Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Acara ini dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Selasa, 16 September 2025. Perjanjian ini menjadi komitmen penting DPMPTSP dalam mewujudkan target-target strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, melakukan groundbreaking Proyek Green Hydrogen Pilot Plant Ulubelu di Lampung, Selasa siang (9/9). Groundbreaking yang PT Pertamina Geothermal Energy Tbk selenggarakan ini menandai dimulainya pembangunan pilot plant perdana di dunia. Pabrik ini akan memanfaatkan teknologi anion exchange membrane electrolyzer berbasis energi panas bumi untuk menghasilkan hidrogen hijau.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Todotua menjelaskan bahwa proyek ini merupakan tonggak penting. Tujuannya mendorong hilirisasi energi baru terbarukan dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

“Proyek green energy pilot plant ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. Ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-2 untuk mendorong kemandirian bangsa melalui energi dan ekonomi hijau. Selain itu, ini juga sejalan dengan Asta Cita ke-5 untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” ujar Wamen Todotua.

Produksi Hidrogen Hijau dan Sinergi Lintas Sektor

Wakil Menteri Todotua juga menambahkan bahwa pemanfaatan hidrogen hijau akan memperkuat ekonomi berkelanjutan. Ini mulai dari bahan bakar transportasi hingga dekarbonisasi industri. Dengan target produksi ±100 kg hidrogen per hari pada November 2026, hasil produksi tidak hanya akan Pertamina Group manfaatkan. Namun, juga mitra eksternal seperti Toyota untuk pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen.

”Hilirisasi terbukti telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, hilirisasi tidak hanya akan berfokus pada mineral, tetapi juga akan ditopang oleh energi hijau sebagai katalisator utama agar industrialisasi berjalan lebih efisien dan kompetitif,” jelas Wamen Todotua.

Menutup sambutannya, Wamen Todotua menyatakan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus mendorong investasi di sektor energi hijau dan hilirisasi sumber daya alam. Ia juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan mitra internasional dalam membangun ekosistem energi hijau. Proyek Green Hydrogen Ulubelu diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia. Ini untuk memperkuat kepemimpinan dalam transisi energi global.

Groundbreaking ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Proyek dan Operasi Pertamina New and Renewable Energy Norman Ginting, serta Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi.

Pemerintah Kabupaten Sintang, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang, melaksanakan Evaluasi Kepatuhan Berusaha pada Senin, 2 Agustus 2025. Acara ini bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, membuka langsung kegiatan Evaluasi Kepatuhan Berusaha ini.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Erwin Simanjuntak, menyampaikan ketentuan-ketentuan teknis tentang Perizinan Berusaha Sektor. Tujuannya adalah agar para Pelaku Usaha dapat memahami dan mematuhinya.

Evaluasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Karyamas Group.

Persaingan ekonomi global harus siap dihadapi, terutama oleh generasi muda Indonesia. Ini menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, kepada mahasiswa baru Universitas Trisakti. Ia berpesan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Jakarta, Senin (25/8).

"Vietnam sudah melampaui angka pertumbuhan 7%. Vietnam jumlah populasi penduduknya hanya 100 juta, sementara negara kita populasinya 280 juta. Artinya, lebih dari dua kali populasi Vietnam. Secara wilayah, kita jauh lebih besar. Secara potensi alam, kita jauh lebih luar biasa, lebih banyak dan beraneka ragam,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media.

Wamen Todotua menekankan pentingnya generasi muda mempersiapkan diri di era kompetisi global. Hal ini penting untuk mendorong tujuan bangsa meraih kemakmuran di era Indonesia Emas 2045. "Generasi muda yang hari ini berusia 18 tahun akan menjadi ujung tombak bangsa di tahun 2045. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri sejak dini dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan,” jelas Todo, sapaan akrabnya.

Tiga Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pentingnya Hilirisasi

Lebih lanjut, Todotua mengemukakan bahwa pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8% hingga 2029 mendatang. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi itu penting untuk keluar dari middle income trap. “Tiga motor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah konsumsi, investasi, dan ekspor. Ini akan terus kita dorong,” ungkapnya.

Tahun 2045 akan menjadi momen penting dalam perjalanan bangsa. Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Todotua juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai strategi kunci dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. “Selama ini kita masih mengekspor bahan mentah dan mengimpor kembali produk jadi dengan harga lebih mahal. Melalui hilirisasi, seluruh proses pengolahan harus dilakukan di dalam negeri agar memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi,” ulas Todo, yang juga alumni Trisakti angkatan 1998.

Dari sisi cadangan sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi besar di berbagai komoditas strategis. Ini mulai dari nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, ikan tuna sebagai komoditas unggulan perikanan, hingga kelapa yang menyumbang 20–30% kebutuhan dunia. Menurut Wamen Todotua, pengelolaan sumber daya alam ini harus ditopang oleh investasi, teknologi, dan sumber daya manusia unggul. “Kita bisa belajar dari Tiongkok bagaimana mereka membangun ekosistem melalui investasi dan teknologi,” pungkasnya.

Realisasi Investasi Hilirisasi Semester I 2025

Berdasarkan data realisasi investasi bidang hilirisasi semester I 2025, total nilai realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp280,8 triliun. Nilai tersebut menyumbang sebesar 29,8% dari total realisasi investasi semester I 2025. Mineral menjadi sektor dengan nilai terbesar dalam realisasi investasi bidang hilirisasi, yaitu sebesar Rp193,8 triliun. Ini disusul oleh sektor perkebunan dan kehutanan dengan nilai total Rp67,4 triliun.

Selanjutnya, sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp17,3 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan dengan total Rp2,3 triliun. Capaian realisasi investasi hilirisasi tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi bukan lagi hanya strategi, melainkan telah menjadi penggerak penting perekonomian Indonesia.

Rapat koordinasi dan evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang dilaksanakan pada Selasa, 26 Agustus 2025. Rapat ini bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Sintang.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, memimpin rapat sebagai Kepala MPP Bumi Senentang. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Gerai di MPP Bumi Senentang. Rapat evaluasi berfokus pada kedisiplinan petugas gerai dan upaya peningkatan pelayanan masing-masing gerai.

DPMPTSP Kabupaten Sintang melaksanakan Rapat Teknis tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Reklame Pertokoan Modern pada Senin, 25 Agustus 2025. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, S.Pd., M.M. Turut hadir pula OPD Teknis Penyelenggaraan Reklame. Rapat ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan regulasi dan proses perizinan untuk pembangunan reklame modern di Kabupaten Sintang.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si, mengikuti kegiatan Entry Meeting dengan Tim Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan ini dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Acara berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ernawati, S.Pd., M.M., beserta Tim Penyusun Renstra mengikuti kegiatan Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Acara ini berlangsung pada Jumat, 22 Agustus 2025, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Ini menandai langkah awal penting dalam menyusun perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman kerja DPMPTSP selama lima tahun ke depan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong ekosistem digital, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan dukungan penuh terhadap investasi keuangan digital yang masuk ke Indonesia. Ia menyampaikan ini saat menjadi panelis CFX Crypto Conference (CCC) 2025 yang digelar di Nuanu Creative City, Bali (21/09). Acara ini diikuti oleh para pelaku industri keuangan digital dan pemangku kebijakan. Ajang internasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah, pelaku industri, dan investor global untuk membahas arah pengembangan produk kripto yang mampu berintegrasi dengan lembaga keuangan resmi.

Dalam sesi diskusi panel, Wakil Menteri Todotua menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat iklim investasi di Indonesia, termasuk untuk investasi keuangan digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyiapan infrastruktur digital sekaligus perbaikan regulasi.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mendorong strategi kawasan melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Ini akan menjadi destinasi investasi, termasuk di sektor digital seperti pusat data dan infrastruktur pendukung lainnya. Kami juga menerapkan konsep fiktif positif untuk memberikan kepastian jangka waktu perizinan”, tegas Todotua.

Wakil Menteri Todotua juga menambahkan bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk investasi keuangan digital, harus memberi manfaat nyata serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tidak hanya bagi pelaku industri, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. “Kita ingin agar investasi dan inovasi yang masuk tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, ekosistem ekonomi dapat berjalan lebih sehat dan memberi nilai tambah bagi negara,” lanjut Todotua.

Peran OJK dan DPR dalam Regulasi

Pada kegiatan yang sama, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menerangkan dukungan regulator terhadap inovasi keuangan digital, termasuk aset kripto. Dukungan ini dilakukan secara hati-hati agar perkembangan industri tetap kondusif. “Regulator mendukung pengembangan aset kripto dengan memastikan prosesnya dilakukan dalam ruang yang terkendali. Ini bertujuan agar potensi risiko langsung maupun tidak langsung terhadap sektor jasa keuangan dapat diminimalkan. Dengan pendekatan ini, inovasi bisa tetap tumbuh, namun tetap menjaga stabilitas ekosistem keuangan secara keseluruhan”, terang Mahendra.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan keyakinannya bahwa perkembangan aset kripto termasuk perhatian pemerintah. Ia menegaskan pentingnya memberikan kepastian dan rasa percaya kepada pelaku industri bahwa regulasi akan diarahkan untuk mendukung inovasi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. “Kami ingin memberikan keyakinan kepada pelaku industri ini bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dalam menghadapi regulasi. Stablecoin akan diakomodasi, Real World Assets dapat dioperasionalkan, dan tokenisasi akan diatur dengan baik agar industri ini bisa tumbuh sehat dan berkontribusi bagi perekonomian,” terang Misbakhun.

Perkembangan Industri Aset Kripto di Indonesia

Sepanjang tahun 2024, perkembangan industri aset kripto di Indonesia menunjukkan capaian signifikan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp650,6 triliun, mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan aset digital di dalam negeri. Seiring dengan itu, jumlah investor kripto juga mengalami pertumbuhan pesat dengan total 22,1 juta pengguna terdaftar pada Januari-November 2024. Dari sisi instrumen yang diperdagangkan, empat aset digital dengan volume tertinggi adalah Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), dan XRP (XRP).

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Forum Peningkatan Kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Auditorium Nusantara, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta. Acara ini adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran UMKM dalam hilirisasi nasional serta investasi berkelanjutan.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani. Ia menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kurang lebih ada 65 juta UMKM di Indonesia dan penyerapan tenaga kerjanya kurang lebih 97% atau 117 juta, serta peran terhadap ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) kita itu mencapai 61%. Tapi memang untuk ekspornya hanya 16%, sedangkan tema kita adalah UMKM Go Global: Kreatif, Berkualitas, dan Siap Ekspor. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama agar peran UMKM bisa lebih ditingkatkan. Saya inginnya UMKM kita ke depannya lebih sedikit, karena harus naik kelas,” ungkap Menteri Rosan.

Kemitraan Usaha Besar-UMKM dan Keterlibatan Disabilitas

Pada kesempatan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga menjelaskan adanya 10 penandatanganan kerja sama kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM. Di antaranya, ada dari UMKM penyandang disabilitas.

“Kita sudah membuat peraturan dan kita sempurnakan lagi dengan menambahkan klausul disabilitas. Bahwa untuk perusahaan yang menerima fiskal insentif, hukumnya wajib kerja sama dan bermitra dengan UMKM. Jadi ini akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Kita juga tambahkan untuk memberikan peran yang lebih besar pada disabilitas. Dari 10, ada 2 yang dari disabilitas yaitu UMKM binaan dari Mayora dan Chandra Asri. Kita harus memberikan peran yang sama,” jelasnya.

Forum ini menghadirkan tiga agenda utama:

• Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara 10 Usaha Besar dan 10 UMKM senilai Rp58,7 miliar, termasuk dua kemitraan sukarela dengan UMKM penyandang disabilitas binaan Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI.

• Talkshow Peningkatan Kompetensi UMKM dengan narasumber dari Kementerian/Lembaga, perbankan, dan praktisi bisnis, fokus pada sektor kriya dan beauty & wellness. Acara ini 125 UMKM ikuti, termasuk 25 UMKM penyandang disabilitas.

• Bazar UMKM yang menampilkan 47 stan produk unggulan dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, kriya, kecantikan, hingga sembako murah.

Selain itu, kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada 150 penyandang disabilitas turut digelar sebagai wujud kepedulian dan komitmen keberlanjutan.

Peran Perempuan dalam Ekosistem UMKM

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus Ketua Bidang Standardisasi Dekranas, Ayu Heni Rosan, menekankan pentingnya peran perempuan dalam ekosistem UMKM.

“64,5% dari sekitar 65 juta UMKM yang ada di Indonesia dilakukan oleh perempuan. Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, salah satunya karena kontribusi dari para perempuan. Artinya, ketika kita memberdayakan dan meningkatkan kompetensi UMKM, sesungguhnya kita sedang menguatkan pilar keluarga dan komunitas. Ibu-ibu tidak sekadar membantu suami, tetapi berpotensi menjadi CEO sekaligus penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ibu Ayu juga mengajak seluruh pihak untuk memperhatikan serta memberikan solusi terhadap tantangan nyata yang dihadapi UMKM perempuan. Ini mulai dari keterbatasan akses permodalan, literasi keuangan, hingga beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pelaku usaha.

Forum ini diharapkan mampu mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas dan siap bersaing di pasar global. Upaya peningkatan kompetensi, digitalisasi, serta kolaborasi usaha besar–UMKM diyakini akan memperkuat hilirisasi nasional sekaligus membuka peluang ekspor produk kreatif Indonesia.