Pemerintah terus memperkuat reformasi kemudahan berusaha melalui penyesuaian Sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan memastikan layanan perizinan semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Hingga 25 Februari 2026, sistem OSS tercatat telah menerbitkan sekitar 15,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Menariknya, lebih dari 96 persen atau sekitar 14,9 juta di antaranya adalah pelaku usaha mikro. Hal ini menegaskan posisi OSS sebagai instrumen strategis dalam formalisasi dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

NIB Sebagai Jantung Kegiatan Usaha

Dalam acara Sosialisasi Penyesuaian PP 28 Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (26/2), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menekankan pentingnya NIB bagi legalitas bisnis.

“Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah jantung dari kegiatan usaha. Status hukum pendirian memang penting, tetapi untuk dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal, yang menjadi kunci utamanya adalah NIB,” tegas Todotua.

Poin Utama Penyesuaian Sistem OSS Menurut PP 28/2025

Penerbitan aturan baru ini membawa sejumlah perubahan signifikan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif:

Wamen Todotua juga menyatakan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Reformasi ini dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan solusi atas keluhan teknis yang selama ini dihadapi di lapangan.

Sosialisasi dan Coaching Clinic

Kegiatan ini tidak hanya memaparkan regulasi secara teoretis, tetapi juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian untuk memberikan simulasi sistem OSS dan sesi Coaching Clinic. Diharapkan dengan pemahaman yang selaras, transisi menuju sistem baru ini berjalan lancar tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali mengambil langkah strategis di kancah internasional. Bersama Danantara Indonesia dan KADIN, pemerintah memastikan partisipasi aktif Indonesia di WEF Davos 2026 (World Economic Forum). Ajang bergengsi ini berlangsung pada 19–22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Sebenarnya, kehadiran ini bukanlah langkah sesaat (ad hoc). Sebaliknya, ini adalah wujud konsistensi diplomasi ekonomi yang telah dibangun bertahun-tahun demi masa depan investasi nasional.

Narasi Nasional dan Indonesia Incorporated

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menilai forum ini sangat krusial. Menurutnya, WEF menjadi momentum terbaik untuk menyampaikan narasi nasional serta rencana masa depan kepada publik global. Selain itu, kebijakan dan regulasi baru juga diperkenalkan sebagai sinyal bahwa Indonesia terus bergerak maju.

Oleh karena itu, di tengah tema WEF “A Spirit of Dialogue”, Indonesia di WEF Davos 2026 memposisikan diri sebagai mitra dialog yang solutif. Pemerintah menawarkan stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan di tengah ketidakpastian global saat ini.

Indonesia Pavilion dan Diplomasi Budaya

Dalam pelaksanaannya, delegasi tanah air mengusung pendekatan Indonesia Incorporated. Nantinya, Indonesia Pavilion akan hadir dengan tema menarik, yakni "Indonesia Endless Horizons". Tidak hanya itu, gelaran ini juga akan dimeriahkan oleh Indonesia Night.

Acara tersebut dirancang sebagai ruang diplomasi informal yang strategis. Melalui sajian seni dan budaya, pemerintah ingin menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya destinasi investasi yang kompetitif. Lebih dari itu, Indonesia adalah mitra kolaborasi yang kaya nilai budaya dan berorientasi pada ekonomi hijau.

Dukungan Penuh Mitra Strategis

Kesuksesan agenda ini tentu tidak lepas dari kolaborasi solid berbagai pihak. Tercatat, sejumlah perusahaan raksasa nasional turut berkontribusi penuh sebagai mitra pendukung. Mulai dari sektor perbankan seperti BRI dan Mandiri, hingga korporasi besar seperti Astra International, Pertamina, Telkom Indonesia, dan banyak lainnya. Dengan dukungan ini, partisipasi Indonesia di WEF Davos 2026 diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kabar gembira datang dari sektor ekonomi nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM resmi mengumumkan bahwa realisasi investasi 2025 sepanjang Januari hingga Desember telah melampaui ekspektasi. Tercatat, total investasi yang masuk mencapai Rp1.931,2 triliun. Angka ini setara dengan 101,3 persen dari target yang ditetapkan Presiden, yakni Rp1.905,6 triliun. Selain itu, capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,7 persen secara tahunan (year on year).

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyatakan rasa syukurnya. Meskipun ekonomi global tengah melambat dan diwarnai ketegangan geopolitik, Indonesia tetap mampu menjaga kepercayaan investor. "Alhamdulillah target investasi tahun 2025 tercapai dan bahkan melebihi target yang dicanangkan," jelas Menteri Rosan dengan optimis.

Hilirisasi Tumbuh Pesat dan Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu pendorong utama capaian realisasi investasi 2025 adalah sektor hilirisasi. Secara khusus, kontribusi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi. Hebatnya, sektor ini tumbuh impresif sebesar 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hilirisasi kini tidak hanya berfokus pada mineral, tetapi juga mulai merambah ke sektor perkebunan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, dampak positif investasi ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Selama periode Januari–Desember 2025, arus modal yang masuk berhasil menyerap 2,71 juta tenaga kerja Indonesia. Hal ini membuktikan peran vital investasi sebagai motor penggerak ekonomi riil.

Dominasi Luar Jawa dan PMDN

Pemerataan pembangunan mulai menampakkan hasil. Berdasarkan data, investasi di luar Pulau Jawa lebih mendominasi dengan nilai Rp991,2 triliun (51,3 persen). Sementara itu, Pulau Jawa menyumbang Rp940 triliun (48,7 persen).

Selanjutnya, dari sisi asal modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ternyata lebih unggul dibandingkan asing. PMDN mencatatkan angka Rp1.030,3 triliun (53,4 persen), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp900,9 triliun (46,6 persen).

Sektor Unggulan dan Negara Investor Terbesar

Investor menaruh minat besar pada beberapa sektor strategis. Pertama, industri logam dasar dan barang logam menjadi primadona dengan capaian Rp262,0 triliun. Kemudian, disusul oleh sektor transportasi dan telekomunikasi, serta pertambangan.

Mengenai asal negara investor, Singapura masih kokoh di posisi puncak dengan nilai investasi USD17,4 miliar. Posisi selanjutnya ditempati oleh Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, dan Jepang. Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyederhanakan perizinan dan menjaga iklim usaha agar momentum positif ini berlanjut hingga 2026.

Pemerintah terus bergerak agresif dalam menarik modal asing. Kali ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan komitmennya untuk memperkuat promosi investasi melalui ajang bergengsi. Langkah strategis tersebut diwujudkan lewat partisipasi Indonesia di WEF Davos 2026 (World Economic Forum). Acara tahunan ini akan berlangsung di Davos, Swiss, pada 19–23 Januari 2026. Dalam gelaran ini, pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan menggandeng Danantara Indonesia dan KADIN untuk menghadirkan Indonesia Pavilion dan Indonesia Night.

Mengusung Semangat Dialog dan Kolaborasi

WEF 2026 mengangkat tema besar “A Spirit of Dialogue”. Tema ini sangat relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fragmentasi geopolitik saat ini. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Nurul Ichwan, menjelaskan strategi di balik kehadiran delegasi tanah air.

Menurutnya, kehadiran Indonesia di WEF Davos 2026 adalah upaya membentuk citra positif bangsa. Tujuannya adalah menunjukkan wajah Indonesia sebagai negara yang stabil, kompetitif, dan siap berperan aktif. Oleh karena itu, pendekatan "Indonesia Incorporated" diterapkan dengan menyatukan pemerintah, pengelola aset negara, dan pelaku usaha dalam satu narasi solid.

Peran Strategis Danantara dan KADIN

Kolaborasi ini melibatkan peran vital dari berbagai pihak. Di satu sisi, Danantara Indonesia hadir sebagai superholding baru yang menandai transformasi pengelolaan aset negara. Kehadirannya menawarkan skema pendanaan profesional dan transparan bagi investor.

Di sisi lain, KADIN Indonesia mewakili sektor swasta nasional yang siap menjadi mitra strategis. Fokus utamanya adalah pengembangan proyek hilirisasi dan industri hijau. Dengan demikian, sinergi ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Fokus pada Industri Hijau dan Kemudahan Izin

Indonesia menawarkan daya tarik investasi yang spesifik. Dalam forum ini, Indonesia memposisikan diri sebagai pusat industri hijau global. Secara khusus, fokus diarahkan pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Selain itu, pemerintah juga memamerkan reformasi birokrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini menjamin proses perizinan yang lebih cepat dan transparan. Harapannya, hal ini akan semakin meyakinkan para CEO global dan pemimpin dunia yang hadir di Davos.

Dukungan Penuh Mitra Nasional

Kesuksesan misi ini tidak lepas dari dukungan sektor korporasi. Indonesia Pavilion yang bertema "Indonesia Endless Horizons" didukung oleh deretan perusahaan raksasa nasional. Sebut saja PT Barito Pacific, Bank Mandiri, BRI, Telkom Indonesia, Pertamina, hingga Astra International dan banyak lainnya. Partisipasi mereka menjadi bukti kekompakan elemen bangsa dalam menyukseskan agenda Indonesia di WEF Davos 2026.

DPMPTSP Kabupaten Sintang terus berupaya menertibkan administrasi investasi di daerah. Oleh karena itu, dinas ini baru saja melaksanakan kegiatan verifikasi data pelaku usaha secara intensif. Kegiatan penting ini menyasar berbagai profil dan informasi pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang. Adapun pelaksanaannya bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP pada Selasa, 2 Desember 2025.

Fokus Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Kegiatan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Sebaliknya, ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev). Tim verifikator fokus meneliti dua aspek krusial.

Pertama, mereka memastikan kesesuaian pencantuman nilai modal usaha pada sistem perizinan. Kedua, kepatuhan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga menjadi sorotan utama. Dengan demikian, agenda verifikasi data pelaku usaha ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih transparan dan akuntabel di Sintang.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, secara langsung melakukan penyerahan paspor kepada para pemohon. Momen ini menjadi tindak lanjut dari proses perekaman data yang telah sukses dilaksanakan sebelumnya. Tepatnya, perekaman tersebut dilakukan pada Sabtu, 15 November 2025, yang bertempat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang.

Kolaborasi Imigrasi Sanggau dan Pemkab Sintang

Kegiatan ini merupakan bukti nyata dari pelaksanaan program Layanan Eazy Passport. Program jemput bola ini terselenggara berkat kerja sama strategis antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dengan Pemerintah Kabupaten Sintang. Tujuannya adalah memberikan akses yang jauh lebih mudah bagi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian.

Kemudahan bagi Warga Sintang

Dengan adanya Layanan Eazy Passport ini, masyarakat Sintang dan sekitarnya sangat terbantu. Sebab, mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor imigrasi induk hanya untuk membuat paspor. Oleh karena itu, kehadiran layanan ini di MPP Bumi Senentang menjadi solusi praktis, hemat waktu, dan efisien bagi warga.

Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menorehkan prestasi dalam sinergi antar lembaga. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, hadir mewakili Bupati Sintang untuk menerima penghargaan khusus. Apresiasi ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas komitmen hibah tanah untuk pembentukan Kantor Imigrasi Sintang. Tentunya, langkah ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan infrastruktur pelayanan publik.

Diserahkan di Pontianak

Momen membanggakan ini berlangsung pada Rabu, 19 November 2025. Tepatnya, penyerahan dilakukan dalam rangkaian acara Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pontianak. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan langsung penghargaan kepada perwakilan Pemkab Sintang.

Komitmen Pelayanan Publik

Adanya dukungan lahan ini sangat krusial bagi realisasi pembangunan fisik gedung. Sebab, kehadiran Kantor Imigrasi Sintang nantinya akan sangat mempermudah masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat Sintang tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen keimigrasian, karena fasilitas tersebut akan segera tersedia lebih dekat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi 175 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bali (6/11). Melalui Talkshow dan Workshop bertajuk “UMKM Naik Kelas: Standar Global, Peluang Tanpa Batas”, pemerintah mendorong pelaku usaha lokal. Acara ini dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Riyatno. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Harian III Dekranas, Ayu Heni Rosan, dan Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian, I Wayan Ekadina.

Kemitraan Usaha Besar dan Akses Ekspor: Kunci UMKM Naik Kelas

Riyatno menjelaskan dua program utama kementerian untuk mendukung pelaku usaha. Pertama, adalah program kemitraan wajib antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM setempat. Jadi, investasi besar yang masuk ke daerah diharapkan dapat berkolaborasi. “Selain itu, Kementerian Investasi juga memiliki program fasilitas kemitraan menuju pasar ekspor. Ini adalah upaya pemerintah agar UMKM naik kelas,” ungkap Riyatno.

Lebih lanjut, Riyatno memaparkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Hal ini dicapai melalui peningkatan keterampilan SDM, kualitas produk sesuai standar pasar, serta mendorong hilirisasi untuk produk bernilai tambah. Pada akhirnya, UMKM didorong memperluas akses ke pasar global, investasi, dan teknologi.

Peran Penting Pemberdayaan Perempuan dalam UMKM Kriya

Dalam kesempatan yang sama, Ayu Heni Rosan menyoroti peran vital perempuan. Menurut beliau, perempuan adalah penggerak utama UMKM Kriya, bukan hanya sebagai pengrajin, tetapi juga pelaku usaha tangguh dan penjaga warisan budaya.

“Karena itu, kegiatan peningkatan kompetensi pelaku usaha seperti hari ini, juga menjadi ruang pemberdayaan perempuan dalam rangka memperkuat kapasitas manajerial, kualitas ekonomi, serta memperluas jaringan pasar,” jelas Ayu Heni Rosan, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat DWP Kementerian Investasi.

Dari Izin Usaha, Pembiayaan, hingga Standarisasi Produk

Acara ini tidak hanya berisi teori. Selama talkshow, peserta mendapat materi penting seperti perizinan berusaha, akses pembiayaan usaha, dan success story dari UMKM terpilih Dekranas. Adapun produk unggulan yang ditampilkan berfokus pada wastra (Songket/Endek Bali) dan Perhiasan (Perak Celuk).

Workshop Standarisasi dan Kunjungan Lanjutan

Peserta juga dibekali workshop praktis mengenai standarisasi produk oleh Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag, Ari Satria. Fokusnya adalah pemenuhan mutu, legalitas, dan sertifikasi agar produk siap menembus pasar nasional dan internasional. Sebagai penutup, rangkaian acara berlanjut di hari berikutnya dengan kehadiran Ketua Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming Raka, untuk mengunjungi berbagai sentra UMKM Kriya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan pabrik petrokimia terintegrasi PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, pada Kamis (6/11). Turut mendampingi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersama sejumlah menteri kabinet. Peresmian ini menandai langkah besar, karena LCI merupakan proyek strategis berskala global. Selanjutnya, pabrik ini diproyeksikan akan memperkuat struktur industri hilir dan mendorong kemandirian industri nasional.

Sinergi Antar Kementerian Percepat Realisasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa realisasi proyek Lotte ini tidak lepas dari kerja sama erat antar kementerian. Secara khusus, ia menyebut sinergi dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam mendorong percepatan hilirisasi. "Saya masih ingat bahwa (Bapak Presiden) perintahkan kami di istana dengan Bapak Rosan, agar bagaimana seluruh proyek yang sudah jalan harus segera selesai. Tidak boleh tunggu lama,” ujar Bahlil.

Komitmen Lotte dan Peran Strategis Korea Selatan

Proyek ini menjadi simbol eratnya hubungan ekonomi Indonesia–Korea Selatan. Memang, Korea Selatan adalah salah satu mitra strategis utama Indonesia, dengan realisasi investasi mencapai USD12,8 miliar (periode 2020–Sep 2025).

CEO dan Chairman Lotte Corporation, Shin Dong-bin, turut menegaskan komitmen berkelanjutan pihaknya. "Lotte akan terus berinvestasi... untuk memperkuat kapasitas industri Indonesia. Serta menciptakan lebih dari 21.000 lapangan kerja," ungkapnya. Selain itu, ia menambahkan, "Sejalan dengan visi Presiden Prabowo tentang 'Indonesia yang Kuat dan Mandiri', kami akan terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia.”