendalam mengenai potensi pasar dan kebutuhan teknologi identitas digital di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan Orb dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat.

Dengan ditandatanganinya MoU ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan TFH berkomitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung inovasi di sektor digital. Diharapkan, kerja sama ini akan menjadi langkah awal menuju pengembangan teknologi yang lebih maju dan berkelanjutan di Indonesia.

Ditulis ulang oleh : DPMPTSP Kab. Sintang
Sumber : BKPM

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu baru-baru ini menerima kunjungan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Panitia Khusus II, yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Pertemuan ini, yang diadakan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, bertujuan untuk menyelaraskan regulasi investasi daerah dengan kebijakan nasional saat ini. Dalam penerimaan delegasi Pansus II DPRD Kalimantan Selatan tersebut, Wamen Todotua didampingi oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, serta jajaran eselon I lainnya.

Selama pertemuan, sejumlah langkah strategis dibahas untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kalimantan Selatan. Salah satu fokus utama adalah revisi Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Revisi ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses perizinan melalui integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

Kalimantan Selatan, seperti yang disampaikan oleh Wamen Todotua, memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi, terutama melalui pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sumber daya alam unggulan, seperti batu bara dan kelapa sawit. Oleh karena itu, regulasi baru perlu dirancang untuk memberikan insentif yang lebih jelas bagi investor, memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem investasi, serta membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja daerah.

"Saran saya adalah untuk adanya pasal penyertaan usaha terhadap kegiatan investasi itu sendiri, agar operasi pertambangan dan lain-lain dapat melibatkan UMKM atau koperasi. Dengan demikian, pelaku usaha lokal bisa mendapatkan porsi yang baik terhadap kegiatan investasi di daerah," ucap Todotua.

Lebih lanjut, Wamen Todotua menyampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memfasilitasi program kemitraan bagi usaha besar dengan UMKM melalui fitur Kemitraan dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dalam momentum pertemuan ini, Wamen Todotua menitipkan agar DPRD Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat berkoordinasi erat dengan pemerintah pusat guna mengatasi berbagai tantangan dalam perizinan dan pengelolaan tata ruang.

"Kami berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat semakin erat, sehingga peluang investasi dapat dioptimalkan. Kami juga berharap dapat bertemu dengan eksekutif Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengeksplorasi lebih lanjut ruang-ruang investasi yang tersedia di daerah ini," ujar Todotua.

Berdasarkan data realisasi investasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan nilai realisasi sebesar Rp24,8 triliun (peringkat ke-16 dari 38 provinsi). Nilai tersebut berasal dari tiga sektor utama, yaitu Pertambangan (51,56%), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (14,12%), serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (7,08%).

Ditulis ulang oleh : DPMPTSP Kab. Sintang
Sumber : BKPM