DPMPTSP Kabupaten Sintang melaksanakan Rapat Teknis tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Reklame Pertokoan Modern pada Senin, 25 Agustus 2025. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, S.Pd., M.M. Turut hadir pula OPD Teknis Penyelenggaraan Reklame. Rapat ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan regulasi dan proses perizinan untuk pembangunan reklame modern di Kabupaten Sintang.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, mengikuti kegiatan Entry Meeting dengan Tim Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan ini dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Acara berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, S.Pd., M.M., beserta Tim Penyusun Renstra mengikuti kegiatan Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Acara ini berlangsung pada Jumat, 22 Agustus 2025, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Ini menandai langkah awal penting dalam menyusun perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman kerja DPMPTSP selama lima tahun ke depan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong ekosistem digital, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan dukungan penuh terhadap investasi keuangan digital yang masuk ke Indonesia. Ia menyampaikan ini saat menjadi panelis CFX Crypto Conference (CCC) 2025 yang digelar di Nuanu Creative City, Bali (21/09). Acara ini diikuti oleh para pelaku industri keuangan digital dan pemangku kebijakan. Ajang internasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah, pelaku industri, dan investor global untuk membahas arah pengembangan produk kripto yang mampu berintegrasi dengan lembaga keuangan resmi.

Dalam sesi diskusi panel, Wakil Menteri Todotua menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat iklim investasi di Indonesia, termasuk untuk investasi keuangan digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyiapan infrastruktur digital sekaligus perbaikan regulasi.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mendorong strategi kawasan melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Ini akan menjadi destinasi investasi, termasuk di sektor digital seperti pusat data dan infrastruktur pendukung lainnya. Kami juga menerapkan konsep fiktif positif untuk memberikan kepastian jangka waktu perizinan”, tegas Todotua.

Wakil Menteri Todotua juga menambahkan bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk investasi keuangan digital, harus memberi manfaat nyata serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tidak hanya bagi pelaku industri, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. “Kita ingin agar investasi dan inovasi yang masuk tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, ekosistem ekonomi dapat berjalan lebih sehat dan memberi nilai tambah bagi negara,” lanjut Todotua.

Peran OJK dan DPR dalam Regulasi

Pada kegiatan yang sama, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menerangkan dukungan regulator terhadap inovasi keuangan digital, termasuk aset kripto. Dukungan ini dilakukan secara hati-hati agar perkembangan industri tetap kondusif. “Regulator mendukung pengembangan aset kripto dengan memastikan prosesnya dilakukan dalam ruang yang terkendali. Ini bertujuan agar potensi risiko langsung maupun tidak langsung terhadap sektor jasa keuangan dapat diminimalkan. Dengan pendekatan ini, inovasi bisa tetap tumbuh, namun tetap menjaga stabilitas ekosistem keuangan secara keseluruhan”, terang Mahendra.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan keyakinannya bahwa perkembangan aset kripto termasuk perhatian pemerintah. Ia menegaskan pentingnya memberikan kepastian dan rasa percaya kepada pelaku industri bahwa regulasi akan diarahkan untuk mendukung inovasi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. “Kami ingin memberikan keyakinan kepada pelaku industri ini bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dalam menghadapi regulasi. Stablecoin akan diakomodasi, Real World Assets dapat dioperasionalkan, dan tokenisasi akan diatur dengan baik agar industri ini bisa tumbuh sehat dan berkontribusi bagi perekonomian,” terang Misbakhun.

Perkembangan Industri Aset Kripto di Indonesia

Sepanjang tahun 2024, perkembangan industri aset kripto di Indonesia menunjukkan capaian signifikan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp650,6 triliun, mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan aset digital di dalam negeri. Seiring dengan itu, jumlah investor kripto juga mengalami pertumbuhan pesat dengan total 22,1 juta pengguna terdaftar pada Januari-November 2024. Dari sisi instrumen yang diperdagangkan, empat aset digital dengan volume tertinggi adalah Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), dan XRP (XRP).

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Forum Peningkatan Kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Auditorium Nusantara, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta. Acara ini adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran UMKM dalam hilirisasi nasional serta investasi berkelanjutan.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani. Ia menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kurang lebih ada 65 juta UMKM di Indonesia dan penyerapan tenaga kerjanya kurang lebih 97% atau 117 juta, serta peran terhadap ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) kita itu mencapai 61%. Tapi memang untuk ekspornya hanya 16%, sedangkan tema kita adalah UMKM Go Global: Kreatif, Berkualitas, dan Siap Ekspor. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama agar peran UMKM bisa lebih ditingkatkan. Saya inginnya UMKM kita ke depannya lebih sedikit, karena harus naik kelas,” ungkap Menteri Rosan.

Kemitraan Usaha Besar-UMKM dan Keterlibatan Disabilitas

Pada kesempatan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga menjelaskan adanya 10 penandatanganan kerja sama kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM. Di antaranya, ada dari UMKM penyandang disabilitas.

“Kita sudah membuat peraturan dan kita sempurnakan lagi dengan menambahkan klausul disabilitas. Bahwa untuk perusahaan yang menerima fiskal insentif, hukumnya wajib kerja sama dan bermitra dengan UMKM. Jadi ini akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Kita juga tambahkan untuk memberikan peran yang lebih besar pada disabilitas. Dari 10, ada 2 yang dari disabilitas yaitu UMKM binaan dari Mayora dan Chandra Asri. Kita harus memberikan peran yang sama,” jelasnya.

Forum ini menghadirkan tiga agenda utama:

• Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara 10 Usaha Besar dan 10 UMKM senilai Rp58,7 miliar, termasuk dua kemitraan sukarela dengan UMKM penyandang disabilitas binaan Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI.

• Talkshow Peningkatan Kompetensi UMKM dengan narasumber dari Kementerian/Lembaga, perbankan, dan praktisi bisnis, fokus pada sektor kriya dan beauty & wellness. Acara ini 125 UMKM ikuti, termasuk 25 UMKM penyandang disabilitas.

• Bazar UMKM yang menampilkan 47 stan produk unggulan dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, kriya, kecantikan, hingga sembako murah.

Selain itu, kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada 150 penyandang disabilitas turut digelar sebagai wujud kepedulian dan komitmen keberlanjutan.

Peran Perempuan dalam Ekosistem UMKM

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus Ketua Bidang Standardisasi Dekranas, Ayu Heni Rosan, menekankan pentingnya peran perempuan dalam ekosistem UMKM.

“64,5% dari sekitar 65 juta UMKM yang ada di Indonesia dilakukan oleh perempuan. Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, salah satunya karena kontribusi dari para perempuan. Artinya, ketika kita memberdayakan dan meningkatkan kompetensi UMKM, sesungguhnya kita sedang menguatkan pilar keluarga dan komunitas. Ibu-ibu tidak sekadar membantu suami, tetapi berpotensi menjadi CEO sekaligus penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ibu Ayu juga mengajak seluruh pihak untuk memperhatikan serta memberikan solusi terhadap tantangan nyata yang dihadapi UMKM perempuan. Ini mulai dari keterbatasan akses permodalan, literasi keuangan, hingga beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pelaku usaha.

Forum ini diharapkan mampu mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas dan siap bersaing di pasar global. Upaya peningkatan kompetensi, digitalisasi, serta kolaborasi usaha besar–UMKM diyakini akan memperkuat hilirisasi nasional sekaligus membuka peluang ekspor produk kreatif Indonesia.

Pemerintah Indonesia kembali menjadi tuan rumah Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 pada 10–11 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Forum ini mengangkat tema “Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World” dan menjadi wadah strategis untuk memperkuat kemitraan, membuka peluang investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

ISF 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Acara akan dihadiri pemimpin global, investor, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha dari berbagai negara.

“ISF tidak hanya sebagai acara, melainkan sebuah pintu masuk bagi investasi berkelanjutan,” ujar Nurul Ichwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. “ISF menghubungkan modal dengan aksi iklim, teknologi dengan talenta lokal, serta investor global dengan proyek-proyek transformatif yang memberikan manfaat bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.”

Sektor Prioritas dan Potensi Investasi Hijau

ISF 2025 akan menyoroti 10 sektor prioritas untuk masa depan berkelanjutan, mulai dari energi bersih, transportasi berkelanjutan, ketahanan pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Agenda utama acara ini meliputi:

• Diskusi tingkat tinggi dan panel tematik ekonomi hijau dan biru

• Pameran lebih dari 100 proyek siap tawar (Investment Projects Ready to Offer – IPRO)

• Penandatanganan nota kesepahaman, peluncuran inisiatif keberlanjutan, dan pengumuman kebijakan strategis

“Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pemimpin regional dalam pertumbuhan hijau—kami siap menjadi penghubung antara Global North dan Global South,” kata Rachmat Kaimuddin, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Potensi investasi hijau Indonesia diperkirakan melampaui $200 miliar pada 2030. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci,” tegas Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia. “ISF menjadi platform untuk menyatukan investor, inovator, dan pembuat kebijakan demi mendorong pertumbuhan inklusif, tangguh, dan ramah iklim.”

Pendaftaran ISF 2025 dibuka hingga 30 September 2025 melalui situs resmi: www.indonesiasustainabilityforum.co.id.

Sejarah dan Capaian ISF

Indonesia International Sustainability Forum adalah forum tahunan yang diselenggarakan sejak 2023. Pada tahun 2023, forum ini diluncurkan sebagai country led initiatives yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Tahun lalu, ISF mencatat kehadiran lebih dari 11.000 peserta terdaftar dari 53 negara, menjadikannya forum aksi iklim terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik setelah COP. Forum tersebut juga berhasil memfasilitasi 12 nota kesepahaman (MoU) di sektor transisi energi dan dekarbonisasi, serta menghubungkan berbagai proyek strategis dengan sumber pembiayaan baru.

Rapat evaluasi mingguan DPMPTSP Kabupaten Sintang berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025. Agenda rapat ini adalah persiapan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si. Rapat ini diikuti oleh Sekretaris Dinas, Pejabat Fungsional, Staf, dan Tenaga Kontrak.

Rapat koordinasi penyelenggaraan layanan dokumen keimigrasian di MPP Bumi Senentang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025. Rapat ini bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, S.H., M.Si. Rapat ini diikuti oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang beserta jajaran selaku penyelenggara MPP Bumi Senentang, serta OPD terkait.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Rapat ini berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Ini menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam mendukung program strategis untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Sintang.

Bersamaan dengan pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). MoU ini tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Investasi dan Hilirisasi, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Pengembangan Kawasan Industri.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut hadir dalam agenda KSTI 2025 dan menyampaikan pidato utama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

8 Ruang Lingkup Utama Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini memuat 8 ruang lingkup utama kerja sama, di antaranya:

• Penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia unggul.

• Kolaborasi riset dan pemanfaatan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Penguatan regulasi dan kebijakan percepatan hilirisasi.

• Pemanfaatan data antar pihak.

• Fasilitasi insentif penanaman modal bagi investor yang berkontribusi pada vokasi dan riset.

• Pemetaan kawasan industri dan perguruan tinggi berbasis potensi ekosistem industri.

• Dukungan kegiatan dan sinkronisasi program strategis para pihak.

KSTI 2025: Wadah Sinergi Lintas Sektor

KSTI 2025, yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada 7–9 Agustus, bertema “Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”. Konvensi ini dihadiri lebih dari 3.000 peserta, termasuk 1.000 ilmuwan, lebih dari 300 rektor, serta mahasiswa tingkat sarjana hingga doktoral. Penyelenggaraan acara ini menjadi momentum sempurna bagi peluncuran kerja sama strategis lintas sektor.