Selasa, 11 Maret 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang melaksanakan Rapat Evaluasi Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Sintang. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, serta dihadiri oleh OPD Teknis terkait penerbitan PKKPR dan Pejabat Fungsional di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang. Tujuan Rapat Evaluasi: ✅ Meninjau proses penerbitan PKKPR untuk memastikan kelancaran administrasi dan layanan. ✅ Mengidentifikasi kendala serta tantangan yang dihadapi dalam penerbitan PKKPR di Kabupaten Sintang. ✅ Menentukan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerbitan PKKPR ke…

Seperti pada tahun sebelumnya, #Invesmin ingin mengingatkan kepada setiap perusahaan penanaman modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025.Penyampaian LKPM dapat dilakukan melalui https://oss.go.id mulai 17 Maret s.d 17 April 2025 mendatang.Yuk, segera sampaikan LKPM usahamu

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta pada Rabu (6/3). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara kedua kementerian dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung investasi, khususnya dalam sektor industri hilirisasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil agar dapat memenuhi tuntutan industri modern yang semakin berkembang. Ia menjelaskan bahwa realisasi investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut proyeksi BKPM, dalam…

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang resmi menerbitkan Surat Edaran terbaru mengenai Penerbitan Perizinan Sektor Kesehatan, yang terdapat pada slide 1. Perubahan Surat Edaran SebelumnyaSurat Edaran ini menggantikan dan mengubah ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran sebelumnya, sebagaimana tercantum pada slide 2 dan 3. ✅ Menyesuaikan regulasi dengan sistem pelayanan terkini.✅ Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penerbitan perizinan sektor kesehatan.✅ Memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam pengurusan izin praktik. Kami mengimbau seluruh pihak terkait untuk memahami dan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru guna memastikan kelancaran proses perizinan di Kabupaten Sintang.  

Pada Rabu, 5 Maret 2025, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, S.Pd, MM, mengikuti kegiatan peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan berlangsung di Ruang Mini Command Center, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Peserta Kegiatan: ? Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala? Inspektur Kabupaten Sintang? Para Kepala OPD yang menjadi Ketua Pokja MCP Tahun 2025 Tujuan Peluncuran Indikator IPKD MCP 2025: ✅ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam pencegahan korupsi.✅ Memperkuat sinergi antar OPD dalam penerapan strategi…

Pada Senin, 3 Maret 2025, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, dan Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang guna melihat langsung penyelenggaraan layanan publik yang terintegrasi. Dalam kunjungannya, Bupati Sintang menegaskan bahwa MPP Bumi Senentang hadir sebagai pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan dengan lebih cepat dan efisien. Bupati juga mengapresiasi kinerja penyelenggara MPP yang telah memberikan pelayanan dengan baik serta menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan agar semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Arahan Bupati Sintang untuk Pengembangan MPP Bumi…

Pada 26 Februari 2025, Wakil Bupati Sintang, Bapak Florensius Ronny, melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi penyelenggaraan layanan publik serta memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP dan MPP, serta memberikan beberapa arahan strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokus Arahan Wakil Bupati Sintang: ✅ Peningkatan efisiensi dan transparansi layanan perizinan guna mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.✅ Penguatan infrastruktur dan sistem digitalisasi agar pelayanan semakin…

Pada Senin, 24 Februari 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan monitoring terkait pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Penata Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sintang. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si. Tujuan Kunjungan Monitoring ? Evaluasi pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Penata Perizinan di Kabupaten Sintang? Melihat implementasi regulasi terbaru terkait jabatan fungsional di sektor perizinan? Mendorong peningkatan efektivitas dan profesionalisme dalam pelayanan perizinan daerah Dengan adanya monitoring ini, diharapkan pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Penata Perizinan dapat berjalan sesuai standar regulasi dan meningkatkan kualitas layanan perizinan di Kabupaten…