Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menorehkan prestasi dalam sinergi antar lembaga. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, hadir mewakili Bupati Sintang untuk menerima penghargaan khusus. Apresiasi ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas komitmen hibah tanah untuk pembentukan Kantor Imigrasi Sintang. Tentunya, langkah ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan infrastruktur pelayanan publik.

Diserahkan di Pontianak

Momen membanggakan ini berlangsung pada Rabu, 19 November 2025. Tepatnya, penyerahan dilakukan dalam rangkaian acara Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pontianak. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan langsung penghargaan kepada perwakilan Pemkab Sintang.

Komitmen Pelayanan Publik

Adanya dukungan lahan ini sangat krusial bagi realisasi pembangunan fisik gedung. Sebab, kehadiran Kantor Imigrasi Sintang nantinya akan sangat mempermudah masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat Sintang tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen keimigrasian, karena fasilitas tersebut akan segera tersedia lebih dekat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi 175 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bali (6/11). Melalui Talkshow dan Workshop bertajuk “UMKM Naik Kelas: Standar Global, Peluang Tanpa Batas”, pemerintah mendorong pelaku usaha lokal. Acara ini dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Riyatno. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Harian III Dekranas, Ayu Heni Rosan, dan Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian, I Wayan Ekadina.

Kemitraan Usaha Besar dan Akses Ekspor: Kunci UMKM Naik Kelas

Riyatno menjelaskan dua program utama kementerian untuk mendukung pelaku usaha. Pertama, adalah program kemitraan wajib antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM setempat. Jadi, investasi besar yang masuk ke daerah diharapkan dapat berkolaborasi. “Selain itu, Kementerian Investasi juga memiliki program fasilitas kemitraan menuju pasar ekspor. Ini adalah upaya pemerintah agar UMKM naik kelas,” ungkap Riyatno.

Lebih lanjut, Riyatno memaparkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Hal ini dicapai melalui peningkatan keterampilan SDM, kualitas produk sesuai standar pasar, serta mendorong hilirisasi untuk produk bernilai tambah. Pada akhirnya, UMKM didorong memperluas akses ke pasar global, investasi, dan teknologi.

Peran Penting Pemberdayaan Perempuan dalam UMKM Kriya

Dalam kesempatan yang sama, Ayu Heni Rosan menyoroti peran vital perempuan. Menurut beliau, perempuan adalah penggerak utama UMKM Kriya, bukan hanya sebagai pengrajin, tetapi juga pelaku usaha tangguh dan penjaga warisan budaya.

“Karena itu, kegiatan peningkatan kompetensi pelaku usaha seperti hari ini, juga menjadi ruang pemberdayaan perempuan dalam rangka memperkuat kapasitas manajerial, kualitas ekonomi, serta memperluas jaringan pasar,” jelas Ayu Heni Rosan, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat DWP Kementerian Investasi.

Dari Izin Usaha, Pembiayaan, hingga Standarisasi Produk

Acara ini tidak hanya berisi teori. Selama talkshow, peserta mendapat materi penting seperti perizinan berusaha, akses pembiayaan usaha, dan success story dari UMKM terpilih Dekranas. Adapun produk unggulan yang ditampilkan berfokus pada wastra (Songket/Endek Bali) dan Perhiasan (Perak Celuk).

Workshop Standarisasi dan Kunjungan Lanjutan

Peserta juga dibekali workshop praktis mengenai standarisasi produk oleh Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag, Ari Satria. Fokusnya adalah pemenuhan mutu, legalitas, dan sertifikasi agar produk siap menembus pasar nasional dan internasional. Sebagai penutup, rangkaian acara berlanjut di hari berikutnya dengan kehadiran Ketua Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming Raka, untuk mengunjungi berbagai sentra UMKM Kriya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan pabrik petrokimia terintegrasi PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, pada Kamis (6/11). Turut mendampingi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersama sejumlah menteri kabinet. Peresmian ini menandai langkah besar, karena LCI merupakan proyek strategis berskala global. Selanjutnya, pabrik ini diproyeksikan akan memperkuat struktur industri hilir dan mendorong kemandirian industri nasional.

Sinergi Antar Kementerian Percepat Realisasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa realisasi proyek Lotte ini tidak lepas dari kerja sama erat antar kementerian. Secara khusus, ia menyebut sinergi dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam mendorong percepatan hilirisasi. "Saya masih ingat bahwa (Bapak Presiden) perintahkan kami di istana dengan Bapak Rosan, agar bagaimana seluruh proyek yang sudah jalan harus segera selesai. Tidak boleh tunggu lama,” ujar Bahlil.

Komitmen Lotte dan Peran Strategis Korea Selatan

Proyek ini menjadi simbol eratnya hubungan ekonomi Indonesia–Korea Selatan. Memang, Korea Selatan adalah salah satu mitra strategis utama Indonesia, dengan realisasi investasi mencapai USD12,8 miliar (periode 2020–Sep 2025).

CEO dan Chairman Lotte Corporation, Shin Dong-bin, turut menegaskan komitmen berkelanjutan pihaknya. "Lotte akan terus berinvestasi... untuk memperkuat kapasitas industri Indonesia. Serta menciptakan lebih dari 21.000 lapangan kerja," ungkapnya. Selain itu, ia menambahkan, "Sejalan dengan visi Presiden Prabowo tentang 'Indonesia yang Kuat dan Mandiri', kami akan terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia.”

Pemerintah serius mengupayakan target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mendorong implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Selanjutnya, acara ini melibatkan Pemda, pengelola kawasan industri, DPMPTSP, dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Tujuannya jelas, yakni menciptakan iklim investasi yang kondusif dan efisien.

Target Ambisius: Investasi Rp13.000 Triliun untuk Pertumbuhan 8%

Wamen Todotua menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target tersebut. Menurut beliau, Indonesia memerlukan konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan.

"Kenapa angka ini signifikan? Karena realisasi investasi memberikan kontribusi sekitar 26-30% dari pertumbuhan ekonomi,” tegas Wamen Todotua. Oleh karena itu, percepatan investasi menjadi agenda krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% tersebut.

KLIK sebagai Solusi Atasi Izin Konstruksi dan Okupansi Rendah

Todotua menjelaskan salah satu kendala utama yang sering menghambat investasi, yaitu lamanya proses perizinan dasar pada tahap konstruksi. Maka dari itu, pemerintah menghadirkan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) sebagai solusi Quick Wins.

Program ini didorong untuk mengatasi tantangan di 152 kawasan industri yang tersebar di Indonesia. Sayangnya, sebagian kawasan industri ini masih menghadapi tantangan berupa tingkat okupansi yang rendah. “Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri agar mampu menjadi pusat pertumbuhan investasi,” jelasnya.

Peran Sinergi Pusat, Daerah, dan Pengelola Kawasan

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Dedi Latip, menambahkan pandangannya. Beliau berharap KLIK menjadi katalis untuk mempercepat realisasi investasi di daerah. Menurut Dedi, KLIK bukan hanya mempercepat izin konstruksi, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pusat, daerah, dan pengelola kawasan. "Pemerintah daerah diharapkan aktif mendukung implementasi KLIK, sementara pengelola kawasan perlu memastikan kesiapan infrastruktur," ujar Dedi.

Apresiasi Pelaku Usaha Terhadap Program KLIK

Inisiatif pemerintah ini mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Tony Sukadil dari Kertajati Industrial Estate Majalengka (KIEM) menyampaikan apresiasinya. Baginya, kawasan industri adalah pilar utama pertumbuhan ekonomi.

"Konsep KLIK merupakan terobosan yang sangat baik dalam mendukung kemudahan berusaha," ungkap Tony. Lebih lanjut, ia berharap pengelola kawasan industri dapat lebih aktif berpartisivasi mendatangkan tenant. Tentunya, hal ini memerlukan dukungan penuh pemerintah dalam aspek regulasi, perizinan, dan pertanahan.

Mekanisme Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi via OSS

Lalu, bagaimana mekanisme Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) ini bekerja? Berdasarkan Pasal 209 Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, fasilitas ini diberikan kepada pelaku usaha risiko tinggi dan menengah tinggi di kawasan industri yang telah ditetapkan.

Melalui sistem Online Single Submission (OSS), mereka bisa mendapat NIB dan legalitas awal (seperti Sertifikat Standar atau Izin) yang memungkinkan mereka langsung memulai persiapan dan konstruksi.

Kewajiban Pemenuhan Syarat Sebelum Operasional

Meskipun konstruksi bisa dimulai, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban. Selama proses konstruksi berlangsung, mereka harus secara paralel melengkapi pemenuhan semua persyaratan dasar. Sebab, sebelum memasuki tahap operasional dan/atau komersial, pelaku usaha wajib menindaklanjuti dengan pemenuhan seluruh standar dan izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DPMPTSP Kabupaten Sintang kembali melaksanakan rapat evaluasi mingguan rutin pada Senin, 3 November 2025. Rapat ini sangat penting karena dipimpin langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si. Selain itu, seluruh ASN dan Tenaga Kontrak di lingkungan dinas turut hadir dalam arahan tersebut.

Dua Fokus Utama Rapat Evaluasi

Dalam rapat kali ini, ada dua agenda utama yang menjadi sorotan. Pertama, adalah evaluasi pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik) Bumi Senentang secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat.

Kedua, rapat juga membahas progres dan aktivitas pembangunan zona integritas. Oleh karena itu, komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel terus diperkuat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pelayanan publik.

Dalam rangka memperkuat komitmen bersama, seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Sintang telah menandatangani Pakta Integritas. Tujuan utamanya adalah sebagai langkah konkret untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, DPMPTSP Sintang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya bersih dari praktik KKN.

Bukan Sekadar Seremonial

Harapannya, penandatanganan ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, Pakta Integritas ini harus menjadi penguat komitmen internal yang tertanam dalam diri setiap pegawai.

Implementasi dalam Pelayanan Masyarakat

Selanjutnya, komitmen ini wajib diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Secara khusus, integritas ini akan paling terlihat dan dirasakan dampaknya dalam proses memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Manfaat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Sosialisasi DPMPTSP di Sepauk

Pemerintah terus berupaya meningkatkan realisasi investasi di daerah. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Sintang mengambil langkah proaktif dengan mengadakan sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan ini ditujukan khusus bagi para pelaku usaha di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, dan telah berlangsung pada Kamis, 30 Oktober 2025. Selain itu, sosialisasi ini juga membahas pentingnya pengawasan perizinan sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat.

Pentingnya Mengurus Izin Usaha bagi Pelaku Usaha

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini. Dalam pemaparannya, beliau menekankan berbagai manfaat yang didapat jika pelaku usaha memiliki izin usaha yang sah. Beliau menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kini menjadi standar utama yang harus dipenuhi. Untuk itu, beliau mendorong para pelaku usaha yang belum memiliki izin agar segera mengurusnya melalui sistem yang telah disediakan.

Kewajiban Pelaporan LKPM

Selain mengurus izin baru, ada kewajiban lain yang juga penting. Pak Erwin Simanjuntak turut mengimbau para pelaku usaha yang sudah memiliki izin. Secara khusus, beliau meminta agar mereka rutin dan tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pelaporan ini sangat penting untuk memantau progres investasi di Kabupaten Sintang.

Pendampingan Langsung Pengurusan Izin

Acara ini tidak hanya berhenti pada teori. Setelah sesi sosialisasi selesai, DPMPTSP Sintang langsung bergerak cepat. Selanjutnya, tim di lapangan memberikan pendampingan praktis kepada pelaku usaha yang hadir. Mereka yang ingin langsung mengurus Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibantu prosesnya di tempat. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan solusi nyata dan langsung bagi para pelaku usaha di Sepauk.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, mengikuti rapat koordinasi dan pemantauan Indeks Pencegahan Korupsi MCSP Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan secara daring pada Selasa, 16 September 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Mini Command Center (MCC) Kantor Bupati Sintang.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Acara ini dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Selasa, 16 September 2025. Perjanjian ini menjadi komitmen penting DPMPTSP dalam mewujudkan target-target strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.