Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, 17 Maret 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mini Command Center (MCC) Kantor Bupati Sintang.

Rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Sinergi Tugas dan Fungsi di bidang Agraria/Pertanahan, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi, dan Informasi Geospasial. Selain itu, turut diselenggarakan pula kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Dalam rapat koordinasi ini dibahas berbagai strategi untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mengatasi berbagai permasalahan agraria, pengelolaan pertanahan, kehutanan, serta transmigrasi. Penyelenggaraan rapat secara daring ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi serta mempercepat implementasi berbagai kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah.

Kehadiran Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pusat dapat berjalan efektif di daerah, khususnya terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang serta perizinan investasi yang sejalan dengan regulasi di bidang agraria dan kehutanan.

Dengan adanya nota kesepahaman yang telah ditandatangani, diharapkan sinergi antar-instansi di Kabupaten Sintang semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis serta implementasi program pembangunan rumah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Melalui kegiatan ini, DPMPTSP Kabupaten Sintang semakin berkomitmen dalam mendukung program-program strategis pemerintah, khususnya dalam optimalisasi pelayanan publik dan pengelolaan perizinan yang berorientasi pada kemudahan berusaha serta kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar acara Sosialisasi Fitur Kemitraan pada Sistem Online Single Submission (OSS), Kamis (13/03). Acara ini diikuti oleh 500 pelaku UMKM dari Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara secara hybrid.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Riyatno, menjelaskan bahwa fitur kemitraan di OSS bertujuan agar investasi yang masuk ke Indonesia, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), memiliki dampak langsung bagi pelaku UMKM di daerah. Menurut Riyatno, pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan UMKM dalam ekosistem investasi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, peningkatan kapasitas usaha, serta penguatan rantai pasok nasional.

"Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan yang mengatur kewajiban kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM. Kewajiban ini berlaku terutama untuk usaha besar yang bergerak di sektor prioritas dan mereka yang mengajukan fasilitas investasi sesuai Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Investasi/BKPM No. 1 Tahun 2022," ujar Riyatno.

Melalui fitur kemitraan ini, pemerintah berharap UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong inovasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam rantai produksi global. Dengan demikian, kolaborasi yang lebih terstruktur antara UMKM dan Usaha Besar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa kesuksesan implementasi fitur ini membutuhkan sinergi erat antara Kementerian Investasi, Kementerian UMKM, serta pemerintah daerah. Temmy mengungkapkan bahwa kolaborasi ini penting untuk mempercepat terbentuknya ekosistem kemitraan yang berkelanjutan.

"Kami terus mendukung regulasi dan fasilitasi agar UMKM dapat lebih mudah terintegrasi dalam investasi nasional. Sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk mempercepat kemitraan strategis antara UMKM dan Usaha Besar, memastikan manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat," kata Temmy.

Melalui sosialisasi ini, pelaku UMKM mendapatkan pendampingan teknis, mulai dari mendapatkan hak akses OSS, memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha, melihat peluang kemitraan dengan Usaha Besar, hingga memproses Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU). Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem OSS demi mendukung kemudahan akses bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Selasa, 11 Maret 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang melaksanakan Rapat Evaluasi Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, serta dihadiri oleh OPD Teknis terkait penerbitan PKKPR dan Pejabat Fungsional di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Tujuan Rapat Evaluasi:

✅ Meninjau proses penerbitan PKKPR untuk memastikan kelancaran administrasi dan layanan.

✅ Mengidentifikasi kendala serta tantangan yang dihadapi dalam penerbitan PKKPR di Kabupaten Sintang.

✅ Menentukan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerbitan PKKPR ke depannya.

✅ Memperkuat koordinasi antar OPD Teknis dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang yang efektif.

Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan penerbitan PKKPR dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan efisien, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi dan pembangunan di Kabupaten Sintang.

Seperti pada tahun sebelumnya, #Invesmin ingin mengingatkan kepada setiap perusahaan penanaman modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025.

Penyampaian LKPM dapat dilakukan melalui https://oss.go.id mulai 17 Maret s.d 17 April 2025 mendatang.

Yuk, segera sampaikan LKPM usahamu

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta pada Rabu (6/3). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara kedua kementerian dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung investasi, khususnya dalam sektor industri hilirisasi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil agar dapat memenuhi tuntutan industri modern yang semakin berkembang. Ia menjelaskan bahwa realisasi investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut proyeksi BKPM, dalam lima tahun mendatang, realisasi investasi berpotensi menciptakan lapangan kerja sebanyak 2,8 hingga 2,9 juta tenaga kerja per tahun.

"Tahun lalu saja, dengan realisasi investasi sebesar Rp1.700 triliun, tercipta sekitar 2,45 juta lapangan kerja. Proyeksi kami, pada tahun ini hingga lima tahun ke depan, rata-rata tenaga kerja baru yang akan tercipta mencapai 2,8 sampai 2,9 juta orang setiap tahunnya," ujar Rosan.

Ia juga menambahkan bahwa kesiapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Menurutnya, investor biasanya membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun dalam pembangunan pabrik, tetapi secara paralel mereka juga menginginkan tenaga kerja yang siap pakai saat proses produksi dimulai.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki infrastruktur pelatihan yang cukup memadai untuk mendukung pengembangan tenaga kerja di Indonesia. Yassierli menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri.

"Kami berkomitmen memaksimalkan potensi BLK untuk melatih tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan industri secara optimal. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi untuk memastikan tenaga kerja Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional," jelas Yassierli.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua kementerian sepakat untuk segera menyusun perjanjian kerja sama teknis yang akan mencakup pelatihan tenaga kerja dan integrasi data untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan industri.

Sinergi yang kuat antara Kementerian Investasi dan Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang resmi menerbitkan Surat Edaran terbaru mengenai Penerbitan Perizinan Sektor Kesehatan, yang terdapat pada slide 1.

Perubahan Surat Edaran Sebelumnya
Surat Edaran ini menggantikan dan mengubah ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran sebelumnya, sebagaimana tercantum pada slide 2 dan 3.

✅ Menyesuaikan regulasi dengan sistem pelayanan terkini.
✅ Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penerbitan perizinan sektor kesehatan.
✅ Memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam pengurusan izin praktik.

Kami mengimbau seluruh pihak terkait untuk memahami dan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru guna memastikan kelancaran proses perizinan di Kabupaten Sintang.

Pada Rabu, 5 Maret 2025, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, S.Pd, MM, mengikuti kegiatan peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan berlangsung di Ruang Mini Command Center, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Peserta Kegiatan:

? Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala
? Inspektur Kabupaten Sintang
? Para Kepala OPD yang menjadi Ketua Pokja MCP Tahun 2025

Tujuan Peluncuran Indikator IPKD MCP 2025:

✅ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam pencegahan korupsi.
✅ Memperkuat sinergi antar OPD dalam penerapan strategi pencegahan korupsi berbasis indikator yang lebih terukur.
✅ Mendorong perbaikan sistem administrasi pemerintahan agar lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan peluncuran indikator ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sintang dapat semakin mengoptimalkan strategi pencegahan korupsi serta memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pada Senin, 3 Maret 2025, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, dan Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang guna melihat langsung penyelenggaraan layanan publik yang terintegrasi.

Dalam kunjungannya, Bupati Sintang menegaskan bahwa MPP Bumi Senentang hadir sebagai pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan dengan lebih cepat dan efisien.

Bupati juga mengapresiasi kinerja penyelenggara MPP yang telah memberikan pelayanan dengan baik serta menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan agar semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Arahan Bupati Sintang untuk Pengembangan MPP Bumi Senentang:

✅ Meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mempercepat proses administrasi dan meminimalkan birokrasi yang berbelit.
✅ Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital guna mendukung pelayanan berbasis elektronik yang lebih cepat dan akurat.
✅ Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan agar lebih profesional dan responsif dalam melayani masyarakat.
✅ Peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memperluas cakupan layanan di MPP Bumi Senentang.

Diharapkan dengan adanya kunjungan ini, MPP Bumi Senentang dapat terus berkembang sebagai pusat layanan publik yang prima, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada 26 Februari 2025, Wakil Bupati Sintang, Bapak Florensius Ronny, melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi penyelenggaraan layanan publik serta memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP dan MPP, serta memberikan beberapa arahan strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fokus Arahan Wakil Bupati Sintang:

✅ Peningkatan efisiensi dan transparansi layanan perizinan guna mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
✅ Penguatan infrastruktur dan sistem digitalisasi agar pelayanan semakin mudah diakses dan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.
✅ Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan berkualitas.

Diharapkan melalui kunjungan ini, DPMPTSP Kabupaten Sintang dan MPP Bumi Senentang terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang prima, cepat, transparan, dan berbasis teknologi untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Pada Senin, 24 Februari 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan monitoring terkait pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Penata Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si.

Tujuan Kunjungan Monitoring

? Evaluasi pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Penata Perizinan di Kabupaten Sintang
? Melihat implementasi regulasi terbaru terkait jabatan fungsional di sektor perizinan
? Mendorong peningkatan efektivitas dan profesionalisme dalam pelayanan perizinan daerah

Dengan adanya monitoring ini, diharapkan pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Penata Perizinan dapat berjalan sesuai standar regulasi dan meningkatkan kualitas layanan perizinan di Kabupaten Sintang.