Pemerintah serius mengupayakan target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mendorong implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Selanjutnya, acara ini melibatkan Pemda, pengelola kawasan industri, DPMPTSP, dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Tujuannya jelas, yakni menciptakan iklim investasi yang kondusif dan efisien.
Target Ambisius: Investasi Rp13.000 Triliun untuk Pertumbuhan 8%
Wamen Todotua menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target tersebut. Menurut beliau, Indonesia memerlukan konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan.
"Kenapa angka ini signifikan? Karena realisasi investasi memberikan kontribusi sekitar 26-30% dari pertumbuhan ekonomi,” tegas Wamen Todotua. Oleh karena itu, percepatan investasi menjadi agenda krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% tersebut.
KLIK sebagai Solusi Atasi Izin Konstruksi dan Okupansi Rendah
Todotua menjelaskan salah satu kendala utama yang sering menghambat investasi, yaitu lamanya proses perizinan dasar pada tahap konstruksi. Maka dari itu, pemerintah menghadirkan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) sebagai solusi Quick Wins.
Program ini didorong untuk mengatasi tantangan di 152 kawasan industri yang tersebar di Indonesia. Sayangnya, sebagian kawasan industri ini masih menghadapi tantangan berupa tingkat okupansi yang rendah. “Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri agar mampu menjadi pusat pertumbuhan investasi,” jelasnya.
Peran Sinergi Pusat, Daerah, dan Pengelola Kawasan
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Dedi Latip, menambahkan pandangannya. Beliau berharap KLIK menjadi katalis untuk mempercepat realisasi investasi di daerah. Menurut Dedi, KLIK bukan hanya mempercepat izin konstruksi, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pusat, daerah, dan pengelola kawasan. "Pemerintah daerah diharapkan aktif mendukung implementasi KLIK, sementara pengelola kawasan perlu memastikan kesiapan infrastruktur," ujar Dedi.
Apresiasi Pelaku Usaha Terhadap Program KLIK
Inisiatif pemerintah ini mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Tony Sukadil dari Kertajati Industrial Estate Majalengka (KIEM) menyampaikan apresiasinya. Baginya, kawasan industri adalah pilar utama pertumbuhan ekonomi.
"Konsep KLIK merupakan terobosan yang sangat baik dalam mendukung kemudahan berusaha," ungkap Tony. Lebih lanjut, ia berharap pengelola kawasan industri dapat lebih aktif berpartisivasi mendatangkan tenant. Tentunya, hal ini memerlukan dukungan penuh pemerintah dalam aspek regulasi, perizinan, dan pertanahan.
Mekanisme Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi via OSS
Lalu, bagaimana mekanisme Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) ini bekerja? Berdasarkan Pasal 209 Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, fasilitas ini diberikan kepada pelaku usaha risiko tinggi dan menengah tinggi di kawasan industri yang telah ditetapkan.
Melalui sistem Online Single Submission (OSS), mereka bisa mendapat NIB dan legalitas awal (seperti Sertifikat Standar atau Izin) yang memungkinkan mereka langsung memulai persiapan dan konstruksi.
Kewajiban Pemenuhan Syarat Sebelum Operasional
Meskipun konstruksi bisa dimulai, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban. Selama proses konstruksi berlangsung, mereka harus secara paralel melengkapi pemenuhan semua persyaratan dasar. Sebab, sebelum memasuki tahap operasional dan/atau komersial, pelaku usaha wajib menindaklanjuti dengan pemenuhan seluruh standar dan izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.