Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memberikan apresiasi atas rilis Laporan Business Ready (B-Ready) 2024 oleh Bank Dunia. Laporan ini dinilai sebagai tolok ukur kritis untuk mengevaluasi upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. “Laporan ini memberikan umpan balik konstruktif guna mempercepat reformasi iklim investasi dan meningkatkan efisiensi bisnis di Indonesia,” ujar Rosan dalam pembukaan forum bertajuk “New Insight on the Business Environment in Indonesia: Exploring the World Bank's Business Ready Report” yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, Sabtu (10/2).

Sorotan Utama: Perbaikan Regulasi dan Efisiensi Bisnis

Sebagai mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Menteri Rosan menekankan tiga pilar utama untuk menarik investasi: efisiensi prosedural, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. “Kami telah menyusun langkah sistematis untuk memperbaiki iklim investasi, termasuk sinergi dengan kementerian/lembaga terkait guna mempermudah proses business entry. Upaya ini akan terus melibatkan masukan dari pelaku usaha, akademisi, dan mitra internasional demi menciptakan kepastian hukum bagi investor,” jelasnya.

Hasil Laporan B-Ready 2024: Peringkat Indonesia di ASEAN

Laporan B-Ready 2024 menganalisis iklim bisnis global melalui tiga indikator: Kerangka Regulasi (Regulatory Framework), Layanan Publik (Public Services), dan Efisiensi Operasional (Operational Efficiency). Indonesia meraih skor 64 (Regulatory Framework), 63 (Public Services), dan 61 (Operational Efficiency), menempatkannya di peringkat ketiga ASEAN, di bawah Singapura dan Vietnam. Meski mencatat kemajuan dalam reformasi perizinan dan transparansi, laporan ini mengidentifikasi tantangan utama di sektor layanan publik, termasuk lamanya proses masuk investor asing ke Indonesia (65 hari) dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam (7-10 hari).

Rekomendasi Bank Dunia: Digitalisasi hingga Keterlibatan Stakeholder

Noorman Loayza, Direktur Global Indicators Group Bank Dunia, menyampaikan tiga rekomendasi strategis:

1. Akselerasi digitalisasi layanan publik untuk mempercepat proses bisnis.

2. Penyederhanaan regulasi yang ramah bagi bisnis baru dan eksisting.

3. Kolaborasi intensif dengan komunitas bisnis, asosiasi pekerja, dan pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi reformasi kebijakan.

B-Ready 2024: Metodologi dan Cakupan Global

Sebagai penerus laporan Ease of Doing Business (EoDB), B-Ready 2024 mengadopsi pendekatan lebih komprehensif dengan mengevaluasi 50 negara melalui 1.200 indikator. Laporan ini menjadi referensi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Komitmen Pemerintah: Investasi sebagai Penggerak Ekonomi

Menteri Rosan menegaskan, investasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kami terus berkomitmen memperbaiki ekosistem investasi, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga peningkatan kualitas SDM. Dengan sinergi multipihak, target pertumbuhan 8% pada 2029 semakin realistis,” tegasnya.

Sumber : bkpm.go.id

ditulis ulang oleh : dpmptsp kab. sintang

Pada Senin, 10 Februari 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang bersama Bidang Pengawasan III Inspektorat Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK tahun 2025.

Diharapkan, melalui pertemuan ini, Kabupaten Sintang dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 3–7 Februari 2025, Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang mengikuti Diklat Dasar Penata Perizinan Angkatan I yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Sugeng Hariyono, CACP. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari Penata Perizinan dari berbagai DPMPTSP Kabupaten/Kota serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Pada Senin, 10 Februari 2025, Tim IT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi di Ruang Pendampingan DPMPTSP. Rapat ini dipimpin oleh Koordinator Tim IT, Yulianus Heriansen, SE, M.Si.

Fokus utama rapat ini adalah:
✅ Rencana kerja Tim IT DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk meningkatkan efektivitas layanan digital.
✅ Pembagian tugas strategis guna memperkuat kinerja tim secara optimal.
✅ Kolaborasi dan komitmen bersama dalam menyajikan informasi yang akurat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sintang.

Melalui rapat ini, Tim IT DPMPTSP berupaya menghadirkan sistem layanan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi guna mendukung digitalisasi perizinan dan investasi di Kabupaten Sintang.

Pada Jumat, 7 Februari 2025, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si memimpin rapat koordinasi Tim IT DPMPTSP yang berlangsung di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Rapat ini berfokus pada rencana kerja dan strategi Tim IT DPMPTSP untuk tahun 2025. Dalam arahannya, Kepala DPMPTSP menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh anggota tim dalam meningkatkan kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

Rapat ini dihadiri oleh:
✅ Jafung Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
✅ Jafung Penata Perizinan Ahli Muda
✅ Jafung Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
✅ Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda
✅ Jafung Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
✅ Beberapa TKD DPMPTSP Kabupaten Sintang

Diharapkan melalui rapat ini, Tim IT DPMPTSP dapat menjalankan strategi yang lebih optimal dalam mendukung digitalisasi layanan perizinan dan investasi di Kabupaten Sintang.

Pada Senin, 3 Februari 2025, telah diselenggarakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Sektor Kesehatan yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, serta dihadiri oleh perangkat daerah teknis dan perwakilan asosiasi profesi kesehatan.

Tujuan Rapat Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk:
✅ Menilai efektivitas layanan digital MPP di sektor kesehatan.
✅ Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam implementasi layanan digital.
✅ Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
✅ Merumuskan langkah strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis digital.

Melalui evaluasi ini, diharapkan layanan MPP Digital sektor kesehatan semakin optimal dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

Sintang - Dalam dunia bisnis, legalitas usaha menjadi fondasi utama untuk berkembang secara profesional. Salah satu dokumen penting untuk pelaku usaha adalah Sertifikat Standar OSS RBA. Dengan adanya sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), proses pengurusan perizinan usaha kini semakin mudah, terutama untuk usaha dengan kategori risiko menengah.

Artikel ini akan mengulas pengertian, manfaat, contoh format, hingga langkah praktis untuk mengurus Sertifikat Standar OSS RBA agar pelaku usaha dapat memastikan legalitas dan kepatuhan bisnisnya terhadap regulasi yang berlaku.

Apa Itu Sertifikat Standar OSS RBA?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Sertifikat Standar adalah bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Sertifikat ini menjadi dokumen wajib untuk pelaku usaha kategori risiko menengah rendah dan menengah tinggi, memastikan usaha mereka memenuhi standar teknis dan operasional sesuai jenis kegiatannya.

Kategori Risiko dalam Sistem OSS RBA:

1. Risiko Rendah: Memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja.
2. Risiko Menengah Rendah: Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.
3. Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi: Memerlukan NIB, Sertifikat Standar, serta izin tambahan.

Contoh: Usaha restoran (KBLI 56101) wajib memiliki Sertifikat Standar yang mencakup standar keamanan makanan, kebersihan, dan fasilitas pelanggan.

Langkah Mudah Mengurus Sertifikat Standar OSS RBA

1. Registrasi Akun OSS

   • Buka laman oss.go.id.
   • Buat akun baru menggunakan NIK (untuk usaha perseorangan) atau data badan hukum (untuk PT, CV, atau firma).
   • Login ke akun setelah berhasil registrasi.

2. Lengkapi Profil Usaha

   • Isi data usaha seperti:
     • Nama dan alamat usaha.
     • Jenis kegiatan berdasarkan KBLI.
     • Modal dan informasi kontak usaha.

3. Ajukan NIB

   • Sistem OSS secara otomatis akan menghasilkan NIB setelah profil usaha diisi lengkap.

4. Ajukan Sertifikat Standar

   • Masuk ke menu “Perizinan Berusaha”.
   • Pilih kategori usaha sesuai tingkat risiko.
   • Unggah dokumen pendukung, seperti studi kelayakan atau sertifikat teknis (jika diperlukan).

5. Verifikasi Data

   • Sistem OSS akan memverifikasi data Anda. Untuk usaha tertentu, proses ini mungkin melibatkan kementerian atau lembaga terkait.

6. Unduh Sertifikat Standar

   • Setelah disetujui, Sertifikat Standar dapat diunduh dari dashboard akun OSS Anda.

Tips Mengurus Sertifikat Standar Tanpa Ribet

1. Pastikan Kelengkapan Dokumen: Siapkan dokumen yang diminta sebelum mengajukan permohonan, seperti laporan inspeksi atau dokumen teknis.
2. Pilih KBLI yang Tepat: Gunakan klasifikasi yang sesuai dengan jenis usaha Anda untuk menghindari kesalahan data.
3. Pelajari Standar Teknis: Tiap sektor usaha memiliki standar yang berbeda, seperti keamanan pangan untuk bisnis makanan.
4. Gunakan Jasa Konsultan: Jika mengalami kesulitan, Anda dapat memanfaatkan layanan konsultan untuk membantu proses perizinan.

Keuntungan Memiliki Sertifikat Standar OSS RBA

1. Kepastian Legalitas: Usaha Anda diakui secara hukum oleh pemerintah.
2. Kemudahan Operasional: Memenuhi standar teknis membantu kelancaran bisnis sehari-hari.
3. Akses Pendanaan: Sertifikat ini dapat menjadi dokumen pendukung saat mengajukan pinjaman atau investasi.
4. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan: Legalitas usaha memberikan citra positif di mata pelanggan dan mitra bisnis.

Contoh Format Sertifikat Standar OSS RBA

Sertifikat Standar OSS RBA mencakup:

• Nama Pelaku Usaha: Nama pemilik atau badan usaha.
• NIB: Nomor identitas usaha.
• Jenis Kegiatan Usaha: Berdasarkan KBLI.
• Alamat Usaha: Lokasi tempat usaha beroperasi.
• Nomor Sertifikat: Nomor unik dari sistem OSS.
• Tanggal Diterbitkan: Informasi waktu penerbitan.

Kesimpulan

Mengurus Sertifikat Standar OSS RBA kini lebih mudah berkat sistem digital berbasis risiko. Dengan langkah-langkah yang jelas dan persiapan dokumen yang matang, pelaku usaha dapat memastikan legalitas bisnisnya tanpa proses yang rumit. Sertifikat ini tidak hanya melindungi usaha Anda secara hukum, tetapi juga membuka peluang investasi dan kerja sama dengan mitra strategis.

Segera manfaatkan kemudahan ini untuk mempercepat pengembangan bisnis Anda dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Davos, 21 Januari 2025 – Paviliun Indonesia 2025 resmi dibuka dalam rangkaian Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, serta Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

Dengan mengusung tema “Leading the Way: A Pathway to The Vision of Golden Indonesia 2045”, Paviliun Indonesia menjadi platform strategis untuk menampilkan potensi investasi dan peluang kolaborasi dengan para pemimpin dunia, investor global, dan pemangku kepentingan internasional.

Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Dalam sambutannya, Menteri Rosan menekankan pentingnya Paviliun Indonesia sebagai ajang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

“Kami sangat senang karena di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, Indonesia semakin kuat dan terbuka dalam kolaborasi global. Paviliun Indonesia ini adalah wujud komitmen kami untuk lebih aktif dalam kerja sama multilateral dan bilateral demi mewujudkan Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat,” ujar Rosan.

Paviliun ini juga mendukung visi besar Asta Cita, yang menjadi peta jalan pembangunan Indonesia menuju ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Berbagai sektor strategis menjadi sorotan utama, antara lain:

• Hilirisasi Industri
• Energi Baru Terbarukan
• Pertanian dan Industri Makanan
• Farmasi dan Alat Kesehatan
• Ekonomi Digital
• Ekosistem Semikonduktor
• Ibu Kota Nusantara (IKN)
• Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor

Kolaborasi Global untuk Keberlanjutan

Wakil Menteri PPN, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan pentingnya keberlanjutan dan sinergi global dalam mencapai tujuan jangka panjang Indonesia.

“Melalui Paviliun Indonesia, kami menunjukkan komitmen menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas global adalah kunci utama menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Febrian.

Pesona Indonesia di Davos

Selain mempromosikan potensi investasi, Paviliun Indonesia juga menampilkan keunikan budaya Tanah Air. Para pengunjung dapat menikmati sajian khas seperti kopi Indonesia dan rendang, serta menyaksikan pameran produk outdoor sport yang menggambarkan kolaborasi budaya Indonesia-Swiss.

Harapan dan Tujuan Strategis

Dengan keberadaan Paviliun Indonesia, pemerintah berharap dapat memperluas jaringan kerja sama strategis yang saling menguntungkan. Sesi-sesi diskusi interaktif yang berlangsung selama dua hari ke depan akan membahas isu-isu utama seperti transisi energi, ekonomi digital, dan pengembangan industri hijau.

“Kami percaya bahwa Paviliun ini dapat menciptakan sinergi global yang mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” tegas Rosan.

Kesimpulan

Keikutsertaan Indonesia dalam WEF 2025 mencerminkan komitmen untuk terus memainkan peran aktif dalam diskusi global. Dengan tema dan visi yang jelas, Paviliun Indonesia di Davos diharapkan menjadi katalisator dalam memperkuat hubungan internasional sekaligus membuka peluang investasi strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Davos, 20 Januari 2025 – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali menunjukkan perannya di kancah internasional dengan menghadirkan Paviliun Indonesia dalam ajang tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Acara yang berlangsung dari 20 hingga 24 Januari 2025 ini mengusung tema besar “Bridging Sustainability and Prosperity: Indonesia's New Leadership in Global Inclusive Growth” atau “Menjembatani Keberlanjutan dan Kesejahteraan: Kepemimpinan Baru Indonesia dalam Pertumbuhan Inklusif Global.”

Kehadiran Paviliun Indonesia menjadi platform penting untuk memperkenalkan visi Indonesia dalam mendorong investasi berkelanjutan, transisi energi, dan pengembangan teknologi cerdas di berbagai sektor.

Peran Menteri Rosan di Forum Global

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam dua sesi diskusi panel:

1. "Industrial Clusters as Energy Pioneers" pada 22 Januari 2025, yang membahas peran klaster industri dalam mempercepat inovasi energi bersih.
2. "Country Strategy Dialogue on Indonesia" pada 23 Januari 2025, yang akan memaparkan strategi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif pada tahun 2025.

Pada sesi pertama, Menteri Rosan akan berbagi pandangan dengan tokoh global seperti Menteri Transisi Ekologis Spanyol Sara Aagesen Muñoz dan CEO Frontera Energy Orlando Cabrales Segovia. Diskusi ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam transisi energi terbarukan dan teknologi hijau.

Sementara itu, sesi kedua akan membahas langkah strategis Indonesia dalam mengembangkan hilirisasi investasi, digitalisasi ekonomi, dan ketahanan pangan.

Optimalisasi Pertemuan dengan Investor Global

Selain menjadi pembicara, Menteri Rosan juga memanfaatkan momen WEF untuk melakukan pertemuan dengan investor global serta pejabat setingkat menteri dari berbagai negara. Tujuan utama pertemuan ini adalah mempromosikan peluang investasi di sektor prioritas Indonesia seperti energi terbarukan, kawasan industri hijau, dan pengembangan teknologi.

“Forum WEF ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi investasi di Indonesia kepada dunia. Kami ingin menarik investor yang memiliki visi sejalan dengan Indonesia, yaitu memajukan investasi berkelanjutan,” ujar Rosan.

Keistimewaan Paviliun Indonesia di WEF 2025

Paviliun Indonesia akan menyelenggarakan berbagai sesi diskusi dan pameran interaktif selama empat hari. Tema-tema yang diangkat mencakup visi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada keberlanjutan, ekonomi inklusif, dan kepemimpinan global.

Seluruh sesi di Paviliun Indonesia akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, memungkinkan audiens global untuk turut menyaksikan diskusi-diskusi penting yang diadakan.

World Economic Forum: Kolaborasi untuk Era Cerdas

WEF 2025 mengusung tema besar “Collaboration for the Intelligent Age” yang menyoroti peran teknologi dalam membentuk masa depan global. Para pemimpin dunia akan berdiskusi mengenai isu-isu utama seperti:

• Membangun kembali kepercayaan global.
• Menata ulang pertumbuhan ekonomi.
• Berinvestasi pada pengembangan manusia.
• Menjaga kelestarian planet.
• Meningkatkan industri berbasis teknologi cerdas.

Kesimpulan

Keikutsertaan Indonesia dalam WEF 2025 menunjukkan komitmen negara dalam menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang untuk memperkuat investasi berkelanjutan. Dengan tema yang relevan dan kehadiran Paviliun Indonesia, WEF 2025 menjadi panggung penting untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai mitra investasi strategis di era cerdas.

Banten, 13 Januari 2025 – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, untuk memantau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, dan Juru Bicara Kepresidenan Adita Irawati.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Program ini dirancang tidak hanya untuk mencegah stunting dan malnutrisi, tetapi juga untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Gizi Sebagai Fondasi Sumber Daya Manusia

Dalam kunjungan tersebut, Todotua Pasaribu menekankan pentingnya kecukupan gizi sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Adik-adik pelajar sangat bahagia dengan program ini, dan kami berharap sesuai dengan tujuan pemerintah, program ini menjadi fondasi ketahanan gizi yang kokoh bagi generasi penerus bangsa,” ujar Todotua.

Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini akan diperluas secara bertahap untuk mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak kelompok masyarakat.

Dukungan untuk UMKM Lokal

Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga dirancang untuk memberdayakan UMKM lokal. Dalam pelaksanaannya, penyediaan makanan bergizi dilakukan melalui dapur-dapur masyarakat sekitar lokasi program.

“Program ini membantu sektor UMKM dengan melibatkan dapur masyarakat di sekitar sekolah atau tempat pelaksanaan lainnya. Ini adalah program yang besar dan memiliki sasaran yang jelas: mendukung UMKM, masyarakat, karakter fundamental, dan ketahanan gizi secara bersamaan,” jelas Todotua.

Menu Nutrisi Seimbang untuk Cegah Stunting

Adita Irawati, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, menjelaskan bahwa program ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Menurutnya, menu makanan pada program MBG akan terus diperbaiki berdasarkan kebutuhan gizi dan masukan dari masyarakat.

“Referensi kami adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG). Jadi, nutrisi seimbang dengan komposisi yang sesuai menjadi prioritas utama dalam menyusun menu,” ujar Adita.

Pelaksanaan Program di Berbagai Daerah

Di Tangerang Selatan, program MBG telah dilaksanakan di tujuh titik sejak 6 Januari 2025. Setiap daerah memiliki pendekatan berbeda sesuai dengan kondisi lokalnya. Selain di sekolah dan posyandu, beberapa daerah juga menerapkan metode jemput bola, dengan mendatangi rumah ibu hamil dan ibu menyusui berdasarkan data puskesmas setempat.

Dengan keberlanjutan dan peningkatan yang direncanakan, program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi.