Banyak pelaku usaha mengira bahwa kepemilikan satu Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya mewajibkan mereka mengirimkan satu Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Jawabannya, belum tentu.

Sistem Online Single Submission (OSS) menetapkan aturan bahwa pelaporan investasi tidak berdasarkan jumlah lembar dokumen NIB Anda. Regulasi mewajibkan pelaku usaha menyampaikan LKPM untuk setiap jenis kegiatan serta lokasi usaha yang berbeda. Oleh karena itu, Anda harus memahami struktur perizinan baru agar terhindar dari sanksi administratif.

Mengenal Nomor Kegiatan Usaha (NKU)

Sistem OSS menggunakan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) sebagai identitas unik untuk setiap aktivitas bisnis di bawah payung NIB yang sama. Satu perusahaan bisa memiliki banyak NKU jika mereka mengekspansi jenis usaha atau menambah cabang di wilayah baru.

LKPM sendiri berfungsi memuat laporan realisasi penanaman modal serta pemenuhan kewajiban pelaku usaha. Jadi, jika NIB Anda memiliki lampiran dokumen yang panjang, jumlah laporan yang harus Anda susun juga akan menyesuaikan.

Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat simulasi kasus pada tabel berikut:

Melalui visualisasi di atas, PT Racing Mania memegang satu NIB saja. Namun, manajemen wajib mengirimkan 6 laporan LKPM yang berbeda pada setiap periode pelaporan karena adanya perbedaan NKU dan sebaran lokasi kerja.

Kategori Kegiatan Usaha yang Wajib Masuk LKPM

Pemerintah mewajibkan perusahaan melaporkan seluruh roda bisnis yang bergerak, baik yang menghasilkan pendapatan utama maupun operasional pembantu. Pastikan Anda tidak melewatkan dua kategori ini:

• Kegiatan Usaha Utama: Sektor bisnis mendasar yang menjadi sumber pendapatan terbesar perusahaan sesuai akta pendirian.

• Kegiatan Usaha Pendukung: Cabang aktivitas yang membantu kelancaran usaha utama, seperti gudang penyimpanan internal atau unit logistik khusus.

Jangan Sampai Ada NKU yang Terlewat!

Kelalaian dalam pelaporan satu NKU aktif dapat memicu rapor merah pada sistem pengawasan BKPM. Periksa kembali lampiran NIB elektronik Anda secara berkala, cocokkan kode proyeknya, lalu laporkan perkembangannya melalui akun OSS tepat waktu. Ingat, kepatuhan legalitas adalah investasi terbaik untuk masa depan bisnis Anda.

Kepada setiap Pelaku Usaha di Kabupaten Sintang, kami imbau untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2026 Periode Triwulan II (untuk Non Usaha Mikro dan Kecil) dan Periode Semester I (untuk Usaha Mikro dan Kecil).

Penyampaian LKPM dapat dilakukan melalui laman https://oss.go.id pada tanggal 1 Juli 2026 s.d 15 Juli 2026.

Jika Anda mengalami kendala dalam menyampaikan LKPM, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial, email, WhatsApp 082254126005, atau datang langsung ke Kantor DPMPTSP di Jalan Pattimura Nomor 1 Sintang (Gedung Mal Pelayanan Publik Bumi Senentang, Lantai 2). Petugas kami selalu siap mendampingi pelaporan Anda.

Yuk, segera sampaikan LKPM usahamu!

#lkpm
#OSS
#dpmptsp
#sintang
#dpmptspsintang

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menegaskan bahwa investasi dan hilirisasi bukan sekadar alat untuk meningkatkan nilai komoditas. Kebijakan strategis ini merupakan fondasi utama untuk membangun industri nasional yang produktif, transparan, dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan Keynote Speech pada Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan investasi kini tidak hanya bersandarkan pada besaran modal. Pemerintah juga mengukur dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguasaan teknologi, dan kesejahteraan para pekerja.

Kolaborasi Riset Kampus dan Dunia Industri

Dalam forum yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tersebut, Menteri Rosan mengajak sektor akademis untuk terlibat aktif. Riset dari perguruan tinggi harus sejalan dengan kebutuhan nyata hilirisasi.

"Kami meyakini keberadaan dari Bapak, Ibu, mahasiswa, dan mahasiswi di universitas terutama di bidang riset dan development-nya tentunya memberikan kontribusi yang sangat sangat positif. Oleh sebab itu kita tinggal memikirkan kolaborasi ke depannya supaya hal-hal positif yang sudah dilahirkan dari investasi dan hilirisasi ini bisa diimplementasikan ke dalam industri-industri yang ada," ujar Menteri Rosan.

Menteri Rosan menambahkan bahwa kepastian regulasi, good governance, serta kemudahan berusaha menjadi pilar utama untuk meningkatkan kepercayaan investor global.

Realisasi Investasi Meroket dan Insentif Pajak Super

Kebijakan hilirisasi nasional telah menunjukkan dampak konkret pada pertumbuhan ekonomi. Data sepanjang tahun 2025 memperlihatkan lompatan angka yang signifikan pada performa investasi Indonesia.

Untuk mempercepat inovasi, pemerintah menyediakan insentif fiskal yang sangat menarik bagi pelaku usaha:

• Super Tax Deduction hingga 300% untuk perusahaan yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan (R&D).

• Super Tax Deduction hingga 200% untuk investasi di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.

Menteri Rosan menekankan bahwa fasilitas perpajakan ini akan memberikan hasil optimal jika industri dan akademisi aktif berkolaborasi. Peningkatan kompetensi, jaminan keselamatan kerja, serta hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci utama dalam mencetak SDM unggul untuk mengawal era hilirisasi ini.

Dinamika ekonomi global yang fluktuatif sering kali memicu sentimen jangka pendek di pasar keuangan. Namun, untuk mengukur tingkat kepercayaan investor jangka panjang, Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) tetap menjadi indikator utama. Indonesia berhasil membuktikan komitmennya sebagai destinasi investasi yang aman dan menjanjikan.

Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Dendy Apriandi, menjelaskan bahwa investasi langsung berbeda dengan aliran modal di pasar saham. Investor global mengambil keputusan FDI berdasarkan pertimbangan fundamental ekonomi, prospek pasar, serta kepastian regulasi yang berkesinambungan.

"Menarik investasi bukanlah pekerjaan yang mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia," ujar Dendy.

Data Pertumbuhan PMA dari Tahun ke Tahun

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi PMA pada Triwulan I 2026 mencapai Rp250,0 triliun. Angka ini berkontribusi sebesar 50,1 persen dari total realisasi investasi nasional yang menyentuh Rp498,8 triliun.

Capaian tersebut menegaskan tren positif yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir:

[Grafik Batas Pertumbuhan PMA Triwulan I - Sektor Riil]
2022: Rp147,2 Triliun
2023: Rp177,0 Triliun
2024: Rp204,4 Triliun
2025: Rp230,4 Triliun
2026: Rp250,0 Triliun

Konsistensi pertumbuhan ini membuktikan daya saing Indonesia yang tinggi. Lima negara yang menjadi investor terbesar pada awal tahun ini meliputi Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.

Dampak Nyata bagi Lapangan Kerja dan Sektor Strategis

Pemerintah memastikan bahwa aliran modal asing tidak berhenti di pasar keuangan saja. Investasi ini langsung masuk ke sektor-sektor produktif yang meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Dampak positif dari realisasi investasi kali ini langsung menyentuh masyarakat luas. Sepanjang Triwulan I 2026, aktivitas investasi ini sukses menyerap 706.569 tenaga kerja Indonesia di berbagai daerah.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen penuh untuk menjaga iklim bisnis yang kondusif. Langkah nyata yang berjalan meliputi penyederhanaan sistem perizinan, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan regulasi hilirisasi nasional.

"Investasi hari ini menentukan masa depan generasi selanjutnya. Karena itu, mari bersama-sama menjaga iklim investasi yang semakin ramah bagi investor," pungkas Dendy.

Pemerintah mempercepat pengembangan industri bioetanol domestik sebagai strategi utama hilirisasi dan transisi energi. Langkah nyata ini bermula dari penjajakan proyek bioetanol terintegrasi di Provinsi Lampung. Proyek tersebut akan menjadi model percontohan energi terbarukan berbasis pertanian yang memanfaatkan sumber daya lokal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan di Lampung. Sinergi ini melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung, PT Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dan PT Toyota Tsusho Indonesia (TTI).

Para pihak resmi menandatangani Joint Declaration bertajuk “Collaboration in Establishing Bioethanol Ecosystem Development in Lampung Province”. Deklarasi ini memperkuat kerja sama rantai pasok bahan baku, pembangunan pabrik, penguatan sektor pertanian, serta percepatan investasi demi ketahanan energi nasional.

Hasil Kunjungan Fukushima dan Keunggulan Lampung

Proyek strategis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Wamen Todotua dengan Toyota Motor Corporation di Jepang. Ia sebelumnya telah meninjau fasilitas riset emisi milik Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (raBit) di Fukushima. Kunjungan tersebut membuka peluang besar bagi transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM lokal.

Wamen Todotua menjelaskan alasan utama pemilihan Lampung sebagai lokasi awal proyek besar ini.

"Lampung memiliki feedstock paling mumpuni untuk pengembangan bioetanol nasional. Selain itu, posisinya sangat strategis karena dapat memasok kebutuhan Sumatera dan sebagian Jawa yang merupakan pusat konsumsi energi terbesar di Indonesia," tegas Todotua.

Potensi Bahan Baku Terintegrasi dan Target Produksi

Rombongan meninjau langsung kesiapan lahan di Kecamatan Tegineneng (Kabupaten Pesawaran) dan Desa Rejosari (Kabupaten Lampung Selatan). Lampung terbukti memiliki potensi bahan baku yang melimpah. Wilayah ini siap memasok molases tebu, sorgum, hingga limbah biomassa untuk menghasilkan bioetanol generasi pertama dan kedua.

Pemerintah menerapkan konsep multi-feedstock dengan target pengembangan yang terukur:

Membangun Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan

Proyek ini juga membuka ruang kemitraan erat dengan petani lokal melalui budidaya sorgum. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh demi kelancaran regulasi dan tata ruang di lapangan. Setelah deklarasi ini, tim gabungan segera mempercepat studi kelayakan (joint feasibility study) dan finalisasi skema pembiayaan.

Wamen Todotua mengingatkan bahwa fokus utama pemerintah adalah dampak ekonomi riil bagi daerah.

"Yang ingin kita bangun bukan hanya pabrik, tetapi ekosistem ekonomi. Feedstock ada di sini, logistik ada di sini, masyarakat agrikulturnya juga ada di sini. Tinggal kita maksimalkan. Mari kita mulai saja agar memberikan manfaat nyata bagi petani dan memperkuat energi nasional," pungkas Todotua.

Pemerintah memperkuat komitmen pembangunan ekosistem hilirisasi nasional. Langkah nyata ini terlihat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Rabu (13/5), di Jakarta.

Sejumlah instansi penting menandatangani MoU ini. Mereka adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sinergi ini bertujuan memperkuat konektivitas logistik, mendukung hilirisasi energi, serta meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Hilirisasi Membutuhkan Konektivitas Efisien

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa integrasi ini sangat krusial bagi ekosistem investasi.

“Keberadaan akses jalan tol akan turut meningkatkan efisiensi dan kualitas logistik, serta memastikan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat terintegrasi dengan pusat-pusat produksi, kawasan ekonomi, serta rantai pasok di Sumatera Selatan. Pelabuhan tanpa akses jalan yang efisien akan sulit memberikan dampak ekonomi maksimal,” ujar Todotua.

Todotua juga menambahkan bahwa Sumatra Selatan memegang posisi strategis. Wilayah ini menyimpan potensi besar pada sektor batu bara, energi, perkebunan, dan industri pengolahan. Oleh karena itu, infrastruktur konektivitas menjadi kunci utama untuk membuka nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Poin Penting Ruang Lingkup Kerja Sama

Penandatanganan ini menindaklanjuti project launching yang berjalan pada 9 April 2026 lalu. Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi simpul logistik baru. Kerja sama tersebut mencakup beberapa poin strategis berikut:

• Pengembangan dan integrasi jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru.

• Dukungan konektivitas logistik angkutan tambang dan energi.

• Percepatan perizinan berusaha dan sinkronisasi tata ruang.

• Studi pengusahaan bersama serta pengembangan fasilitas pendukung.

“Hilirisasi membutuhkan konektivitas. Hilirisasi membutuhkan logistik yang efisien. Hilirisasi juga membutuhkan pelabuhan, jalan, kawasan ekonomi, energi, dan perizinan yang berjalan dalam satu ekosistem,” tegas Todotua.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyambut baik proyek strategis ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Edward Chandra, memastikan pihaknya siap membantu kelancaran proyek di lapangan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan kebijakan dan regulasi daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota, serta membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan,” kata Edward Chandra.

Nantinya, jalan tol baru ini akan terhubung langsung dengan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Melalui integrasi tersebut, pemerintah optimistis biaya distribusi akan turun, arus ekspor semakin lancar, dan pertumbuhan ekonomi baru di Sumatra bagian selatan akan segera terwujud.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menghadiri Pencanangan Pembangunan (Project Launching) Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (9/4). Proyek ini merupakan langkah krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur logistik strategis guna mendukung transformasi ekonomi berbasis hilirisasi.

Pencanangan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada 31 Oktober 2025 mengenai pembangunan dan pengoperasian pelabuhan tersebut.

Efisiensi Logistik Sebagai Kunci Daya Saing

Dalam sambutannya, Wamen Todotua menekankan bahwa Pelabuhan Tanjung Carat adalah solusi atas tantangan utama di Sumatera Selatan, yakni biaya logistik dan komersialisasi sumber daya alam.

“Persoalan utama kita bukan pada sumber daya, tetapi pada kemampuan mengkomersialisasikan dan efisiensi logistik. Pelabuhan Tanjung Carat ini adalah solusi untuk meningkatkan kapasitas perdagangan dan memperbaiki daya saing kita,” tegas Todotua.

Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam Sumsel, seperti batu bara, migas, dan hasil perkebunan, tidak akan memberikan nilai maksimal bagi masyarakat jika infrastruktur logistiknya tidak kompetitif.

Integrasi Ekosistem dan Rencana KEK Hilirisasi

Pengembangan pelabuhan ini dirancang untuk terintegrasi dengan berbagai infrastruktur pendukung dalam satu klaster, meliputi:

• Jalan Tol dan Jalur Kereta Api untuk konektivitas darat.

• Kawasan Industri terpadu.

• Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Kawasan Tanjung Carat diusulkan menjadi KEK berbasis hilirisasi pertama, sesuai arahan Presiden untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Potensi Investasi Sumatera Selatan

Wamen Todotua memaparkan data realisasi investasi Sumatera Selatan tahun 2025 yang mencapai Rp62,66 triliun. Investasi ini didominasi oleh:

1. Sektor Industri Pengolahan (khususnya kertas dan percetakan).

2. Sektor Pertambangan.

3. Sektor Energi.

Menurutnya, tingginya angka investasi di sektor pengolahan menunjukkan arah transformasi ekonomi menuju basis industri yang kuat, sehingga keberadaan pelabuhan laut dalam menjadi sangat mendesak.

Komitmen Bersama dan Eksekusi Cepat

Pemerintah pusat telah memberikan dukungan penuh, termasuk dalam percepatan penyelesaian lahan. Todotua mengajak seluruh pihak untuk menjaga momentum ini melalui komitmen eksekusi yang nyata agar Sumatera Selatan tidak kehilangan peluang emas dalam transisi ekonomi global.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain:

• Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan)

• Nusron Wahid (Menteri ATR/Kepala BPN)

• Muhammad Qodari (Kepala Staf Kepresidenan)

• Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan)

Pemerintah terus memperkuat reformasi kemudahan berusaha melalui penyesuaian Sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan memastikan layanan perizinan semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Hingga 25 Februari 2026, sistem OSS tercatat telah menerbitkan sekitar 15,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Menariknya, lebih dari 96 persen atau sekitar 14,9 juta di antaranya adalah pelaku usaha mikro. Hal ini menegaskan posisi OSS sebagai instrumen strategis dalam formalisasi dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

NIB Sebagai Jantung Kegiatan Usaha

Dalam acara Sosialisasi Penyesuaian PP 28 Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (26/2), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menekankan pentingnya NIB bagi legalitas bisnis.

“Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah jantung dari kegiatan usaha. Status hukum pendirian memang penting, tetapi untuk dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal, yang menjadi kunci utamanya adalah NIB,” tegas Todotua.

Poin Utama Penyesuaian Sistem OSS Menurut PP 28/2025

Penerbitan aturan baru ini membawa sejumlah perubahan signifikan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif:

Wamen Todotua juga menyatakan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Reformasi ini dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan solusi atas keluhan teknis yang selama ini dihadapi di lapangan.

Sosialisasi dan Coaching Clinic

Kegiatan ini tidak hanya memaparkan regulasi secara teoretis, tetapi juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian untuk memberikan simulasi sistem OSS dan sesi Coaching Clinic. Diharapkan dengan pemahaman yang selaras, transisi menuju sistem baru ini berjalan lancar tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali mengambil langkah strategis di kancah internasional. Bersama Danantara Indonesia dan KADIN, pemerintah memastikan partisipasi aktif Indonesia di WEF Davos 2026 (World Economic Forum). Ajang bergengsi ini berlangsung pada 19–22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Sebenarnya, kehadiran ini bukanlah langkah sesaat (ad hoc). Sebaliknya, ini adalah wujud konsistensi diplomasi ekonomi yang telah dibangun bertahun-tahun demi masa depan investasi nasional.

Narasi Nasional dan Indonesia Incorporated

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menilai forum ini sangat krusial. Menurutnya, WEF menjadi momentum terbaik untuk menyampaikan narasi nasional serta rencana masa depan kepada publik global. Selain itu, kebijakan dan regulasi baru juga diperkenalkan sebagai sinyal bahwa Indonesia terus bergerak maju.

Oleh karena itu, di tengah tema WEF “A Spirit of Dialogue”, Indonesia di WEF Davos 2026 memposisikan diri sebagai mitra dialog yang solutif. Pemerintah menawarkan stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan di tengah ketidakpastian global saat ini.

Indonesia Pavilion dan Diplomasi Budaya

Dalam pelaksanaannya, delegasi tanah air mengusung pendekatan Indonesia Incorporated. Nantinya, Indonesia Pavilion akan hadir dengan tema menarik, yakni "Indonesia Endless Horizons". Tidak hanya itu, gelaran ini juga akan dimeriahkan oleh Indonesia Night.

Acara tersebut dirancang sebagai ruang diplomasi informal yang strategis. Melalui sajian seni dan budaya, pemerintah ingin menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya destinasi investasi yang kompetitif. Lebih dari itu, Indonesia adalah mitra kolaborasi yang kaya nilai budaya dan berorientasi pada ekonomi hijau.

Dukungan Penuh Mitra Strategis

Kesuksesan agenda ini tentu tidak lepas dari kolaborasi solid berbagai pihak. Tercatat, sejumlah perusahaan raksasa nasional turut berkontribusi penuh sebagai mitra pendukung. Mulai dari sektor perbankan seperti BRI dan Mandiri, hingga korporasi besar seperti Astra International, Pertamina, Telkom Indonesia, dan banyak lainnya. Dengan dukungan ini, partisipasi Indonesia di WEF Davos 2026 diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kabar gembira datang dari sektor ekonomi nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM resmi mengumumkan bahwa realisasi investasi 2025 sepanjang Januari hingga Desember telah melampaui ekspektasi. Tercatat, total investasi yang masuk mencapai Rp1.931,2 triliun. Angka ini setara dengan 101,3 persen dari target yang ditetapkan Presiden, yakni Rp1.905,6 triliun. Selain itu, capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,7 persen secara tahunan (year on year).

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyatakan rasa syukurnya. Meskipun ekonomi global tengah melambat dan diwarnai ketegangan geopolitik, Indonesia tetap mampu menjaga kepercayaan investor. "Alhamdulillah target investasi tahun 2025 tercapai dan bahkan melebihi target yang dicanangkan," jelas Menteri Rosan dengan optimis.

Hilirisasi Tumbuh Pesat dan Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu pendorong utama capaian realisasi investasi 2025 adalah sektor hilirisasi. Secara khusus, kontribusi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi. Hebatnya, sektor ini tumbuh impresif sebesar 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hilirisasi kini tidak hanya berfokus pada mineral, tetapi juga mulai merambah ke sektor perkebunan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, dampak positif investasi ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Selama periode Januari–Desember 2025, arus modal yang masuk berhasil menyerap 2,71 juta tenaga kerja Indonesia. Hal ini membuktikan peran vital investasi sebagai motor penggerak ekonomi riil.

Dominasi Luar Jawa dan PMDN

Pemerataan pembangunan mulai menampakkan hasil. Berdasarkan data, investasi di luar Pulau Jawa lebih mendominasi dengan nilai Rp991,2 triliun (51,3 persen). Sementara itu, Pulau Jawa menyumbang Rp940 triliun (48,7 persen).

Selanjutnya, dari sisi asal modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ternyata lebih unggul dibandingkan asing. PMDN mencatatkan angka Rp1.030,3 triliun (53,4 persen), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp900,9 triliun (46,6 persen).

Sektor Unggulan dan Negara Investor Terbesar

Investor menaruh minat besar pada beberapa sektor strategis. Pertama, industri logam dasar dan barang logam menjadi primadona dengan capaian Rp262,0 triliun. Kemudian, disusul oleh sektor transportasi dan telekomunikasi, serta pertambangan.

Mengenai asal negara investor, Singapura masih kokoh di posisi puncak dengan nilai investasi USD17,4 miliar. Posisi selanjutnya ditempati oleh Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, dan Jepang. Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyederhanakan perizinan dan menjaga iklim usaha agar momentum positif ini berlanjut hingga 2026.