Jl. Pattimura No. 1
Gedung MPP Bumi Sentang Lantai 2
Kabupaten Sintang 7861108.00 - 15.00
Senin-Jumat
A big fan of open source and Ubuntu. Founder at joomlabuff
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan pentingnya proses pembelajaran berkelanjutan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses, tetapi juga oleh hasil (outcome) yang memberikan dampak nyata.
Pesan ini ia sampaikan dalam pembukaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan II dan III Tahun 2025 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di kantor BKPM pagi ini (4/8). Acara ini bertujuan membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, solutif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Mereka juga diharapkan siap menjadi bagian dari transformasi birokrasi dan pelayanan publik.
“Proses yang benar itu penting, tapi outcome-nya itu juga penting. Karena outcome dari hasil proses itu akan berdampak besar. Bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi juga berdampak besar kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kita harus menjadi solusi, kerja yang cepat, tepat, dan adaptif,” ujar Menteri Rosan.
Rosan juga mengingatkan para CPNS bahwa proses belajar tidak pernah berhenti. Ia mendorong budaya membaca dan adaptasi terhadap teknologi sebagai bekal penting di era yang terus berubah.
”Tuntutan ke depan, termasuk target investasi, akan semakin meningkat. Tantangan yang makin besar membuat tanggung jawab yang diemban juga makin besar, jadi kalian harus mempersiapkan diri. Nah, dengan melakukan pelatihan dan pendidikan terus-menerus ini, kalian akan siap menghadapi tantangan ke depannya,” imbuhnya.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengapresiasi komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pelaksanaan Latsar. Ia mendorong para CPNS untuk menjadikan pelatihan ini sebagai momen transformasi menuju ASN yang tangguh dan berdaya saing.
“Adik-adik CPNS ini ibarat Jabang Tetuka, anaknya Dewi Arimbi dan juga Bima. Meskipun terlahir sebagai seorang jabang bayi, Tetuka ini memiliki kesaktian. Hanya saja, potensi itu tidak cukup. Adik-adik harus memastikan diri untuk bisa melakukan transformasi. Sebagaimana Jabang Tetuka melakukan transformasi dengan belajar di kawah Candradimuka, kami sangat mengharapkan adik-adik semuanya menjadikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini sebagai kawah Candradimuka. Inilah tempat belajar yang sesungguhnya,” ujar Deputi Tri Widodo.
Pelaksanaan Latsar CPNS merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ini juga merupakan implementasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 2 Tahun 2025. Peraturan ini tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Penanaman Modal. Pelatihan ini menggunakan metode blended learning dengan empat tahapan pembelajaran: self learning, distance learning, aktualisasi, dan klasikal. Penjaminan mutu berasal dari LAN RI.
Jumlah peserta Latsar CPNS 2025 sebanyak 109 orang. Mereka terdiri dari 93 orang CPNS Golongan III dan 16 orang CPNS Golongan II. Mereka akan mengikuti pelatihan selama kurang lebih tiga setengah bulan, mulai 4 Agustus hingga 28 November 2025.
Sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Workshop Perspektif Disabilitas dan Layanan Ramah Disabilitas pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan bekerja sama dengan Aliansi Disabilitas Nusantara. GAUN (Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional) juga hadir sebagai fasilitator.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam memberikan layanan publik yang profesional, inklusif, dan ramah disabilitas. Ini seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai regulasi turunannya.
Workshop ini dibuka secara resmi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani. Ia menyatakan, BKPM menjalankan amanat ini dengan memberikan pelayanan publik yang ramah dan akses sebesar-besarnya bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kementerian membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini termasuk di bidang investasi dan hilirisasi. Untuk itu, BKPM memiliki Staf Khusus Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas untuk memastikan amanat tersebut terlaksana.
“Kita menyediakan pendampingan, penerjemahan, dan asistensi di seluruh tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Kita membangun prasarana sistem informasi baik elektronik maupun non-elektronik yang mudah diakses. Yang terpenting, kita memastikan SDM (Sumber Daya Manusia) kita terlatih dan memiliki empati untuk memberikan layanan yang responsif,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyoroti langkah konkret yang telah BKPM lakukan. Ini mulai dari membuka formasi khusus bagi pegawai disabilitas, membangun sarana dan prasarana ramah disabilitas, hingga melakukan pembinaan teknis kepada pegawai agar mampu memberikan layanan yang inklusif.
Di akhir sambutannya, Rosan mengajak seluruh jajaran kementerian untuk bekerja sama menjadikan inklusifitas sebagai bagian dari budaya institusi. "Ini adalah langkah pertama dan harapannya bisa terus disempurnakan. Karena kembali lagi, disabilitas harus mempunyai hak yang sama. Pengusaha sebagai tonggak penggerak investasi dan ekonomi, adanya keterlibatan teman-teman disabilitas sendiri (menjadi pengusaha), akan membuat kita menjadi lebih baik,” tutur Rosan.
Salah satu fasilitator dari GAUN, David Eka Suryadinata, menyatakan apresiasi atas diselenggarakannya Workshop ini. David menyampaikan, banyak disabilitas yang mulai berusaha dan membutuhkan layanan perizinan, salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Harapannya agar layanan ramah disabilitas di BKPM dapat mendorong lebih banyak disabilitas yang memiliki usaha dan produktif.
“Saya melihat di kantor ini sudah ada layanan khusus. Dengan dilaksanakannya workshop, diharapkan pelayanan kepada penyandang disabilitas akan meningkat. Harapan saya ke depannya kementerian ini bisa berkolaborasi dengan kementerian lain untuk memberikan pelatihan kepada pengusaha disabilitas, agar teman-teman pengusaha selain bisa mendapatkan NIB juga bisa mendapatkan pendampingan berusaha supaya mereka bisa lebih produktif lagi,” ujar David.
Workshop ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan BKPM yang memberikan layanan publik. Melalui pendekatan pembelajaran tatap muka yang terdiri atas sesi teori dan praktik, peserta dibekali dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pelayanan yang menghargai keberagaman serta kebutuhan aksesibilitas bagi semua pelaku usaha.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama US-ASEAN Business Council (USABC) dan American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) pada Rabu (30/07). Acara berlangsung di Jakarta. MoU ini menjadi tonggak baru kerja sama teknis dalam fasilitasi investasi AS di Indonesia. Ini akan menjadi forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, promosi peluang investasi, serta penanganan hambatan regulasi dan akses pasar.
Dalam sambutannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyampaikan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra penting bagi Indonesia. Baik dalam perdagangan maupun investasi. Pada tahun 2024, total nilai perdagangan antarkedua negara mencapai $38,6 miliar. Angka ini tumbuh 11,5% dibanding tahun sebelumnya. Di sisi investasi, AS berada di peringkat 5 teratas sumber investasi asing yang masuk ke Indonesia dengan nilai mencapai $3,70 miliar. Ini naik 12,8% dari tahun 2023. Dalam rilis realisasi investasi semester I 2025, tercatat Amerika Serikat juga bertengger di peringkat ke-6 dengan nilai investasi sebesar $1,56 miliar.
“Kolaborasi antara perusahaan-perusahaan AS dan Indonesia akan memainkan peran penting untuk kedua negara. Kami percaya masih banyak potensi yang bisa digali bersama. Saat ini, kami tidak hanya mendorong investasi masuk ke Indonesia, tetapi juga memulai babak baru dengan kapasitas untuk berinvestasi keluar melalui Danantara,” ujar Rosan.
Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa kementerian secara aktif mendorong reformasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemerintah saat ini tengah meninjau hambatan non-tarif, isu tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan sistem kuota. Mereka juga telah membentuk Satgas Deregulasi Investasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
“Kami bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Karena itu, kami ingin Indonesia dipilih sebagai mitra yang paling strategis di kawasan. Masukan dari pelaku usaha AS sangat kami perlukan untuk memperbaiki iklim usaha, memperkuat kepastian, serta memastikan investasi jangka panjang bisa tumbuh dan menghasilkan imbal hasil yang sehat,” tambahnya.
USABC Senior Vice President and Regional Managing Director, Ambassador Ted Osius, menyambut MoU ini sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–AS. “Kerja sama ini diluncurkan pada momen yang sangat penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Kami memandang forum ini sebagai platform konkret untuk mengidentifikasi prioritas kebijakan, menyelesaikan hambatan, dan memperluas peluang investasi berkualitas,” ujarnya.
Senada dengan itu, Donna Priadi, Managing Director AmCham Indonesia, menekankan pentingnya forum ini dalam mendukung investasi jangka panjang. “AmCham Indonesia menyambut baik penandatanganan MoU dengan BKPM. Kami meyakini bahwa investasi AS di Indonesia merupakan kekuatan positif bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan inovasi. Kami siap menjadi mitra utama pemerintah dalam menarik investasi AS ke Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” ujar Donna.
MoU ini mencakup kerja sama dalam pengembangan materi kebijakan, promosi peluang investasi kepada pelaku usaha AS, fasilitasi dialog antara komunitas bisnis AS dengan otoritas Indonesia, serta peningkatan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang investasi.
Upaya ini diharapkan tidak hanya mendorong masuknya investasi baru dari AS, tetapi juga memperkuat keberlanjutan investasi yang telah berjalan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, USABC Senior Vice President and Regional Managing Director Ambassador Ted Osius, serta Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi. Penandatanganan ini disaksikan oleh perwakilan perusahaan anggota USABC dan AmCham, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM dan jajaran pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM lainnya.
Di tengah tantangan geopolitik dan tekanan ekonomi global, realisasi investasi Indonesia tetap menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari laporan realisasi investasi triwulan II dan semester I tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Selasa (29/07).
Dalam laporannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan total realisasi investasi pada triwulan II 2025 mencapai Rp477,7 triliun. Angka ini naik 11,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan tambahan tersebut, total realisasi semester I 2025 telah mencapai Rp942,9 triliun, naik 13,6% dibandingkan semester I 2024. Pencapaian ini setara 49,5% dari target tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun. Menurut Rosan, capaian ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang juga ditopang oleh investasi.
“Begitu aktifnya peran Bapak Presiden berkunjung ke banyak negara, juga menumbuhkan kepercayaan atau confidence dari banyak pihak di luar negeri. Keberadaan Danantara sebagai SWF (Sovereign Wealth Fund/Badan Pengelola Investasi) juga menambah kepercayaan dari para investor untuk berinvestasi di Indonesia karena mereka tahu kita juga bisa berinvestasi bersama mereka, baik di Indonesia maupun di luar negeri,” ujar Rosan.
Pada triwulan II 2025, PMDN menyumbang Rp275,5 triliun atau 57,7% dari total investasi, menunjukkan kepercayaan kuat dari pelaku usaha nasional. Sementara itu, PMA mencatatkan kontribusi sebesar Rp202,2 triliun atau 42,3%. Distribusi geografis juga menunjukkan bahwa wilayah di luar Jawa mencatatkan realisasi lebih tinggi, yaitu Rp240,2 triliun (50,3%), dibanding Jawa sebesar Rp237,5 triliun (49,7%).
“Ini adalah bukti bahwa baik dari dalam maupun luar negeri, para pelaku usaha melihat Indonesia dengan keyakinan yang sama. Karena angka tidak berbohong. Kita bisa lihat terjadi peningkatan sebesar 13,6%, dan ini adalah angka-angka nyata—investasi yang benar-benar sudah mereka tanamkan, bukukan, dan belanjakan di Indonesia. Angka ini mencerminkan realisasi yang konkret, yang dampaknya tidak hanya terasa di sektor perekonomian, tapi juga di berbagai aspek lainnya,” ungkap Rosan.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Pada triwulan II 2025, jumlah tenaga kerja langsung yang terserap mencapai 665.764 orang. Secara kumulatif, investasi yang masuk berhasil menyerap 1.259.868 tenaga kerja Indonesia selama periode Januari-Juni 2025.
Rosan juga mengungkapkan bahwa penciptaan lapangan kerja yang dihasilkan oleh investasi yang masuk memerlukan strategi jangka panjang. Ini menyesuaikan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan karakteristik investasi di tiap daerah. Menurutnya, perencanaan ini penting karena sebagian besar proyek industri memerlukan waktu dua tahun atau lebih untuk membangun fasilitas produksi. Dengan menyiapkan SDM lokal sejak awal, pemerintah tidak hanya mempercepat penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Penyerapan tenaga kerja di setiap daerah memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sesuai dengan investasi yang masuk dan kebutuhannya—yang sudah kita trajectory dari jauh-jauh hari sebelumnya. Human capital ini sudah kita siapkan, bukan dalam waktu enam bulan atau setahun, tapi sejak dua hingga tiga tahun sebelumnya,” ungkap Rosan.
Berdasarkan sektor, realisasi investasi pada triwulan II 2025 didominasi oleh sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya dengan nilai sebesar Rp67,1 triliun (14,1%). Ini diikuti pertambangan sebesar Rp53,6 triliun (11,2%), dan jasa lainnya sebesar Rp44,8 triliun (9,4%). Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi menyumbang Rp44,2 triliun (9,3%), serta perdagangan dan reparasi Rp40 triliun (8,4%).
Sementara itu, berdasarkan lokasi investasi, Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi tertinggi di Indonesia pada periode April-Juni 2025, yakni sebesar Rp72,5 triliun. Ini disusul oleh DKI Jakarta dengan Rp71,1 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp38,6 triliun. Sulawesi Tengah menempati posisi keempat secara nasional dengan realisasi sebesar Rp31,6 triliun. Banten (Rp29,7 triliun), Jawa Tengah (Rp23,7 triliun), dan Kalimantan Timur (Rp23,7 triliun) juga mencatatkan angka investasi yang signifikan.
“Kalau kita lihat, sebetulnya nomor satu dan dua perbedaannya tidak terlalu banyak. Nomor tiga, empat, dan lima juga relatif tidak terlalu jauh dari segi angka. Tapi memang itu yang kita harapkan—agar setiap daerah perbedaannya tidak terlalu mencolok, dan distribusi investasi bisa lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” terang Rosan.
Berdasarkan asal negara PMA, Singapura menempati posisi teratas sebagai negara asal investasi dengan nilai mencapai $4,2 miliar. Diikuti oleh Hong Kong sebesar $2,3 miliar dan Tiongkok sebesar $1,8 miliar. Sementara itu, Amerika Serikat dan Malaysia masing-masing mencatatkan investasi sebesar $0,8 miliar dan $0,7 miliar. Ini menunjukkan minat berkelanjutan dari kawasan Amerika Utara dan ASEAN. Rosan menyebut pemerintah terus berupaya menarik investasi dari berbagai belahan dunia. Terbaru, rencana penandatanganan I-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) direncanakan dapat mendorong masuknya investasi asal Uni Eropa.
“Joint announcement penyelesaian perundingan I-EU CEPA direncanakan September ini, dan mudah-mudahan setahun kemudian sudah mulai berjalan. Kami meyakini, hal ini akan menjadi pemicu peningkatan investasi, perdagangan, pariwisata, hingga people-to-people contact antara Indonesia dan Eropa ke depannya,” ujar Rosan.
Salah satu penopang utama pertumbuhan investasi adalah bidang hilirisasi, yang konsisten menjadi motor penggerak investasi nasional. Sepanjang triwulan II 2025, investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp144,5 triliun, meningkat 36,8% secara tahunan, dan berkontribusi 30,2% dari total investasi nasional. Hilirisasi terutama terjadi pada sektor mineral, perkebunan dan kehutanan. Rosan menyebut bahwa pemerintah terus konsisten melanjutkan hilirisasi dengan mendorong sektor-sektor lain, seperti perikanan dan kelautan.
“Salah satu yang mau kita dorong adalah rumput laut. Karena kita penghasil nomor dua terbesar untuk rumput laut di dunia. Tapi kalau kita bicara tropical seaweed, rumput laut daerah tropis, kita (Indonesia) adalah penghasil terbesar. Ini yang ingin kita dorong, selain juga hilirisasi komoditas garam dan berbagai jenis ikan,” tegas Rosan.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang resmi berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2025. Perjanjian ini berfokus pada pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Ini menandai langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan perizinan bagi masyarakat.
Inovasi KAIN IKAT perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kembali DPMPTSP Kabupaten Sintang laksanakan pada Rabu, 23 Juli 2025 di Kecamatan Ketungau Hilir. Program ini menggabungkan peningkatan kapasitas kader dengan pelayanan langsung kepada pelaku UMK.
KAIN IKAT merupakan singkatan dari "Kader Pelayanan Informasi dan Pendampingan Perizinan di Kecamatan". Inovasi KAIN IKAT adalah terobosan DPMPTSP Sintang. Ini mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang secara geografis jauh dari pusat kabupaten.
Inovasi KAIN IKAT perizinan hadir sebagai solusi untuk tantangan geografis Kabupaten Sintang:
Mengatasi jarak yang jauh ke pusat pelayanan
Menghemat biaya transportasi masyarakat
Mempercepat proses perizinan UMK
Meningkatkan literasi perizinan di daerah
Memberdayakan kader lokal sebagai ujung tombak
Perizinan UMK menjadi prioritas dalam program KAIN IKAT karena:
Jumlah UMK yang dominan di daerah
Kebutuhan perizinan yang relatif sederhana
Potensi ekonomi yang besar jika diformalkan
Dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat
Program KAIN IKAT perizinan UMK di Ketungau Hilir mencakup:
Penyegaran Materi Perizinan
Update regulasi terbaru PP 28/2025
Prosedur perizinan yang disederhanakan
Penggunaan aplikasi digital perizinan
Teknik pendampingan yang efektif
Pelatihan Keterampilan Kader
Komunikasi efektif dengan pelaku usaha
Identifikasi jenis usaha dan perizinan
Penggunaan teknologi dalam pelayanan
Problem solving dalam pendampingan
Sinkronisasi Sistem Pelayanan
Integrasi dengan sistem OSS
Akses ke aplikasi SiCANTIK
Koordinasi dengan DPMPTSP pusat
Reporting dan monitoring kinerja
Inovasi KAIN IKAT memberikan pelayanan langsung berupa:
Konsultasi Gratis:
Identifikasi jenis perizinan yang dibutuhkan
Penjelasan prosedur dan persyaratan
Estimasi waktu dan biaya
Solusi kendala perizinan
Fasilitasi Perizinan:
Bantuan pengisian formulir
Verifikasi kelengkapan dokumen
Proses upload digital
Tracking status perizinan
Edukasi Perizinan:
Pentingnya memiliki izin usaha
Manfaat formalisasi usaha
Akses ke program pemerintah
Peluang pengembangan bisnis
KAIN IKAT perizinan UMK memberikan kemudahan:
Pelayanan di tempat tanpa harus ke kabupaten
Waktu fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat
Biaya hemat karena tidak perlu transportasi jauh
Pendampingan personal dari kader terlatih
Program ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang:
Jenis-jenis perizinan untuk UMK
Prosedur yang harus dilalui
Manfaat memiliki izin resmi
Hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha berizin
Inovasi KAIN IKAT berkontribusi pada:
Formalisasi UMK di tingkat kecamatan
Akses permodalan dari lembaga keuangan
Partisipasi dalam program pemerintah
Peningkatan daya saing produk lokal
Pelaksanaan KAIN IKAT perizinan UMK di Ketungau Hilir menggunakan pendekatan:
Kolaborasi Multi-Stakeholder
Kerja sama dengan Pemerintah Kecamatan
Partisipasi perangkat desa
Dukungan tokoh masyarakat
Keterlibatan pelaku usaha lokal
Adaptasi Kondisi Lokal
Penyesuaian dengan karakteristik wilayah
Pertimbangan mata pencaharian dominan
Respek terhadap budaya setempat
Fleksibilitas waktu dan tempat pelayanan
Keberlanjutan Program
Pelatihan kader yang intensif
Sistem monitoring berkala
Evaluasi dan perbaikan
Replikasi di kecamatan lain
Untuk Pelaku UMK
Kemudahan mengurus perizinan
Penghematan waktu dan biaya
Peningkatan status usaha menjadi formal
Akses ke berbagai program bantuan
Kepercayaan konsumen yang meningkat
Untuk Pemerintah Daerah Program ini menghasilkan:
Peningkatan PAD dari sektor perizinan
Data UMK yang akurat dan terbarui
Pemerataan pembangunan ekonomi
Indeks kemudahan berusaha yang membaik
Untuk Kader Lokal Kader KAIN IKAT memperoleh:
Keterampilan baru dalam pelayanan publik
Penghasilan tambahan dari insentif
Pengakuan sebagai agen perubahan
Jaringan yang luas dengan stakeholder
DPMPTSP Sintang merencanakan perluasan inovasi KAIN IKAT perizinan UMK ke:
Kecamatan terpencil lainnya di Sintang
Desa-desa dengan konsentrasi UMK tinggi
Pasar tradisional sebagai sentra ekonomi
Kawasan wisata untuk perizinan pariwisata
Pengembangan teknologi dalam program KAIN IKAT:
Aplikasi mobile khusus kader
Dashboard monitoring real-time
E-learning platform untuk pelatihan
Digital signature untuk validasi
Rencana kolaborasi dengan:
Lembaga keuangan untuk akses modal
Koperasi untuk pengembangan usaha
Perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan
Swasta untuk CSR dan mentoring
Inovasi KAIN IKAT perizinan UMK merefleksikan komitmen DPMPTSP Sintang untuk:
Pemerataan akses layanan perizinan
Kualitas pelayanan yang konsisten
Inovasi berkelanjutan dalam pelayanan
Kepuasan masyarakat sebagai prioritas
Program KAIN IKAT sejalan dengan visi mewujudkan:
Sintang sebagai daerah kemudahan berusaha
UMK yang terformalkan 100%
Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan
Masyarakat yang sejahtera dan mandiri
Pelaksanaan inovasi KAIN IKAT perizinan UMK di Kecamatan Ketungau Hilir menunjukkan komitmen nyata DPMPTSP Sintang dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Program ini tidak hanya memecahkan masalah jarak geografis, tetapi juga memberdayakan kader lokal dan mendorong formalisasi UMK.
Melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan peningkatan kapasitas, pelayanan langsung, dan pemberdayaan masyarakat, KAIN IKAT menjadi model inovasi pelayanan publik yang dapat daerah lain adaptasi dengan tantangan geografis serupa.
Keberhasilan program ini di Ketungau Hilir akan menjadi fondasi untuk perluasan ke seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Ini mewujudkan visi pelayanan perizinan yang merata, mudah, dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
Tertarik dengan layanan KAIN IKAT? Hubungi kader perizinan di kecamatan Anda atau DPMPTSP Sintang di Jl. Pattimura No. 1, Sintang. Telepon: 0565-2060001.
Peluncuran HUT RI ke-80 logo tema Indonesia maju yang disaksikan Kepala DPMPTSP Sintang menandai komitmen bersama mewujudkan cita-cita bangsa. Melalui pelayanan perizinan yang prima, DPMPTSP Sintang berkontribusi nyata dalam semangat "Bersatu, Berdaulat. Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari komitmen setiap individu dan institusi. DPMPTSP Sintang siap menjadi bagian dari transformasi Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.
HUT RI ke-80 logo tema Indonesia maju resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Rabu, 23 Juli 2025. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si turut menyaksikan momen bersejarah ini secara virtual dari Aula Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang.
Logo HUT RI ke-80 dengan tema besar "Bersatu, Berdaulat. Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" menjadi simbol semangat kolektif bangsa menuju masa depan yang lebih inklusif dan berdaulat. Peluncuran ini menandai dimulainya rangkaian persiapan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun.
Tema HUT RI ke-80 Indonesia maju memiliki filosofi mendalam yang mencerminkan cita-cita bangsa:
?? BERSATU
?? BERDAULAT
?? RAKYAT SEJAHTERA
?? INDONESIA MAJU
Peluncuran logo HUT RI ke-80 di Sintang dihadiri oleh para pejabat tinggi:
Kehadiran Kepala DPMPTSP Sintang Ir. Erwin Simanjuntak menunjukkan komitmen instansi perizinan dalam mendukung momentum nasional ini.
DPMPTSP Kabupaten Sintang mengartikan tema HUT RI ke-80 Indonesia maju dalam konteks pelayanan perizinan:
Bersatu dalam Pelayanan:
Berdaulat dalam Inovasi:
Rakyat Sejahtera melalui Kemudahan:
Indonesia Maju lewat Perizinan Digital:
Peluncuran HUT RI ke-80 logo tema secara virtual menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi. Dari Aula Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, seluruh peserta dapat menyaksikan langsung announcement Presiden RI, membuktikan bahwa teknologi menjadi jembatan persatuan bangsa.
Metode virtual dalam peluncuran logo HUT RI ke-80 memberikan keuntungan:
✅ Efisiensi biaya dan waktu
✅ Partisipasi dari seluruh Indonesia
✅ Dokumentasi yang terekam dengan baik
✅ Aksesibilitas tanpa batas geografis
HUT RI ke-80 menjadi momentum refleksi perjalanan bangsa Indonesia selama 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini, Indonesia terus bertransformasi menuju kejayaan.
Sebagai garda terdepan pelayanan perizinan, DPMPTSP Sintang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tema Indonesia maju:
Peluncuran logo HUT RI ke-80 bukan hanya peringatan masa lalu, tetapi juga proyeksi masa depan. Kepala DPMPTSP Sintang berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai:
Tema HUT RI ke-80 "Bersatu, Berdaulat. Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" hanya dapat terwujud dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. DPMPTSP Sintang mengajak:
Mari bersama-sama wujudkan Indonesia Maju! Manfaatkan layanan perizinan digital DPMPTSP Sintang untuk kemudahan berusaha. Kunjungi kantor kami di Jl. Pattimura No. 1, Sintang atau hubungi 0565-2060001.
Kunjungan DPMPTSP Kabupaten Melawi ke Sintang dalam rangka sharing aplikasi SiCANTIK perizinan terpadu menunjukkan semangat kolaborasi dalam peningkatan pelayanan publik. Digitalisasi perizinan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang transformasi mindset menuju pelayanan yang lebih efisien dan transparan.
Melalui sharing pengalaman ini, kedua daerah dapat saling belajar dan bersinergi menghadapi tantangan era digital dalam pelayanan perizinan. SiCANTIK Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Aplikasi SiCANTIK perizinan terpadu menjadi topik utama dalam kunjungan DPMPTSP Kabupaten Melawi ke DPMPTSP Kabupaten Sintang pada Senin, 21 Juli 2025. Kunjungan ini menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan berbasis digital.
SiCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik) merupakan inovasi digital dalam pelayanan perizinan yang memungkinkan masyarakat mengajukan berbagai jenis izin secara online. Aplikasi SiCANTIK dirancang untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses perizinan.
Kunjungan DPMPTSP Kabupaten Melawi ke Sintang bertujuan untuk:
✅ Berbagi pengalaman pengelolaan aplikasi SiCANTIK
✅ Diskusi teknis implementasi sistem perizinan digital
✅ Sinkronisasi standar pelayanan antar daerah
✅ Kolaborasi pengembangan fitur aplikasi
✅ Benchmarking praktik terbaik perizinan
SiCANTIK Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan menawarkan berbagai keunggulan:
1. Layanan 24/7
2. Proses Digital Terintegrasi
3. Transparansi Penuh
4. Multi-Platform Access
Kunjungan ini memberikan kesempatan DPMPTSP Melawi untuk:
DPMPTSP Sintang memperoleh manfaat berupa:
Keberhasilan SiCANTIK Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan membutuhkan:
Tertarik menggunakan layanan perizinan digital? Kunjungi aplikasi SiCANTIK atau datang langsung ke DPMPTSP Kabupaten Sintang di Jl. Pattimura No. 1, Sintang. Info lebih lanjut: 0565-2060001.
Lomba TAKIN KEREN 2025 Sintang resmi diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025 di Halaman Kantor Camat Sintang. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, S.Pd, MM turut hadir mendukung program inovatif pengendalian inflasi ini.
TAKIN KEREN merupakan singkatan dari "Tanam Rangki Kendalikan Inflasi Antar Pemerintahan dan Kelurahan". Program lomba menanam cabai TAKIN KEREN ini menjadi inovasi terbaru Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sintang dalam upaya menekan tingkat inflasi di daerah.
Acara launching lomba TAKIN KEREN 2025 dipimpin langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan komitmen penuh terhadap program ini:
Kehadiran Sekretaris DPMPTSP Sintang Ernawati dalam lomba TAKIN KEREN 2025 menunjukkan dukungan penuh instansi perizinan terhadap program ketahanan pangan. DPMPTSP berkomitmen memfasilitasi perizinan usaha pertanian dan UMKM yang terkait dengan budidaya cabai.
Lomba menanam cabai TAKIN KEREN merupakan strategi cerdas TPID Kabupaten Sintang karena:
✅ Cabai adalah komoditas penyumbang inflasi terbesar ✅ Produksi lokal mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah
✅ Kompetisi antar kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat ✅ Pemberdayaan ekonomi melalui budidaya cabai
TAKIN KEREN 2025 Sintang bertujuan:
Keberhasilan lomba TAKIN KEREN 2025 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak:
Pemerintah Daerah:
DPMPTSP Sintang:
Masyarakat:
Program lomba menanam cabai TAKIN KEREN diharapkan memberikan dampak:
Kehadiran Kepala BPS Kabupaten Sintang dalam launching TAKIN KEREN 2025 memastikan monitoring inflasi yang akurat. Data statistik akan menjadi indikator keberhasilan program ini.
DPMPTSP Kabupaten Sintang berkomitmen memberikan kemudahan perizinan untuk:
Lomba TAKIN KEREN 2025 Sintang sejalan dengan program nasional ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. DPMPTSP siap mendukung melalui kemudahan regulasi dan perizinan.
Launching lomba TAKIN KEREN 2025 menandai dimulainya program inovatif pengendalian inflasi melalui budidaya cabai di Kabupaten Sintang. Dukungan penuh dari DPMPTSP dan seluruh stakeholder menunjukkan komitmen bersama menciptakan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.
Program ini tidak hanya tentang menanam cabai, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan dimulai dari lingkungan terkecil - kelurahan dan keluarga.