Minister of Investment and Downstream Industries/Head of BKPM Rosan Perkasa Roeslani together with Batam Mayor Amsakar Achmad officially signed a Memorandum of Understanding (MoU) for investment development in the Batam Free Trade Zone and Free Port (KPBPB). This strategic step becomes a breakthrough in accelerating investment facilitation and improving more responsive investment climate.
Minister Rosan emphasized the importance of investment as a main pillar to achieve the national economic growth target of 8% by 2029 according to President Prabowo's directive. "Investment contribution is the second largest (29-30%) after domestic consumption which is around 53-55%," he stated.
This MoU aims to create a better, faster, more transparent, and more open investment climate, especially in Batam.
One concrete breakthrough in the MoU is the re-establishment of the Investment Realization Enhancement Desk at KPBPB Batam. Rosan committed to placing a special team from the Ministry of Investment and Downstream Industries/BKPM permanently in Batam.
"With the Desk placed in Batam, investment facilitation processes will be faster. Some of our authorities will be distributed to Batam so licensing can run more efficiently," Rosan emphasized.
Batam Mayor Amsakar Achmad welcomed this step positively as a response to business community aspirations who have been facing long bureaucratic challenges. "This is a manifestation of our joint commitment to create an area that is not only investment-friendly, but also adaptive and responsive to global developments," said Amsakar.
Amsakar outlined several flagship projects that are attracting investor attention:
"Solar Home System has very high interest, at least there are already two companies planning to invest. The impact will be extraordinary," Amsakar explained.
BKPM data shows investment realization in Batam for the period 2020-Q1 2025 reached Rp100.5 trillion with the largest sector distribution:
Singapore became the largest FDI source with total investment of Rp33.78 trillion.
The success of the investment facilitation model in Batam can serve as a reference for other regions, including Sintang Regency. DPMPTSP Sintang is ready to adopt best practices to improve investment services in West Kalimantan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersama Wali Kota Batam Amsakar Achmad resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Langkah strategis ini menjadi terobosan dalam mempercepat fasilitasi investasi dan meningkatkan iklim investasi yang lebih responsif.
Menteri Rosan menekankan pentingnya investasi sebagai pilar utama mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo. "Kontribusi investasi merupakan yang terbesar kedua (29-30%) setelah konsumsi dalam negeri yang berada pada kisaran 53-55%," ungkapnya.
MoU ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terbuka khususnya di Batam.
Salah satu terobosan konkret dalam MoU adalah pembentukan kembali Desk Peningkatan Realisasi Investasi di KPBPB Batam. Rosan berkomitmen menempatkan tim khusus dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara permanen di Batam.
"Dengan adanya Desk yang ditempatkan di Batam, proses fasilitasi investasi akan lebih cepat. Beberapa kewenangan kami akan didistribusikan ke Batam sehingga perizinan dapat berjalan lebih efisien," tegas Rosan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut positif langkah ini sebagai respons atas aspirasi pelaku usaha yang selama ini menghadapi tantangan birokrasi panjang. "Ini manifestasi komitmen bersama menciptakan kawasan yang tidak hanya ramah investasi, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap perkembangan global," kata Amsakar.
Amsakar memaparkan sejumlah proyek unggulan yang tengah menarik perhatian investor:
"Solar Home System peminatnya sangat banyak, setidaknya sudah ada dua perusahaan yang merencanakan investasi. Dampaknya akan luar biasa," jelas Amsakar.
Data BKPM menunjukkan realisasi investasi di Batam periode 2020-triwulan I 2025 mencapai Rp100,5 triliun dengan distribusi sektor terbesar:
Singapura menjadi sumber PMA terbesar dengan total investasi Rp33,78 triliun.
Keberhasilan model fasilitasi investasi di Batam dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Sintang. DPMPTSP Sintang siap mengadopsi best practices untuk meningkatkan layanan investasi di Kalimantan Barat.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengumumkan pencapaian gemilang realisasi investasi nasional kuartal I 2025 yang mencapai Rp465,2 triliun atau 24,4% dari target Presiden. Sektor jasa, termasuk pariwisata, menjadi kontributor utama dengan nilai Rp41 triliun, menandai kebangkitan industri pariwisata Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan saat peresmian Westin Nirup Island Resort and Spa di Pulau Nirup, Batam, yang menandai komitmen serius pemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelas dunia.
"Sektor jasa lainnya menjadi kontributor terbesar ke-4, di mana pariwisata termasuk di dalamnya. Ini menunjukkan potensi besar sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional," tegas Wamen Todotua.
Peresmian resort mewah ini tidak hanya melibatkan pejabat nasional, tetapi juga dihadiri Menteri Transmigrasi, Walikota Batam, Konjen Singapura, serta manajemen Marriott International, menunjukkan skala internasional proyek ini.
Kepulauan Riau menunjukkan potensi luar biasa sebagai destinasi investasi dengan realisasi Rp148,65 triliun selama periode 2020-2024. Kota Batam memimpin dengan kontribusi 61,99% atau setara Rp92,15 triliun.
"Meskipun sektor industri teknologi masih dominan, peluang pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah ini sangat besar," ungkap Todotua.
Model pengembangan ini menunjukkan bagaimana daerah dapat mengoptimalkan potensi geografis dan budaya untuk menarik investasi pariwisata berkualitas tinggi.
PT Tritunas Sinar Benua, perusahaan PMDN yang mengembangkan Westin Nirup Island Resort and Spa, berkomitmen investasi total Rp240,13 miliar dengan realisasi Rp7,68 miliar hingga kuartal I 2025. Proyek ini berlokasi strategis di Pulau Nirup, Kelurahan Sekanak Raya, Belakang Padang, Kota Batam.
Wamen Todotua meyakini resort ini akan membawa konsep baru pariwisata terpadu yang tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dan melestarikan lingkungan.
"Westin Nirup Island Resort and Spa akan membawa konsep baru pariwisata terpadu, khususnya di Batam, dan akan menarik lebih banyak investasi di Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia," pungkasnya.
Kesuksesan investasi pariwisata di Kepulauan Riau membuka inspirasi besar bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Sintang. Dengan potensi alam yang luar biasa - dari Sungai Kapuas, danau-danau indah, hingga kekayaan budaya Dayak - Kabupaten Sintang memiliki modal dasar yang kuat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan.
DPMPTSP Kabupaten Sintang berkomitmen memfasilitasi investor yang ingin mengembangkan destinasi wisata ramah lingkungan dan berbasis komunitas lokal. Pembelajaran dari model Batam menunjukkan pentingnya:
Komitmen pemerintah mendukung investasi sektor pariwisata sejalan dengan arah kebijakan penanaman modal jangka panjang. Ini memberikan kepastian bagi investor untuk mengembangkan proyek-proyek pariwisata berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Dengan pencapaian 24,4% dari target Presiden di kuartal pertama, optimisme tinggi bahwa target investasi tahunan akan tercapai bahkan terlampaui. Sektor pariwisata diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi global dan meningkatnya minat wisatawan domestik maupun internasional.
Untuk konsultasi dan fasilitasi investasi pariwisata di Kabupaten Sintang, hubungi:
Alamat: Jl. Pattimura No. 1, Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telepon: 0565-2060001
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyelenggarakan Cross-Government Framing Workshop untuk menyusun Handbook on Obligations in International Investment Treaties. Kerja sama strategis dengan APEC, DFAT Australia, dan National University of Singapore ini bertujuan meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah tentang hak dan kewajiban Indonesia dalam perjanjian investasi internasional.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama menegaskan pentingnya handbook sebagai panduan strategis bagi para pengambil kebijakan di semua tingkatan pemerintahan.
"Handbook ini akan sangat berguna bagi kita semua selaku pejabat negara untuk memahami dan mengimplementasikan kewajiban kita di setiap perjanjian investasi internasional, guna menunjukkan komitmen kita kepada negara mitra dan investor asing," ucap Tirta.
Inisiatif ini memastikan setiap keputusan pemerintah selaras dengan ketentuan perjanjian investasi yang berlaku, sekaligus mencegah potensi sengketa yang dapat merugikan negara.
Proyek penyusunan handbook akan mencakup:
Minister Counsellor for Economic, Investment and Infrastructure Kedutaan Besar Australia Jonathan Gilbert menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas negara untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi.
"Investasi membutuhkan keterlibatan erat dari berbagai pihak untuk membangun lingkungan investasi yang menarik dan memfasilitasi hubungan ekonomi, tidak hanya antara Indonesia dan Australia, tetapi juga dengan semua anggota APEC," ujar Gilbert.
Dukungan DFAT Australia menandai kelanjutan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya di bidang investasi.
Workshop ini menjadi forum awal membangun kesadaran kolektif lintas kementerian dan lembaga, agar pengelolaan kewajiban internasional dilakukan secara harmonis dan terkoordinasi.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong keterlibatan aktif seluruh peserta dan mengharapkan masukan konstruktif selama proses penyusunan handbook.
Handbook ini akan memberikan dampak signifikan bagi daerah dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban internasional akan membantu daerah:
DPMPTSP Kabupaten Sintang berkomitmen mengimplementasikan panduan handbook ini untuk meningkatkan kualitas layanan investasi sesuai standar internasional. Hal ini akan memperkuat posisi Kabupaten Sintang sebagai destinasi investasi yang terpercaya dan profesional.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perjanjian investasi internasional, DPMPTSP siap memberikan fasilitasi investasi yang tidak hanya menarik tetapi juga meminimalkan risiko sengketa bagi investor.
Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen Indonesia menciptakan ekosistem investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah.
Alamat: Jl. Pattimura No. 1, Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telepon: 0565-2060001
The Ministry of Investment and Downstream/BKPM organized a Cross-Government Framing Workshop to develop the Handbook on Obligations in International Investment Treaties. This strategic collaboration with APEC, Australia's DFAT, and National University of Singapore aims to enhance government officials' understanding of Indonesia's rights and obligations in international investment agreements.
Deputy for Investment Cooperation of the Ministry of Investment and Downstream/BKPM Tirta Nugraha Mursitama emphasized the importance of the handbook as a strategic guide for policy makers at all government levels.
"This handbook will be very useful for all of us as state officials to understand and implement our obligations in every international investment agreement, to demonstrate our commitment to partner countries and foreign investors," said Tirta.
This initiative ensures every government decision aligns with applicable investment agreement provisions while preventing potential disputes that could harm the state.
The handbook development project will include:
Minister Counsellor for Economic, Investment and Infrastructure of the Australian Embassy Jonathan Gilbert emphasized the importance of cross-sector and cross-country synergy to create a stable and predictable investment climate.
"We all know that investment requires close involvement from various parties to build an attractive investment environment and facilitate economic relations, not only between Indonesia and Australia, but also with all APEC members," Gilbert stated.
DFAT Australia's support marks the continuation of both countries' commitment to strengthening economic cooperation, particularly in investment.
This workshop serves as an initial forum to build collective awareness across ministries and institutions, ensuring international obligations management is conducted harmoniously and coordinately.
The Ministry of Investment and Downstream/BKPM encourages active participation from all participants and expects constructive input during the handbook development process.
This handbook will significantly impact regions in creating a healthy, competitive, and sustainable investment ecosystem. Comprehensive understanding of international obligations will help regions:
DPMPTSP Sintang Regency is committed to implementing this handbook guidance to improve investment service quality according to international standards. This will strengthen Sintang Regency's position as a trusted and professional investment destination.
With deep understanding of international investment treaty obligations, DPMPTSP is ready to provide investment facilitation that is not only attractive but also minimizes dispute risks for investors.
This strategic step aligns with Indonesia's commitment to creating a healthy, competitive, and sustainable investment ecosystem supporting national and regional development agendas.
For investment consultation with international standards in Sintang Regency, contact:
Address: Jl. Pattimura No. 1, Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0565-2060001
South Korean investors' interest in Indonesia remains high. This is marked by the inauguration of Dongsung Chemical, a South Korean chemical company that produces polyurethane (PU), on Wednesday (30/04), in Karawang, West Java.
Minister of Investment and Downstream Industries/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, who participated in the factory operational inauguration ceremony, conveyed the importance of this investment as an indicator that Indonesia remains an attractive investment destination, even for companies with high-technology products.
Built on a 82,000 square meter land with a building area of 23,000 square meters, this factory is the largest production facility owned by the company, even exceeding production capacity in its home country.
Dongsung Chemical's products are used in various sectors, such as:
Minister Rosan emphasized the importance of this investment as an indicator that Indonesia remains an attractive investment destination, even for companies with high-technology products.
"The presence of this factory once again proves that Indonesia is not only an investment destination that remains attractive to investors but is also trusted to become a center for the production and export of high-technology products. This investment will create jobs and strengthen Indonesia's position in the global supply chain," said Rosan.
On this occasion, Rosan also stated that the government actively continues to enhance cooperation with Indonesia's strategic partners to invest in the country. Moreover, according to him, currently, based on the direction of President Prabowo, Indonesia is very open for business, especially those aligned with the government's agenda in promoting industrial downstream and creating quality jobs.
In the last five years (2020-2024), South Korea has been recorded as the 7th largest source of foreign direct investment (FDI) in Indonesia, with a total investment of USD11.3 billion.
Rosan believes that the cooperation between South Korea and Indonesia that has been going well must be maintained and even enhanced. "I believe the actual investment realization figures are much larger, as there are investments from Korea entering through other countries such as Malaysia or Singapore," continued Minister Rosan.
For Dongsung Chemical, the factory in Karawang is an important part of the company's long-term growth plan. Dongsung Chemical Chairman Baek Jeong-ho said that his investment in Indonesia is not only to increase production capacity but also part of the company's strategy to continue growing.
"This new factory in Indonesia is the best PU system production base in Southeast Asia, serving as a global strategic hub reaching from Asia, Latin America, to Europe. This is not just an expansion of production facilities but also an important milestone in expanding Dongsung Chemical's technology and global vision," said Baek.
Based on data from the Ministry of Investment and Downstream Industries/BKPM, in the first quarter of 2025, South Korea recorded an impressive investment performance by ranking seventh as the largest country of origin for Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia. During this period, South Korea's investment value reached USD683.29 million spread across various sectors.
This trend reflects the consistent interest and optimism of South Korean investors toward investment opportunities in Indonesia.
Deputy Minister of Investment and Downstream Industries/Deputy Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Todotua Pasaribu attended the launch of PT Lenovo Indonesia's latest products that have met the Domestic Component Level (TKDN) requirements in Batam (29/4). These new products include the Lenovo K14 Gen 3 and ThinkCentre Neo 50a Gen 5, which were officially launched today.
"On this occasion, we appreciate the collaboration between PT Sat Nusapersada and Lenovo Indonesia to produce two new products in Indonesia and meet TKDN regulations. This collaboration is expected to enhance the empowerment of domestic industries," said Deputy Minister Todotua.
Deputy Minister Todotua added that the government is committed to providing support to investors who have contributed to national economic growth. This is also part of the government's strategy to not only attract new investments but to provide full facilitation and support to existing investors who have proven their contribution through:
"The government is present to ensure that investments that have been made truly receive support to develop and become sustainable. We pay serious attention to investors who have shown positive impacts on the economy, especially in the regions where they operate," said Deputy Minister Todotua.
PT. Lenovo Indonesia is a multinational technology company operating in more than 60 countries and selling its products in around 180 countries. Lenovo sells and produces various electronic goods in Indonesia, including:
Since 2019, PT Lenovo Indonesia has partnered with PT. Sat Nusapersada (Tbk) in developing its products.
Batam City, as part of Riau Islands Province, has long been a magnet for manufacturing sector investments, particularly in electronics. The total investment realization in Riau Islands Province for the First Quarter of 2025 reached IDR13.22 trillion, ranking 12th by location.
From this total realization:
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan investasi yang positif. Realisasi investasi sepanjang Triwulan I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, naik 2,7% dibandingkan Triwulan IV 2024 dan meningkat signifikan 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini telah memenuhi 24,4% target realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 Triliun.
Kinerja investasi ini juga membawa dampak positif pada penciptaan lapangan kerja, dengan serapan tenaga kerja langsung mencapai 594.104 orang, meningkat 8,5% dibandingkan Triwulan I 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I 2025, pada Selasa (29/04).
Menurut Rosan, capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta berjalannya strategi pemerintah dalam menjaga daya tarik dan iklim investasi di tengah dinamika global.
"Kalau kita lihat trennya sangat baik, karena di tahun 2025 ini, kenaikannya investasi dibandingkan tahun 2024 itu 15,9%, di mana kenaikan yang cukup tinggi, ini kami lihat dari appetite yang masuk dan realisasi investasi yang terus berjalan, insyaAllah angka itu bisa kita capai," ujar Rosan.
Rosan menambahkan bahwa ketegangan perdagangan global seperti kenaikan tarif impor Amerika Serikat belum berdampak langsung terhadap arus investasi ke Indonesia. Angka realisasi investasi mencerminkan pengeluaran modal untuk proyek fisik seperti pembangunan pabrik, infrastruktur, dan fasilitas produksi yang melibatkan kalkulasi bisnis dan risiko jangka panjang.
"Capaian ini menjadi indikator yang sangat baik dan positif di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi. Alhamdulillah, kami melihat minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat di Indonesia," jelas Rosan.
Sektor industri manufaktur mendominasi realisasi investasi berdasarkan sektor usaha, dengan nilai Rp67,3 triliun, diikuti:
Distribusi investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa juga semakin berimbang:
Pertumbuhan investasi di luar Jawa sebesar 17,4% mempertegas arah pemerataan pembangunan nasional. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu motor pertumbuhan luar Jawa dengan capaian realisasi Rp32,7 triliun, menempatkannya dalam lima besar nasional bersama DKI Jakarta (Rp69,8 triliun) dan Jawa Barat (Rp68,5 triliun).
Di tengah tekanan eksternal, Penanaman Modal Asing (PMA) tetap berkontribusi signifikan sebesar Rp230,4 triliun, atau 49,5% dari total realisasi investasi. Sementara angka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp234,8 triliun atau 50,5%.
Lima sektor penyumbang angka PMA terbesar adalah:
Singapura tetap menjadi sumber investasi terbesar (US$4,6 miliar), diikuti Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang.
Program hilirisasi sumber daya alam terus menjadi pilar utama dalam mendorong investasi. Pada Triwulan I 2025, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp136,3 triliun atau 29,3% dari total investasi nasional.
Kontribusi terbesar berasal dari:
Memasuki tahun 2025, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.905,6 triliun, naik 11,14% dari capaian tahun lalu sebesar Rp1.714,2 triliun, guna menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3%.
"Dengan fondasi yang kuat dan reformasi struktural yang terus berjalan, Indonesia optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan investasi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tantangan global," pungkas Rosan.
Amid global economic uncertainties, Indonesia has once again recorded positive investment growth. Investment realization throughout the first quarter of 2025 reached IDR465.2 trillion, up 2.7% compared to Q4 2024 and significantly increased by 15.9% compared to the same period last year. This achievement has fulfilled 24.4% of the 2025 investment realization target of IDR1,905.6 trillion.
This investment performance has also had a positive impact on job creation, with direct labor absorption reaching 594,104 people, an 8.5% increase compared to Q1 2024. This was announced by the Minister of Investment and Downstream Industries/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani during the Q1 2025 Investment Realization Press Conference on Tuesday (29/04).
According to Rosan, this achievement reflects national economic resilience and the implementation of government strategies in maintaining investment attractiveness and climate amid global dynamics.
"If we look at the trend, it's very good, because in 2025, the investment increase compared to 2024 is 15.9%, which is quite high. We see this from the incoming appetite and ongoing investment realization, and God willing, we can achieve that figure," said Rosan.
Rosan added that global trade tensions, such as the increase in US import tariffs, have not directly impacted investment flows to Indonesia. Investment realization figures reflect capital expenditure for physical projects such as factory construction, infrastructure, and production facilities involving long-term business calculations and risks.
"This achievement is a very good and positive indicator amid increasing geopolitical and geoeconomic tensions. Alhamdulillah, we see investment interest, both from domestic and foreign sources, continuing to increase in Indonesia," explained Rosan.
The manufacturing industry sector dominates investment realization by business sector, with a value of IDR67.3 trillion, followed by:
The investment distribution between Java and outside Java has also become more balanced:
Investment growth outside Java of 17.4% emphasizes the direction of national development equity. Central Sulawesi Province has become one of the growth engines outside Java with a realization of IDR32.7 trillion, placing it in the national top five alongside DKI Jakarta (IDR69.8 trillion) and West Java (IDR68.5 trillion).
Amid external pressures, Foreign Direct Investment (FDI) continues to contribute significantly with IDR230.4 trillion, or 49.5% of total investment realization. Meanwhile, Domestic Direct Investment (DDI) amounts to IDR234.8 trillion or 50.5%.
The five sectors contributing the largest FDI figures are:
Singapore remains the largest source of investment (US$4.6 billion), followed by Hong Kong, China, Malaysia, and Japan.
The natural resource downstream program continues to be a main pillar in driving investment. In Q1 2025, investment realization in the downstream sector reached IDR136.3 trillion or 29.3% of total national investment.
The largest contributions came from:
Entering 2025, the government is targeting investment realization of IDR1,905.6 trillion, up 11.14% from last year's achievement of IDR1,714.2 trillion, to support the national economic growth target of 5.3%.
"With a strong foundation and ongoing structural reforms, Indonesia is optimistic about maintaining investment growth momentum while strengthening the national economic foundation amid global challenges," concluded Rosan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menghadiri Indonesia-Korea Business Roundtable yang diselenggarakan oleh The Federation of Korean Industries (FKI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Senin (28/4/2025) di Jakarta. Forum ini menghadirkan lebih dari 20 pimpinan perusahaan terkemuka asal Korea Selatan sebagai ajang dialog untuk memperkuat kerja sama investasi antara kedua negara.
Dalam sambutannya, Wamen Investasi dan Hilirisasi menyampaikan apresiasi terhadap Korea Selatan atas kepercayaan dan komitmen mereka pada peluang dan iklim investasi di Indonesia. Beliau menjelaskan capaian realisasi investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan.
"Di tengah tantangan ekonomi global, Indonesia tetap resilience mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, semua komponen ekonomi tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga dan investasi berkontribusi masing-masing sebesar 54% dan 29% terhadap PDB Indonesia, diikuti oleh konsumsi pemerintah dengan angka 8% dan net ekspor dengan angka 2%," ungkap Todotua.
Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Korea Selatan tercatat telah mengucurkan investasi ke Indonesia setidaknya sebesar USD11,3 miliar dan menjadi negara sumber investasi asing terbesar ke-7 di Indonesia. Kontribusi investasi Korea Selatan terutama di sektor:
Todotua menekankan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang probisnis, termasuk melakukan revisi regulasi.
"Ada tiga hal yang menjadi target utama kami untuk mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu:
Hal ini kami lakukan untuk lebih memberikan kepastian pada para pelaku usaha," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara APINDO dengan FKI untuk mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Korea Selatan.
Sebagai penutup, Wamen Investasi dan Hilirisasi mengajak para pengusaha Korea Selatan untuk meningkatkan investasi berkualitas di Indonesia, dengan fokus pada:
Investasi berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat luas di berbagai sektor strategis di Indonesia.